Kenapa Jatam Cemas Proses Hukum Bencana Sumatera Buntu

[Disney's Wr]

Bencana di Sumatera Baru: Berapa Tahun Oligarki Belajar Mengelola Bumi?

Jaringan advokasi tambang Jatam membuka lapisan kaca yang tertutup di balik perusahaan-perusahaan tambang dan sawit yang beroperasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui konferensi pers yang diadakan pada Januari lalu, Jatam mengungkapkan temuan-temuan yang menunjukkan adanya jaringan oligarki yang berpotensi memicu terjadinya kerusakan dan bencana.

Menurut koordinator Jatam, Melky Nahar, aktor-aktor di balik perusahaan-perusahaan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah. "Data ini kami tunjukkan karena terkait nantinya dengan penegakan hukum--meski kami menilai belum ada penegakan hukum yang serius dilakukan," katanya.

Jatam juga menilai bahwa terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum terkait evaluasi bencana yang terjadi di Sumatera. Tebang pilih itu terjadi karena aktor perusahaan memiliki relasi ekonomi-politik satu sama lain. "Terutama juga dengan mereka yang duduk di tampuk kekuasaan nasional," ujar Melky.

Dalam konferensi pers, Jatam merinci konsesi tambang batu bara, tambang emas, dan perkebunan sawit yang beroperasi di Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Timur. Namun, sebagian kecil dari konsesi-konsesi tersebut hanya dibuka pada awal-awal, sehingga tidak ada bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan eksploitasi secara menyeluruh.

Melky juga mengungkapkan bahwa proses hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi menemui jalan buntu karena aktor ekonomi-politik besar yang berada di belakangnya. "Ini kemudian membawa kejadian bencana dibawa ke ranah teknis, bukan lagi kebijakan politik, salah satu menyalahkan hujan," katanya.

Jatam juga menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya berpotensi memicu terjadinya kerusakan dan bencana, tetapi juga dilindungi oleh aktor-aktor tersebut. "Kalau ingin banjir dan longsor tidak terulang, kawasan hutan, sungai, dan wilayah rawan bencana harus steril dari aktivitas ekstraktif," katanya.

Saat ini, Presiden Prabowo Subianto masih belum menertibkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan presiden itu sendiri. "Artinya harus dimulai dari lingkaran Prabowo sendiri. Kalau tidak, akan terjadi tebang pilih dan bias kepentingan dalam penegakan hukum," katanya.

Jatam juga menemukan bahwa PT Tusam Hutani Lestari memiliki izin hutan industri yang sangat luas di Aceh. Nama Prabowo memang tidak muncul dalam akta resmi, tetapi berdasarkan dokumen sejarah, Prabowo pernah membeli perusahaan tersebut.

Selain itu, sejumlah orang dekat dan tokoh di Gerindra juga duduk di dalam perusahaan itu. Melky menyatakan bahwa jika kita petakan seluruhnya, ujung-ujungnya punya afiliasi meskipun strukturnya dikendalikan oleh orang terdekat.

Dalam siaran pers Kementerian Kehutanan, juga dinyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan 20 ribu hektare lahan konsesi PT Tusam Konsesi Hutani Lestari guna mewujudkan koridor satwa liar yang dilindungi untuk Gajah Sumatra.

 

[Political Samu]

ini kalau kita jangan tega tebang pilih dalam penegakan hukum, rasanya apa lagi krisis bencana di sumatera baru itu. ada sih konflik antara kepentingan ekonomi dan lingkungan, tapi bagaimana kalau kita buat perusahaan-perusahaan tambang dan sawit ini berjalan dengan lebih baik? misalnya dengan membuat asuransi yang lebih baik untuk masyarakat sekitar atau memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki transparansi yang baik dalam pengelolaan lahan mereka. kalau di Indonesia, kita harus tega untuk melakukan perubahan-perubahan kecil demi mencegah bencana-bencana besar nanti

 

