Kenaikan Tarif TransJakarta Harus Rasional dan Adil, Jangan Biarkan Rakyat DKI Jakarta Terkendara
DPRD DKI Jakarta menganggap kenaikan tarif TransJakarta harus dilakukan dengan rahasia dan adil. Ketua DPRD Khoirudin menyatakan bahwa perlu ada analisis secara menyeluruh baik dari sisi korporasi hingga kemampuan ekonomi masyarakat. Kenaikan tarif harus diawasi agar tidak membebankan masyarakat.
Menurutnya, TransJakarta bukan hanya suatu entitas bisnis tetapi juga bagian dari pelayanan publik yang wajib menjaga aksesibilitas. Jika harus dilakukan kenaikan tarif, perlu mempertimbangkan sejumlah hal seperti tingkat inflasi dan kemampuan ekonomi masyarakat saat ini.
Selain itu, efisiensi operasional internal PT TransJakarta juga perlu diperhatikan agar tidak membebankan masyarakat akibat ketidakefisienan manajerial. Khoirudin menyebutkan alternatif subsidi silang atau skema tarif progresif seperti tarif khusus pelajar, lansia, dan pekerja informal.
DPRD DKI Jakarta akan mengawal rencana kenaikan tarif TransJakarta dengan meminta kajian transparan dari Pemprov DKI Jakarta dan PT TransJakarta. Mereka ingin menetapkan prinsip bahwa tarif harus tetap rasional, adil, dan berkeadilan sosial.
"Bagi kami, menjaga keseimbangan antara sustainabilitas layanan publik dan keberpihakan pada rakyat kecil adalah mandat konstitusional DPRD DKI Jakarta sebagai penyambung aspirasi masyarakat," imbuh dia.
DPRD DKI Jakarta menganggap kenaikan tarif TransJakarta harus dilakukan dengan rahasia dan adil. Ketua DPRD Khoirudin menyatakan bahwa perlu ada analisis secara menyeluruh baik dari sisi korporasi hingga kemampuan ekonomi masyarakat. Kenaikan tarif harus diawasi agar tidak membebankan masyarakat.
Menurutnya, TransJakarta bukan hanya suatu entitas bisnis tetapi juga bagian dari pelayanan publik yang wajib menjaga aksesibilitas. Jika harus dilakukan kenaikan tarif, perlu mempertimbangkan sejumlah hal seperti tingkat inflasi dan kemampuan ekonomi masyarakat saat ini.
Selain itu, efisiensi operasional internal PT TransJakarta juga perlu diperhatikan agar tidak membebankan masyarakat akibat ketidakefisienan manajerial. Khoirudin menyebutkan alternatif subsidi silang atau skema tarif progresif seperti tarif khusus pelajar, lansia, dan pekerja informal.
DPRD DKI Jakarta akan mengawal rencana kenaikan tarif TransJakarta dengan meminta kajian transparan dari Pemprov DKI Jakarta dan PT TransJakarta. Mereka ingin menetapkan prinsip bahwa tarif harus tetap rasional, adil, dan berkeadilan sosial.
"Bagi kami, menjaga keseimbangan antara sustainabilitas layanan publik dan keberpihakan pada rakyat kecil adalah mandat konstitusional DPRD DKI Jakarta sebagai penyambung aspirasi masyarakat," imbuh dia.