Kemlu Pastikan Indonesia Tetap Imparsial Saat Memimpin Dewan HAM PBB
Indonesia siap memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026 dengan sikap yang absolut. Kementerian Luar Negeri RI telah berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan ini dan berjanji tetap imparsial, objektif, serta transparan saat memimpin Presiden Dewan HAM PBB.
Dalam pertemuan Pers yang diadakan di Kantor Kemlu, Jakarta, Direktur HAM dan Migrasi Indonesia, Indah Nuria Savitri menjelaskan bahwa Indonesia akan mengusung tema "Presidency for All" dengan berkomunikasi secara inklusif terhadap negara-negara lain di Dewan HAM. Pihaknya juga berjanji memastikan keberadaannya selalu imparsial dan objektif dalam semua proses yang dilakukan.
Pilihannya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada tahun ini, Indah percaya bahwa hal tersebut adalah bukti bahwa perbaikan hak asasi manusia di Indonesia telah diakui oleh masyarakat internasional. Kemlu telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan ini dan tidak akan terkena bingung dengan tanggung jawabnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Kemudian, pihaknya juga menjelaskan bahwa posisi Kepresidenan Dewan HAM PBB Indonesia akan dijabat oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro dan akan ditetapkan pada hari yang sama pada tanggal 8 Januari di waktu Jenewa pukul 10 pagi.
Indonesia siap memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026 dengan sikap yang absolut. Kementerian Luar Negeri RI telah berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan ini dan berjanji tetap imparsial, objektif, serta transparan saat memimpin Presiden Dewan HAM PBB.
Dalam pertemuan Pers yang diadakan di Kantor Kemlu, Jakarta, Direktur HAM dan Migrasi Indonesia, Indah Nuria Savitri menjelaskan bahwa Indonesia akan mengusung tema "Presidency for All" dengan berkomunikasi secara inklusif terhadap negara-negara lain di Dewan HAM. Pihaknya juga berjanji memastikan keberadaannya selalu imparsial dan objektif dalam semua proses yang dilakukan.
Pilihannya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada tahun ini, Indah percaya bahwa hal tersebut adalah bukti bahwa perbaikan hak asasi manusia di Indonesia telah diakui oleh masyarakat internasional. Kemlu telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan ini dan tidak akan terkena bingung dengan tanggung jawabnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
Kemudian, pihaknya juga menjelaskan bahwa posisi Kepresidenan Dewan HAM PBB Indonesia akan dijabat oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro dan akan ditetapkan pada hari yang sama pada tanggal 8 Januari di waktu Jenewa pukul 10 pagi.
Kemlu ini kayaknya benar-benar benar. Mereka udah lama-lama ngebantu dan memberikan kontribusi yang baik dalam hal hak asasi manusia di Indonesia. Jadi, kalau mereka bisa menjadi presiden di Dewan HAM PBB, itu berarti perjuangan kita di Indonesia sudah sukses! 
. Pasti akan menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia ini untuk mendapatkan kesempatan memimpin sebuah organisasi yang sangat penting seperti itu 
.
]
. toh jangan sampai kita jadian siapa yang terus memimpin, tapi lebih fokus pada keadilan dan hak asasi manusia ya? 
, aku yakin bahwa tema "Presidency for All" itu sangat tepat untuk kita jadikan perhatian saat menyampaikan pesan kepada negara-negara lain di dunia 
, kita harus saling mendukung dan menghormati satu sama lain dalam usaha memajukan hak asasi manusia di seluruh dunia 
, aku berharap bahwa Indonesia bisa memberikan contoh yang baik bagi negara-negara lain dan meningkatkan kepercayaan internasional 
itu artinya Indonesia akan bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan kita untuk meningkatkan kebebasan & hak asasi manusia di seluruh dunia. Aku rasa ini bakal menjadi salah satu moment yang paling bersejarah dalam sejarah PBB! 