Bogota Tegaskan, Ancaman Operasi Militer AS 'Tidak Realistis'
Kolombia, 8 Januari - Menteri Luar Negeri Kolombia Rosa Yolanda Villavicencio mengutuk tudingan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan pihaknya terlibat dalam produksi massal kokain. Pihaknya menolak tuduhan tersebut sebagai tindakan tidak pantas dan tidak berdasar.
"Pernyataan Presiden Trump adalah kehilangan rahasia bagi kami," ujar Menlu Villavicencio dalam wawancara dengan Corriere della Sera, Rabu (7/1). "Menghina Presiden Petro sama saja dengan menghina seluruh rakyat Kolombia."
Menurutnya, bukti-bukti yang ada justru mematahkan tuduhan terkait keterlibatan pemerintah dalam jaringan kartel narkoba. "Kami percaya bahwa langkah militer AS tidak akan terwujud," kata Villavicencio.
Bogota juga menekankan bahwa meski agresi AS tetap menjadi risiko yang dipantau, namun secara kalkulasi politik hal itu dinilai sulit terwujud. "Agresi AS terhadap Kolombia mungkin saja, tetapi tidak realistis," kata Menlu Villavicencio.
Ketegangan di Bogota ini merupakan imbas dari tindakan drastis AS di kawasan Amerika Selatan sebelumnya. Pada 3 Januari, AS melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela yang berakhir dengan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Pembebasan kedua tokoh tersebut di New York untuk diadili atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme memicu kecaman internasional dari Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Caracas telah meminta sidang darurat PBB untuk meninjau legalitas operasi militer Amerika Serikat tersebut.
Tolak Tuduhan AS
Pihak Kolombia juga menolak serangan ke Venezuela yang dilancarkan oleh AS. "Serangan ini hanya akan memperparah situasi di Venezuela," kata Villavicencio.
Rakyat Kolombia dan internasional menganggap langkah AS sebagai tindakan tidak pantas dan tidak berdasar. "Kami percaya bahwa langkah militer AS tidak akan membawa hasil yang positif," kata Villavicencio.
Sementara itu, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara telah menyatakan solidaritasnya terhadap rakyat Venezuela dan mendesak pembebasan Maduro guna mencegah eskalasi situasi di kawasan tersebut.
Kolombia, 8 Januari - Menteri Luar Negeri Kolombia Rosa Yolanda Villavicencio mengutuk tudingan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan pihaknya terlibat dalam produksi massal kokain. Pihaknya menolak tuduhan tersebut sebagai tindakan tidak pantas dan tidak berdasar.
"Pernyataan Presiden Trump adalah kehilangan rahasia bagi kami," ujar Menlu Villavicencio dalam wawancara dengan Corriere della Sera, Rabu (7/1). "Menghina Presiden Petro sama saja dengan menghina seluruh rakyat Kolombia."
Menurutnya, bukti-bukti yang ada justru mematahkan tuduhan terkait keterlibatan pemerintah dalam jaringan kartel narkoba. "Kami percaya bahwa langkah militer AS tidak akan terwujud," kata Villavicencio.
Bogota juga menekankan bahwa meski agresi AS tetap menjadi risiko yang dipantau, namun secara kalkulasi politik hal itu dinilai sulit terwujud. "Agresi AS terhadap Kolombia mungkin saja, tetapi tidak realistis," kata Menlu Villavicencio.
Ketegangan di Bogota ini merupakan imbas dari tindakan drastis AS di kawasan Amerika Selatan sebelumnya. Pada 3 Januari, AS melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela yang berakhir dengan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.
Pembebasan kedua tokoh tersebut di New York untuk diadili atas dugaan keterlibatan dalam narko-terorisme memicu kecaman internasional dari Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Caracas telah meminta sidang darurat PBB untuk meninjau legalitas operasi militer Amerika Serikat tersebut.
Tolak Tuduhan AS
Pihak Kolombia juga menolak serangan ke Venezuela yang dilancarkan oleh AS. "Serangan ini hanya akan memperparah situasi di Venezuela," kata Villavicencio.
Rakyat Kolombia dan internasional menganggap langkah AS sebagai tindakan tidak pantas dan tidak berdasar. "Kami percaya bahwa langkah militer AS tidak akan membawa hasil yang positif," kata Villavicencio.
Sementara itu, Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara telah menyatakan solidaritasnya terhadap rakyat Venezuela dan mendesak pembebasan Maduro guna mencegah eskalasi situasi di kawasan tersebut.