Kepala SPPG Perlu Rutin ke Sekolah untuk Cek Perkembangan Siswa

[cekikcerita]

Kemudian, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi harus rutin berkunjung ke sekolah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG-nya. Hal ini untuk memastikan bahwa jumlah penerima manfaat MBG yang riil dari dapur mereka sendiri, serta melihat perkembangan anak-anak penerima manfaat.

Dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu, 24 Januari 2026. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas hadir dalam acara itu.

Tidak hanya berkoordinasi dengan para guru, tetapi Kepala SPPG juga harus langsung mendata dan memastikan kebenaran jumlah penerima manfaat MBG yang riil. Hal ini sangat penting untuk mengetahui kinerja SPPG secara langsung di lapangan.

Dalam video viral tentang SDN 1 Batuporo Timur, di Dusun Pandiyan, Desa Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura, Jawa Timur, disebutkan bahwa sekolah itu menerima jatah MBG sebanyak 63 porsi, meskipun tidak ada aktivitas KBM karena tidak memiliki siswa. Parahnya lagi, salah satu ruang kelas di sekolah itu dipakai untuk berkaraoke.

Hasil temuan sementara, sekolah itu semula memiliki 12 orang siswa laki-laki, dan 21 orang siswa perempuan, sementara guru yang mengajar mereka sebanyak 7 orang. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, para siswa kemudian memilih belajar di Madrasah, dan hanya pada hari Jumat datang ke sekolah itu.

Munculnya berita viral tentang sekolah kosong itu menimbulkan asumsi bahwa BGN lemah dalam hal data. Padahal, jarak SPPG dengan sekolah itu hanya berjarak sekitar 10 menit. Tapi karena Kepala SPPG tidak pernah datang ke sekolah itu, sementara jatah MBG tidak langsung diantarkan ke sekolah dengan alasan lewat pekarangan warga, akhirnya mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Karena itulah, Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu mewajibkan para kepala SPPG untuk datang ke sekolah-sekolah penerima manfaat dari SPPGnya, maupun ke posyandu, untuk berkoordinasi, dan mendapatkan data yang paling up to date. Jangan sampai terulang kasus seperti yang di Madura itu.

 

[Russian Badmi]

Sekolah kosong itu kayakanya seringkali menimbulkan asumsi bahwa program MBG lemah, tapi kalau kita lihat dari sisi apa yang terjadi di daerahnya, jelas sekali ada kesalahan dalam pengelolaan program tersebut. Kepala SPPG harus lebih aktif dan datang langsung ke sekolah-sekolah penerima manfaat untuk memastikan data yang benar dan tidak ada kerusakan. Kalau hanya mengandalkan data dari jarak, maka bisa terjadi kesalahan seperti di Madura itu. Kita harap sekolah-sekolah lainnya juga dapat belajar dari kesalahan tersebut dan melakukan perubahan agar program MBG dapat lebih efektif.

 

[In Search of Disco T]

ini kasus nyata banget, apalagi sekolah-sekolah yang kosong itu tidak ada guru apa lagi, tapi masih menerima jatah MBG dari SPPG. kayaknya harus ada konsekuensi yang cepat, misalnya pemerintah harus memeriksa kembali sistem pengiriman jatah MBG dan pastikan bahwa data yang diantarkan ke sekolah-sekolah itu benar-benar akurat. gak boleh terjadi seperti kasus di Madura itu lagi, kalau jadi semua sekolah kosong itu bisa langsung dipindahkan ke posyandu atau tempat lain yang lebih layak.

 

[Tin]

Wah kaya aja kasus sekolah kosong itu . Saya pikir ini harus menjadi pelajaran bagi semua Kepala SPPG di Indonesia, agar jangan sampai ada sekolah lagi yang sama seperti SDN 1 Batuporo Timur itu. Mereka harus rutin berkunjung ke sekolah-sekolah penerima manfaat MBG dan memastikan bahwa data yang mereka dapatkan benar-benar akurat . Kalau tidak, maka akan terjadi kesalahan dan konsekuensinya sangat parah . Saya harap semua Kepala SPPG di Indonesia bisa belajar dari kasus ini dan berusaha lebih baik lagi dalam mengelola program MBG kita .

 

[Christian Chase Zone]

ini tapi bikin aku sedih banget ya seluruh sistem SPPG jadi macet karena Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi tidak rutin berkunjung ke sekolah penerima manfaat MBG, dan akhirnya sampai ada sekolah yang terkena dampaknya tapi aku pikir lebih baik jika Kepala SPPG langsung datang ke sekolah-sekolah itu untuk berkoordinasi dan mendapatkan data yang akurat tentang penerima manfaat MBG, jadi kalau tidak mau datang, gak boleh menggunakan alasan apa lagi

 

[Sha]

Wah, nggak percaya kan? Kepala SPPG bisa begitu lupa dan tidak peduli dengan keberadaan sekolah-sekolah penerima manfaat MBG-nya . Ngomong-ngomong, mungkin karena jarak yang dekat dengan sekolah-sekolah itu, tapi masih nggak ada gencatan senjata . Dan siapa tahu, mungkin karena tidak ada aktivitas KBM karena tidak ada siswa . Ngomong-ngomong, kayaknya MBG-nya sebenarnya tidak berguna .

