Pemerintah Menko Infra dan Pemberdayaan Masyarakat (Mempo) hari ini menyatakan klarifikasi terkait narasi yang menyesatkan tentang tindakan terhadap pondok pesantren tanpa izin. Menurut Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
Menko AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) seharusnya menyampaikan pentingnya standar keamanan pembangunan infrastruktur publik secara umum, bukan pernyataan penindakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan atau pondok pesantren. Fokus utamanya adalah memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan infrastruktur publik, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lembaga pendidikan yang termasuk pesantren.
Menurut Herzaky, pemerintah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk mendampingi dunia pesantren dalam memastikan standar keselamatan bangunan pesantren sesuai ketentuan yang ada. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain untuk memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, dan memadai.
Herzaky juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh potongan informasi atau narasi yang menyesatkan. Klarifikasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi Mempo dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.
Menko AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) seharusnya menyampaikan pentingnya standar keamanan pembangunan infrastruktur publik secara umum, bukan pernyataan penindakan terhadap lembaga pendidikan keagamaan atau pondok pesantren. Fokus utamanya adalah memastikan keselamatan dan kelayakan bangunan infrastruktur publik, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lembaga pendidikan yang termasuk pesantren.
Menurut Herzaky, pemerintah berkoordinasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat untuk mendampingi dunia pesantren dalam memastikan standar keselamatan bangunan pesantren sesuai ketentuan yang ada. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan seperti Nadhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain untuk memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang aman, layak, dan memadai.
Herzaky juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh potongan informasi atau narasi yang menyesatkan. Klarifikasi resmi akan disampaikan melalui kanal komunikasi Mempo dan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman di ruang publik.