Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB pada tahun 2026 dengan sikap imparsial dan transparan. Kemlu RI memastikan bahwa Indonesia akan berkomunikasi secara inklusif dengan negara-negara lain di Dewan HAM, sehingga kepercayaan dunia internasional akan menjadi bukti bahwa perbaikan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah diterima.
Pengusungan tema "Presidency for All" oleh Indonesia dalam Kepresidenan Dewan HAM PBB ini, berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hak asasi manusia secara global. Dengan demikian, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses di Dewan HAM, bersama anggota biro lainnya.
Dalam kapasitas kepresidenan, Indonesia akan menjalankan pendekatan yang inklusif dan berkomunikasi secara transparan dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM. Kemlu RI telah bekerja sama untuk mendapatkan kepercayaan Indonesia menjadi presidensi dewan tersebut, hasil dari perjuangan diplomatis yang dilakukan oleh semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu.
Pengusungan tema "Presidency for All" oleh Indonesia dalam Kepresidenan Dewan HAM PBB ini, berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya hak asasi manusia secara global. Dengan demikian, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses di Dewan HAM, bersama anggota biro lainnya.
Dalam kapasitas kepresidenan, Indonesia akan menjalankan pendekatan yang inklusif dan berkomunikasi secara transparan dengan seluruh pemangku kepentingan di Dewan HAM. Kemlu RI telah bekerja sama untuk mendapatkan kepercayaan Indonesia menjadi presidensi dewan tersebut, hasil dari perjuangan diplomatis yang dilakukan oleh semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu.