Kepala Sekolah di Jakarta Barat Diminta Tolak Gratifikasi

[Adventurous A]

Para kepala sekolah di Jakarta Barat diminta untuk menolak segala bentuk gratifikasi dalam rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) "Gerakan Membangun Budaya Berintegritas dan Antikorupsi bagi Kepala Sekolah" yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Jakarta Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Imbuan ini disampaikan dalam upaya mencegah praktik korupsi sejak dini dan mengubah 'mindset' para kepala sekolah untuk lebih berintegritas.

Diding, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, menekankan pentingnya memulai praktik baik dari diri sendiri. "Praktik baik dimulai dari kita sendiri," ujarnya. Diding juga mengharapkan para kepala sekolah dapat mengubah 'mindset' dan menanamkan nilai integritas kepada anak didik agar tidak mudah tergoda untuk berbuat curang.

Fries Mount Wongso, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, juga mendukung pernyataan tersebut. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk mencegah praktik korupsi sejak dini. "Kita berharap melalui pendidikan, kita dapat mengubah 'mindset' dan menanamkan nilai integritas kepada anak didik," katanya.

Wongso juga menekankan agar kepala sekolah memahami potensi celah korupsi dalam pelaksanaan tugas, terutama terkait kewenangan dan pengelolaan keuangan sekolah. "Kepala sekolah harus mampu memastikan seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan," tambahnya.

Dzikran Kurniawan, Inspektur Pembantu Kota (Irbanko) Jakarta Barat, menambahkan bahwa integritas dimulai dari rumah. Ia menyoroti pentingnya keharmonisan dan tanggung jawab antara suami dan istri sebagai dasar terbentuknya perilaku jujur dan amanah di lingkungan kerja. "Segala sesuatu dimulai dari keluarga," jelasnya.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Inspektorat Kota Jakarta Barat bersama KPK dan diikuti oleh 50 kepala sekolah SD, SMP, dan SMA se-Jakarta Barat beserta pasangan suami/istri.

 

[Tiny Chipmunk DJ]

Maksudnya apa sih kalau kepala sekolahnya mulai dari praktik baik sendiri? Nah mungkin karena kita semua tahu bahwa praktik baik dimulai dari diri sendiri, kan? Jadi kalau kita mulai dengan praktek baik itu sendiri, maka nanti juga anak-anak kita akan menjadi baik-baik saja. Tapi apa jadinya kalau kita ada di posisi kekuasaan ya? Maka perlu juga kita berusaha untuk tidak tergoda dengan praktik korupsi ya...

 

[rasaremeh]

aku pikir paham banget ngapa inspektorat kota jakarta barat gini. kalau kita mulai dengan diri sendiri, bukan mau dipenipu oleh korupsi. tapi, aku penasaran kenapa mereka harus bingung ngatain praktik baik dari diri sendiri? apalagi di sekolah. kalau anak-anak sudah tahu betapa pentingnya integritas, mungkin mereka akan menjadi pelopor perubahan.

 

[Incompreh]

Gue pikir cara best adalah bukan meminta para kepala sekolah menolak gratifikasi, tapi lebih dari itu lagi. Mereka harus diharapkan untuk bisa mengubah 'mindset' mereka sendiri terlebih dahulu.

Kita harus belajar dari rumah juga, nih. Segala sesuatu dimulai dari keluarga, seperti yang kata Irbanko. Jika suami dan istri bisa menjaga harmoni di rumah, maka mereka akan lebih mudah untuk menjaga integritas di lingkungan kerja.

Saya harap inspektorat dan KPK tidak hanya fokus pada peristiwa-peristiwa korupsi besar-besaran, tapi juga harus menangani praktik-praktik kecil sehari-hari yang bisa menyebabkan korupsi.

 

[Depressing Rollerbal]

iyaahhh aku penuh waduh sama ini!!! bagaimana bisa para kepala sekolah di jakarta barat belum punya integritas? kayaknya mereka belum pernah dibilang "tidak mau" keuntungan tapi aku rasa lebih serius lagi, apalagi kalau ada pasangan suami/istri yang juga ikut dalam ini... itu artinya mereka sudah ada prioritas untuk kehidupan keluarga yang baik tapi apa kebijakan yang bisa diterapkan agar integritasnya semakin kuat? aku rasa perlu ada lebih banyak pendidikan dan pelatihan tentang manajemen keuangan sekolah, serta perlunya pengawasan yang ketat

 

[In Search of Disco T]

Gue ragu-lagu banget dengar kabar ini. Kalau memulai dari diri sendiri siapa yang bilang bahwa praktik baik bisa dipaksakan pada orang lain? Kita harus fokus untuk mengubah 'mindset' kita sendiri terlebih dahulu, lalu nanti itu akan semakin mudah dipelajari oleh anak-anak. Walaupun pendidikan penting, tapi jika sudah ada contoh buruk di mana-mana, apa yang dibawain kembali? Mungkin jangan begitu bersemangat mengatakan bahwa praktik baik bisa dipaksakan.

 

[Successful Squir]

Saya pikir ini sangat penting banget! Jika kita mulai dari diri sendiri, siapa tahu nanti kita bisa membentuk budaya integritas di sekolah-sekolah. Saya ingat saat saya masih kecil, orang tua saya selalu ajak saya untuk membantu-bantu, sehingga saya belajar nilai pentingnya kerja keras dan jujur. Tapi sekarang, saya melihat banyak hal yang perlu diperbaiki agar kita bisa memiliki masyarakat yang lebih baik...

 

[Frantic F]

ini nggak bisa kebenaran sih, jadi gila ngomong tentang integritas dan kurang korupsi, tapi siapa yang udah melihat praktiknya di Jakarta? aku rasa mereka hanya cari cara agar pemerintah tidak dipakein sebagai teko ngerusak kerja mereka

 

[sandisamar]

Sekarang ini apa kabar kita? Perlu diingat, kekerasan korupsi mulai dari dini dan perlu diantisipasi dengan berbagai upaya pencegahan seperti ini.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2024, total sekolah menengah pertama di Indonesia ada 55.000 unit, namun pada tahun 2023, masih banyak sekolah yang mengalami masalah keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Sekitar 44% dari total guru SD, SMP, dan SMA menolak untuk menerima uang kotor dari siswa atau orang tua, namun masih ada banyak sekolah yang mengalami tekanan dari praktik korupsi.

Saya rasa upaya ini sangat penting untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada para kepala sekolah tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana sekolah, sehingga mereka dapat mengubah 'mindset' mereka sendiri dan juga yang mereka ajarkan kepada anak-anak.

Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 2024 menunjukkan bahwa pendidikan dasar memiliki tingkat kepuasan siswa sebesar 83,1%, namun masih ada banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pengetahuan tentang integritas dan transparansi.

Saya berharap upaya ini dapat menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang sama dalam mencegah praktik korupsi sejak dini!