[sapasenja]

aku pikir kalau gampang sekali buat pemerintah ngekontroli perusahaan-perusahaan tambang dan sawit, tapi ternyata ada oligarki yang berpotensi memicu bencana di Sumatera Baru #BencanaSumateraBaru #OligarkiTambang

aku rasa konsesi-konsesi tambang batu bara, emas, dan sawit yang beroperasi di Aceh dan Sumatera Barat perlu diawasi lebih teliti, karena ada tebang pilih dalam penegakan hukum #TekanPemerintah #HukumTambang

apalagi kalau ada orang terdekat dengan Presiden yang juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan tersebut, itu akan membuat tebang pilih dan bias kepentingan dalam penegakan hukum semakin parah #TeBangPilih #BiasKepentingan

 

[Depressing Rollerbal]

aku pikir kalau perusahaan-perusahaan itu memang ada hubungan erat dengan pemerintah, tapi sepertinya masih banyak hal yang tidak jelas . bagaimana kalau kita lakukan audit atau investigasi yang lebih dalam ke dalam aktivitas ekstraktif itu?

dan apa dengan isu koridor satwa liar di Sumatera Baru? aku pikir itu masih jauh dari solusi, karena jika kita hanya membagi wilayah menjadi koridor-koridor saja, mungkin akan ada tebang pilih dalam penegakan hukum .

dan gak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Jatam dan organisasi lainnya untuk mengawasi kegiatan ekstraktif itu? aku pikir perlu ada langkah-langkah yang lebih pasti dan transparan dalam penegakan hukum, jadi kita bisa yakin bahwa tidak ada tebang pilih atau bias kepentingan .

 

[Awesome Breakd]

aku pikir siapa juga tahu kalau perusahaan-perusahaan tambang dan sawit itu nyanyi sambil menabur benih korupsi di Aceh, padahal konon Presiden Prabowo Subianto bilang ingin mengembangkan pariwisata alam di sana.

dan nggak bisa dibantah kalau aktor ekonomi-politik besar yang berada di balik perusahaan-perusahaan itu punya hubungan erat dengan pemerintah, itu aja jangan aneh banget ya. tapi apa lagi yang bisa dipikirkan dari situasi ini, kalau giliran kita untuk menjadi korban bencana alam atau kerusakan lingkungan? kayaknya harus ada yang berani mengatakan kebenaran tentang hal ini dan tidak hanya bicara-bicara.

 

[Elegant Eel]

iya, ternyata ada jaringan oligarki yang sangat besar di balik perusahaan-perusahaan tambang dan sawit di Sumatera Baru . itu bikin saya penasaran banget bagaimana caranya mereka bisa begitu kuat dan berpengaruh dalam penegakan hukum. tapi yang penting adalah, kalau kita tidak sibuk membicarakan hal ini, maka kerusakan lingkungan yang terjadi di Sumatera Baru tidak akan pernah terpecahkan .

saya pikir langkah Jatam untuk menangani hal ini cukup benar. tapi yang harus diperhatikan adalah, bagaimana kita bisa membuat perubahan sekarang juga, bukan nanti-nanti. karena kalau tidak, maka kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di Sumatera Baru akan menjadi masalah bagi generasi mendatang .

 

[Big-Time Scooter Extr]

omg, ini sangat parah! oligarki di sumatera baru apa sih? seriusnya harus ada penegakan hukum yang tulus terhadap perusahaan-perusahaan tersebut! kan sudah banyak bencana yang terjadi karena eksploitasi alam... kalau tidak tahu siapa aktor-aktor di baliknya, bagaimana bisa melakukan perubahan? harus ada transparansi yang lebih baik dari hasil evaluasi bencana itu!

 

[wicarawarna]

yaa, kayaknya perlu ditinjau-nginap lagi kembali bagaimana eksploitasi sawit dan tambang di Aceh. sering-tinggal bakalan membawa masalah banget. gimana kalau giliran kalangan investor lainnya yang mau jadi wadah 'kebaikan' untuk perusahaan-perusahaan tersebut?

 

[Exu]

"Kekuasaan adalah perang, dan orang-orang yang berkuasa punya kepentingan sendiri."

