Klarifikasi Stafsus soal Narasi AHY Tindak Ponpes Tak Berizin

Potongan Berita Falsifat Menerangi Dunia Pesantren: Kemenko Jelaskan

Dalam beberapa hari terakhir, beredar potongan berita di media sosial yang menampilkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko AHY) seolah-olah akan menindak tegas pondok pesantren yang tak punya izin bangunan. Namun, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra telah menyatakan bahwa pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Menurut Herzaky, Menko AHY memang menyampaikan pentingnya standar keamanan pembangunan infrastruktur publik secara umum. Namun, pernyataannya tidak mencerminkan konteks sebenarnya dari arahan Menko AHY yang berfokus pada memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan infrastruktur publik, seperti Rumah Sakit, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

Herzaky juga menegaskan bahwa Menko AHY telah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk mendampingi dunia pesantren. Tujuannya adalah untuk memastikan standar keselamatan bangunan pesantren sesuai ketentuan yang ada dan aman bagi para Santri dan masyarakat sekitar.

Kemenko Infra juga berkomitmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk ormas keagamaan seperti Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, dan memadai.

Herzaky mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh potongan informasi atau narasi yang menyesatkan. "Klarifikasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi Kemenko Infra dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik," ucapnya.

Dengan demikian, klarifikasi ini kami sampaikan untuk meluruskan pemberitaan dan memastikan bahwa setiap langkah pemerintah tetap berorientasi pada pendidikan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi semua.
 
Kalau nggak salah informasinya dari Kemenko Infra nih, ada yang bilang gak punya izin bangunan, tapi ternyata gak like itu. Maka dari itu, kalau aku jujur aku pikir ini benar-benar kesalahan pemberitaan. Semoga gue tidak salah dalam membayangkan bagaimana konsekuensi kalau ini benar. Jadi aku nggak akan terburu-buru menyerang orang lain. Kemenko Infra sih sudah menjelaskan, dan aku berharap informasi yang benar-benar akan disebarkan nanti. 🤔
 
potongan berita palsu itu kembali muncul seperti bayam di sawah 🌿. nggak ada satu pun pesantren yang secara langsung ditindak tegas oleh menko ahy. tapi apa yang bikin media makin semangat berita yang salah, bisa jadi itu karena ada sesosia dari ormas agama besar yang mau membela pesantren 🤝. dan sementara itulah terus disebarkan berita palsu yang tidak pernah ada buktinya 😂. pemerintah harus serius dalam menghadapi hal ini agar jangan semakin memperparah masalah.
 
ini hal yang seru banget, siapa tahu potongan berita itu sebenarnya dari mana?. kalau benar-benar ada pondok pesantren tanpa izin bangunan, itu seharusnya disambut dengan kasih sayang dan dukungan, bukan dengan pemberitahuan yang menyinggung. kita harus lebih memikirkan bagaimana cara solusi yang tepat dihadapkan kepada masalah tersebut, bukan mencari kesempatan untuk membuat seseorang tertinggal.
 
Pernyataan Kemenko Infra ini terkesan kurang jelas banget sih 🤔. Sebenarnya aku pikir mereka harus lebih terbuka tentang apa-apa "potongan berita falsifat" itu sebenarnya. Bagaimana caranya bisa terjadi kebocoran informasi seperti itu? Apa yang dipimpin oleh Kemenko Infra ini sih? 🤷‍♂️

Aku sendiri kurang percaya kalau pernyataan Menko AHY itu benar-benar tidak ada kesambungannya dengan potongan berita tersebut. Mungkin ada sesuatu yang tidak disebutkan di artikel itu, kayaknya harus lebih jelas ya? 🤔
 
ini masalah potongan berita yang sering terjadi di media sosial, kalau gak diberitahu secara resmi kalau tidak ada yang salah sebenarnya orang akan terjebak dalam kesalahpahaman 🙄. tapi ini juga bukan berarti kita tidak harus menilai apakah pernyataan itu benar atau tidak, karena perlu dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diinformasikan kepada publik adalah benar dan akurat 💡.
 
hebat sekali klari itu 🙌, sekarang seseorang bisa nggak terjebak potongan informasi yang salah lagi . kalau gini terus terjadi, kita harus lebih kritis dalam mengonsumsi info di media sosial nih, bukan? dan penting juga bagi pemerintah untuk selalu memberikan klarifikasi resmi agar tidak ada kesalahpahaman. toh jangan bosen banget sama klari itu 😊
 
kembali
Top