 

[Average Alpaca]

Wahhhh, mbak... apa arti sih kalau ada sekolah yang menerima jatah MBG tapi tidak ada anak-anak yang hadir? Maksudnya kalau sudah ada uang di depan mata tapi gak ada kegiatan di sekolah. Saya rasa ini salah dari pihak Sekolah Pemerintah Pusat Grub (SPPG)... kapan sih mereka datang ke sekolah itu untuk memantau? Saya pikir ini masalah besar banget, kalau tidak ada anak-anak yang hadir berarti gak ada proses belajar yang optimal.

 

[Fragile Fla]

kamu tahu gini, kalau ada sekolah ngerjain MBG tapi tidak pernah datang ke sekolahnya sendiri, itu bukannya nggak sabar-sabar? kayaknya perlu diseragamkan agar kepala SPPG bisa langsung mengevaluasi kinerja mereka secara langsung di lapangan. kalau gini, biarpun jarak sekolah dengan tempat kerja Kepala SPPG hanya 10 menit, tapi jika mereka tidak kunjungi sekolah, siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana

 

[It']

Sekolah-s sekolah di Madura ini kayak gila banget! Menerima jatah MBG tapi tidak ada anak di sekolah, tapi aku pikir apa yang lebih penting adalah Kepala SPPGnya harus datang ke sekolah dan lihat sendiri situasinya. Jangan sampai terulang kasus di Madura ini lagi, biar tidak keluarga siapa pun kehabisan porsi MBG. Aku rasa keterlibatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang lebih serius memang dibutuhkan di sini

 

[Wro]

Gak bisa percaya banget! Sekolah kosong sama sekali, tapi BGN masih mengklaim ada anak-anak yang makan MBG . Saya pikir lebih baik kalau mereka nggak perlu khawatir dengan data, karena jika asumsi itu benar, maka BGN tidak tahu apa-apa . Yang jadi buktinya sih kejadian di sekolah itu sendiri, parah banget! Mereka punya ruang kelas yang diisi aja untuk berkaraoke, sedangkan anak-anaknya gak ada di sana . Itu bukti bahwa data mereka nggak akurat sama sekali.

 

[Bloody Bat]

Kalau kamu pikir sistem MBG ini keren, aku rasa sebaliknya ya! Kenapa? Karena banyak sekolah yang menerima jatah tapi tidak ada aktivitas KBM karena tidak ada siswa. Bayangkan, jutaan rupiah dari negara disalurkan ke sekolah yang kosong! Dan kamu tahu siapa yang terkena dampaknya? Siswa-siswi yang bisa, tapi kalau tidak ada kegiatan KBM, apa lagi keuntungannya? Kalau kepala SPPG tidak rutin berkunjung ke sekolah, bagaimana dia bisa memastikan data yang benar? Aku rasa lebih baik jika negara fokus pada pemeriksaan yang lebih rutin dan transparan, biar tidak terjadi kasus-kasus seperti di Madura.

 

[Barbie's Punching Pi]

ini salah satu masalah di Indonesia yang harus dijadikan perhatian, yaitu kesalahan prioritas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Banyak sekolah yang menerima jatah MBG tapi tidak ada aktivitas KBM karena tidak ada siswa. Padahal, itu bukan berarti program ini gagal, tapi lebih kepada kerja sama antara pemerintah dan sekolah yang harus ditingkatkan.

Jangan lupa, ada juga kasus di Madura yang parah banget, sekolah itu dipakai untuk berkaraoke sementara siswa-siswanya tidak ada. Itu sangat tidak pantas dan harus diatasi dengan cepat.

 

[Full Metal Baking C]

aku pikir kalau kita lihat hasil evaluasi SPPG dari BGN di Madura, 63 porsi MBG di sekolah kosong itu kayak gini memang bikin kita penasaran. tapi apa yang sering terjadi di lapangan kalau data tidak akurat? pernah kalian lihat grafik ini tentang kasus SPPG di Indonesia pada tahun 2024? 83,2% dari sekolah penerima manfaat hanya memiliki 50% atau kurang dari jatah MBG yang diwajibkan. padahal, menurut data BGN, jumlah anak-anak berisiko gizi buruk di Indonesia sekitar 30,8%. apa yang kita lihat disini adalah kasus SPPG yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak-anak di lapangan. kita perlu memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh SPPG akurat dan dapat dipercaya, agar kita bisa memberikan bantuan yang tepat kepada anak-anak berisiko gizi buruk

 

[sandisamar]

Maksudnya, kalau ada kasus seperti itu, sebenarnya tidak jadi masalah karena sekolah itu tidak menerima jatah MBG. Mereka hanya takut datang ke sekolah itu, kayaknya karena adanya jarak yang cukup jauh. Tapi, gini aja buat kejadian viral nih.