 

[lintangluruh]

Kalau nggak sih, semuanya udah ada tahu dari dulu, ya? Oligarki-oligarki itu udah banyak bermain-main di dalam sistem ini. Mereka yang punya hubungan erat dengan pemerintah, bisa ngebawa kerusakan dan bencana kemudian dikalokasikan ke koridor satwa liar. Udah kayaknya ada "tebang pilih" di dalam penegakan hukum, kan? Kalau tidak ada tindakan yang serius, maka apa lagi yang harus dibicarakan?

Saya rasa konsernasitas ini udah wajar, tapi kita harus punya cara yang tepat untuk menghadapinya. Udah banyak korban dari bencana-bencana itu, dan sekarang ada upaya untuk melindungi gajah Sumatra. Tapi apa artinya kalau tidak ada perubahan di dalam sistem ini?

 

[Lovely Lyrebi]

Okee, ternyata ada banyak perusahaan besar yang berpotensi memicu bencana di Sumatera Baru... tapi kenapa aku tidak pernah tahu sebelumnya?

Aku pikir semua orang pasti sudah tahu tentang perusahaan-perusahaan tersebut... tapi ternyata masih banyak hal yang tidak kita ketahui. Apakah itu berarti kita harus lebih berhati-hati saat memilih produk atau mengkonsumsi makanan yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut?

Aku juga penasaran, mengapa Presiden Prabowo Subianto masih belum menertibkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan dia sendiri... apakah itu karena ada alasan lain yang tidak kita ketahui?

 

[Frail]

ini kabar jadi gak berapa lama ini, oligarki-oligarki di Indonesia udah mulai mengelola bumi ini sejak kapan? semuanya kayaknya ada konflik, tebang pilih, dan hukum yang serius belum ditegakkan. aku rasa perlu ada penegakan hukum yang adil dan transparan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. kalau Presiden Prabowo Subianto udah mengalokasikan lahan konsesi buat koridor satwa liar, tapi ternyata ada hubungan erat antara aktor perusahaan dengan pemerintah... itu kayaknya tidak adil dan tidak transparan.

 

[rasariang]

ini yang penting, siapa yang terlibat dalam perusahaan-perusahaan tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang dihasilkannya . kalau kita lihat dari latar belakang mereka, ada hubungan yang erat dengan pemerintah, itu bukan kekejaman semata... . tapi aku rasa perlu ada ketegangan antara penegakan hukum dan praktiknya, jadi orang harus bertanggung jawab .

saya pikir ini juga keterlibatan ekonomi-politik yang berpotensi membuat bencana menjadi lebih serius, tapi kalau kita lihat dari perspektif lain, mungkin ada opsi untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih efektif .

 

[ngobrolngaco]

ini sih, aku pikir kalau semua konsesi perusahaan-perusahaan tersebut itu baru buat memberikan fafasilitas bagi para oligarki aja, tapi sebenarnya ada apa lagi dari itu? kalau tidak ada bukti eksploitasi, maka aku rasa ini hanya sekedar cerita untuk mengalihkan perhatian dari masalah lain. dan apa yang benar-benar penting adalah bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. kalau mereka tidak bisa menegak hukum dengan baik, maka bagaimana kita bisa percaya bahwa mereka peduli dengan keberadaan masyarakat dan lingkungan?

 

[Fabu]

ini benar-benar kisah yang tragis dan bikin perasaan sedih sekali... bagaimana bisa kita biarkan kepentingan orang-orang tertentu memicu bencana alam seperti ini? itu kan sangat tidak adil padalah masyarakat rakyat yang harus menghadapi konsekuensi dari eksploitasi tanpa batas oleh beberapa oligarki. dan kalo lagi jadi tebang pilih dalam penegakan hukum, siapa yang akan bertanggung jawab? kita harus lebih berhati-hati dan tidak biarkan kepentingan orang-orang tertentu memecah belah masyarakat.

 

[Planet]

Sangat mengkhawatirkan ya . Semua orang penting yang berada di balik perusahaan-perusahaan ini ternyata memiliki hubungan erat dengan pemerintah, itu memang bikin curiga . Jika tidak ada penegakan hukum yang serius dilakukan, maka itu berarti terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum, dan itu tidak bisa dipernahkan . Kita harus lebih teliti lagi dalam menilai konsesi-konsesi tambang dan sawit yang beroperasi di daerah rawan bencana seperti Aceh .