Ketua Banggar DPR Dorong Evaluasi Menteri dengan Ukuran Objektif

B

Bloody Bat

Presiden mendapat hak untuk mengatakan siapa yang perlu diganti. Kinerja menteri seharusnya diukur dengan ukuran yang terhampar, bukan subjektif.

Sekretariat Presiden sebenarnya bisa menyusun indikator kemajuan (KPI) yang dapat menilai apakah kinerja menteri sudah sesuai dengan harapan. Dengan demikian evaluasi berdasarkan KPI akan membuat ukurannya lebih terukur dan adil bagi semua pihak.

Misalnya, peringkat kemajuan untuk dilaporkan secara berkala seolah-oleh 6 bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri. Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif.
 
Paham banget ya, kalau Presiden mau ganti orang, harusnya tahu siapa yang perlu diganti dulu. Kinerja menteri bisa diukur dengan cara apa aja? Kalau ada KPI sih, itu jadi ukuran adil untuk semua pihak. Tapi aku rasa kalau Sekretariat Presiden justru harusnya makin serius dalam membuat KPI-nya, bukan cuma ngasih prioritas apa aja. Jangan sabar-sabaran, biarkan data-data yang ada sekarang bisa menunjukkan keadaan benarnya. Kalau mau peringkat kemajuan 6 bulan sekali, itu jadi ukuran yang keren, tapi aku pikir juga harusnya ada target yang spesifik, bukan cuma ngasih prioritas aja.
 
gampang banget, sekretariat presiden harus buat indikator kemajuan yang jelas dan sesuai dengan kinerja menteri, gak bisa terus berbasis pada opini subjektif aja 🤦‍♂️. kalau mau tahu kemajuan menteri, harus ada KPI yang jelas dan dikumpulkan secara berkala, misalnya 6 bulan sekali ya 💪. bikin evaluasi menjadi lebih transparan dan adil bagi semua pihak, gak bisa lagi ngelupainya opini subjektif aja 📊.
 
Presiden juga harus sambut rekomendasi ini, ya? Mungkin nanti mereka bisa membuat KPI yang benar-benar terarah dan tidak hanya sekedar membagikan hadiah atau pujian sembarangan. Kalau demikian, hasilnya tidak akan sama setiap bulannya, apa lagi kalau ada yang kurang puas dengan hasilnya... Mungkin itu bisa menambah transparansi dalam pemerintahan, ya? 🤔
 
Presiden kudu bisa ngatur dirinya sendiri aja, kalau gak bisa mandiri, gak bisa memimpin ya! Tapi apa yang penting adalah Presiden harus transparan dulu. Siapa yang bilang siapa yang harus diganti itu? Kalau bukan berdasarkan KPI, tapi subjektif itu nggak adil sama sekali! Menteri kudu punya kesempatan untuk memahami apa yang diukur dulu. Misalnya, kalau kinerja menteri diukur berdasarkan angka-angka, itu lebih baik daripada subjektif ya!
 
Saya pikir kalau Presiden mau tegas dengan siapa yang harus diganti, itu udah baik. Tapi apa sih konseptnya KPI (Kemajuan Pemantauan Indikator)? Nggak bisa jadi ngaruh subjektif kan? Saya penasaran banget apa konsep ini kayaknya. Sepertinya cuma cara untuk membuat Presiden bisa mengatakan siapa yang harus diganti, tapi nggak sebenarnya menilai kinerja menteri itu sendiri. Saya ingin lihat contoh bagaimana KPI ini bekerja di lapangan, apakah benar-benar membantu mendorong kinerja yang lebih baik.
 
Pengukuran kinerja menteri itu penting banget, tapi aku masih ragu-ragu kayaknya 🤔. Bagaimana kalau ukuran evaluasi yang dibuat oleh sekretariat presiden itu jadi terlalu formal? Bayangin aja kalau semua aspek kerja menteri diukur sama-sama, seperti berapa lama kantor menteri punya listrik 🤦‍♂️. Aku rasa itu tidak adil. Meningkatkan efisiensi dan kinerja itu penting, tapi harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya satu aspek saja 💡. Dan bagaimana kalau ada keterlibatan politisi yang mengarang KPI untuk mendukung agenda mereka? Itu akan membuat evaluasi semakin parah 😒.
 
Oke deh, kalau perlu diganti siapa aja bisa dilihat dari data yang ada bukan? KPI ini itu kayaknya sangat penting biar kita bisa melihat seberapa baik kinerjanya menteri mana. Misalnya, gini aja: kualitas layanan pemerintah, keamanan, pendapatan, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari data yang ada, kita bisa tahu siapa yang harus diganti ya. KPI ini buat apa kalau tidak memiliki indikator yang jelas?
 
