Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengembangkan Banda Neira sebagai model ekonomi biru berbasis budaya maritim. Dengan program Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA), Banda Neira diproyeksikan menjadi laboratorium pengelolaan pesisir yang menyeimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat pesisir.
Berdasarkan program LAUTRA, Banda Neira menjadi contoh nyata bagaimana konservasi laut dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Program LAUTRA yang dijalankan KKP menempatkan Banda Neira sebagai kawasan prioritas karena memiliki kekayaan ekosistem laut sekaligus nilai sejarah dan budaya yang tinggi," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara.
Program LAUTRA mencakup 11 provinsi, 20 kawasan konservasi, dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan dengan total area mencapai 8,3 juta hektare. Melalui empat komponen utama yaitu penguatan kelembagaan konservasi, pembangunan ekonomi lokal, pembiayaan berkelanjutan (blue financing), dan manajemen proyek terpadu, KKP menargetkan lebih dari 75 ribu penerima manfaat langsung.
Dalam beberapa bulan terakhir, Banda Neira telah menjadi pusat pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan yang memadukan kekayaan alam dan budaya. KKP bersama mitra akademik mendorong pengembangan lima pilar utama, yakni diversifikasi ekowisata bertema sejarah dan bahari, pembentukan koperasi wisata maritim, pembangunan infrastruktur ekonomi lokal seperti dermaga wisata dan museum budaya laut.
Menurut Direktur Jasa Bahari Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Enggar Sadtopo, pendanaan program dilakukan melalui tiga skema hibah, mulai dari micro grant Rp150 juta hingga matching grant Rp1,25 miliar untuk mendukung UMKM biru yang ramah lingkungan.
Selain itu, Banda Neira dinilai sebagai pusat pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan yang memadukan kekayaan alam dan budaya. Dengan pendekatan ini, KKP berharap dapat mencapai tujuan pembangunan kelautan nasional yang seimbang dan berkelanjutan.
Berdasarkan program LAUTRA, Banda Neira menjadi contoh nyata bagaimana konservasi laut dapat berjalan berdampingan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Program LAUTRA yang dijalankan KKP menempatkan Banda Neira sebagai kawasan prioritas karena memiliki kekayaan ekosistem laut sekaligus nilai sejarah dan budaya yang tinggi," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara.
Program LAUTRA mencakup 11 provinsi, 20 kawasan konservasi, dan 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan dengan total area mencapai 8,3 juta hektare. Melalui empat komponen utama yaitu penguatan kelembagaan konservasi, pembangunan ekonomi lokal, pembiayaan berkelanjutan (blue financing), dan manajemen proyek terpadu, KKP menargetkan lebih dari 75 ribu penerima manfaat langsung.
Dalam beberapa bulan terakhir, Banda Neira telah menjadi pusat pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan yang memadukan kekayaan alam dan budaya. KKP bersama mitra akademik mendorong pengembangan lima pilar utama, yakni diversifikasi ekowisata bertema sejarah dan bahari, pembentukan koperasi wisata maritim, pembangunan infrastruktur ekonomi lokal seperti dermaga wisata dan museum budaya laut.
Menurut Direktur Jasa Bahari Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP, Enggar Sadtopo, pendanaan program dilakukan melalui tiga skema hibah, mulai dari micro grant Rp150 juta hingga matching grant Rp1,25 miliar untuk mendukung UMKM biru yang ramah lingkungan.
Selain itu, Banda Neira dinilai sebagai pusat pengembangan ekonomi pesisir berkelanjutan yang memadukan kekayaan alam dan budaya. Dengan pendekatan ini, KKP berharap dapat mencapai tujuan pembangunan kelautan nasional yang seimbang dan berkelanjutan.