Berdasarkan pendapatku, Presiden harus sangat teliti dalam menilai kinerja menteri. Mengatakan siapa yang perlu diganti tanpa adanya KPI yang spesifik akan membuat keputusannya terasa tidak adil. Meninggalkan evaluasi subjektif juga bisa memicu kontroversi dan memperburuk kelemahan sistem ini.

Jika Sekretariat Presiden bisa menyiapkan indikator kemajuan (KPI) yang jelas, maka proses pengawasan akan menjadi lebih transparan. Ini akan membantu menteri untuk menilai kinerjanya sendiri dan membuat rencana perbaikan yang efektif. Dengan demikian, evaluasi KPI akan menjadi sarana yang baik untuk memastikan bahwa menteri dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tentu saja, ada kekhawatiran mengenai konflik kepentingan antara Sekretariat Presiden dan menteri. Namun, dengan pendekatan yang profesional dan jujur, itu bisa diminimalisir. Menurutku, ini adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan integritas sistem pemerintahan Indonesia 🤔
 
Pernah terbayang jika Presiden hanya bisa memberikan umpan balik yang personal dan tidak objekif tentang kinerja menteri, siapa tahu ini akan membuat orang kaya dan influencer lebih suka dihadapkan dengan umpan balik seperti itu aja. Sama-sama rasanya kalau semua pihak harus berada di bawah pengawasan Presiden, tapi gimana kalau kita ada cara lain untuk mengukur kemajuan yang tidak tergantung pada subjektifnya?
 
Gue rasa kalau ini terlalu komplis. Gue pikir Presiden udah punya pasukan yang cukup untuk memantau kemajuan kinerja menteri, apalagi sudah ada Ombudsman ya... Tapi, gue setuju bahwa harus ada standar yang jelas untuk mengukur kemajuan itu. Kalau diukur subjektif, gak akan adil sama sekali. Gue rasa kalau Presiden udah bisa memberikan target yang spesifik dan jelas, misalnya "meningkatkan pendapatan rakyat 10% dalam 2 tahun". Jadi, siapa yang salah harus diukur dengan parameter itu aja...
 
Makasih dengerin kabar Presiden bisa bikin indikator KPI untuk menilai kinerja menteri ya... semoga nggak terlalu banyak ketergantungan pada angka-angka, tapi sebenarnya itu buat aku jujur aku senang kalau pemerintah makin transparan kayak gitu 🤞. Tapi salah satu masalah aku adalah Presiden pas banget suka ngomong tentang dirinya sendiri, gini aja kinerjanya apa kalo mau diukur, tapi bagaimana kalau kita fokus pada kepentingan rakyat aja? 😂 Sepertinya itu akan lebih adil.
 
Saya rasa kayaknya kinerja menteri harus diukur dengan lebih objektif lagi 🤔. Jika Presiden bisa memberikan indikator yang terukur, itu akan membuat proses pengawasan lebih transparan dan adil. Tapi, saya masih ragu apakah KPI sebenarnya bisa menangkap semua aspek kegiatannya secara keseluruhan 🤷‍♂️.

Saya pikir kalau sekali setahun tidak cukup untuk mengukur kemajuan menteri. Mungkin perlu diadakan evaluasi lebih sering, seperti 3-4 kali dalam setahun. Jadi, hasilnya tidak terlalu buruk jika menteri terus mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya 🤦‍♂️.

Tapi, saya juga pikir kalau ada baiknya Presiden bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik dan konstruktif kepada menteri yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin tidak hanya dengan mengatakan siapa yang harus diganti 😕.
 
Gue rasa ini penting banget! Kita harus ada jaminan bahwa kinerja menteri diukur dengan objektif, bukan asal-asalan 😊. Nah, kalau Sekretariat Presiden punya ide untuk membuat KPI yang sesuai, itu akan sangat bermanfaat! Contohnya, misalkan mereka membuat indikator seperti "peningkatan angka kemiskinan" atau "perbaikan infrastruktur". Jadi, evaluasi kinerja menteri bisa jelas dan tidak ada kecurangan. Gue harap Jokowi juga mempertimbangkan hal ini agar pemerintahan bisa lebih efisien dan transparan 🤞.
 
Kalau aku pikir nih,Presiden udah lama mulai kritis terhadap performa menteri-menteri di bawah dia. Aku senang banget kalau Sekretariat Presiden membuat KPI yang spesifik untuk setiap menteri. Makanya bisa dilihat jelas bagaimana kemajuan kerja mereka, tidak lagi ada kecurangan evaluasi. Misalnya, kalau Menteri Pendidikan lulus sekolah di 6 tahun, maka tingkat pendidikannya udah bisa dipantau siap-siap. Kalau terus berlanjut, maka setelah 12 tahun pasti sudah bisa dilihat efektivitas program pendidikan yang dibuat. Aku rasa itu konsepnya bagus banget!
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top