Kementrans Kebut Sertifikasi 7.136 Bidang Lahan Hingga Akhir Tahun

I

In Search of Disco T

Indonesia's State-Owned Enterprises Face Deadline to Secure Land Certification by End of Year

The Indonesian state-owned enterprises are under pressure from the government to secure land certification for their projects by the end of this year, according to recent reports.

In an effort to ensure transparency and accountability in land acquisition processes, the government has set a deadline for 7.136 industries, including land use, for certification. This move aims to prevent any potential irregularities or disputes related to land ownership.

The Indonesian State-Owned Enterprises have been facing challenges in securing land certification due to various reasons, including complexities in land tenure and administrative hurdles. However, with the government's intervention, they are now expected to meet the deadline and obtain the necessary certifications.

The deadline is seen as a significant step towards promoting good governance and preventing land conflicts. With land certification, state-owned enterprises can ensure that their projects are implemented in accordance with the law and without any disputes arising from land ownership issues.

As the deadline approaches, stakeholders are watching closely to see how the state-owned enterprises will meet the government's expectations. Will they be able to secure the necessary certifications on time, or will the challenges they face lead to delays? Only time will tell.
 
aku pikir ini keren banget dari pemerintah Indonesia nih 🤩. memang terdapat banyak kesulitan dan kompleksitas dalam proses penggunaan lahan yang membuat negara bumi sejahtera ini kecewa 😔. tapi dengan pembentukan deadline seperti ini, semoga dapat menghindari masalah yang mungkin timbul dari penyeleksaan lahan 🌳💡. aku harap pembiayaan yang sudah diberikan untuk proyek-proyek tersebut bisa digunakan efektif dan efisien dalam penggunaan lahan yang aman 🙏🌟
 
ini kayaknya bisa diubah sedikit 🤔... apa kewajiban itu sih? siapa yang ada benar-benar membutuhkan land certification? kalau bukan korban proyeknya ya... tapi apa salahnya kalau mereka harus terlebih dahulu memastikan semua sesuatu sudah benar sebelum memulai proyek? itu kaya nggak mau kita terjebak sama kesalahpahaman lagi tentang lahan... dan siapa yang akan bertanggung jawab jika ada kesalahan? 🤷‍♂️
 
Mendingin lama perusahaan negara Indonesia banget kayaknya. Apa sih yang mau pemerintah tekenin aja pas jadi punya masalah aja nanti 😊
 
ya kalau nggak ngetentu land certification ya, apa sinyal dari pemerintah yaitu kapan projectnya bakal dimulai aja... banyak sekali konflik terkait tanah di Indonesia, jadi ini tentunya penting banget. tapi, apa yang harus diingat adalah, pengawasan dan transparansi itu juga penting, kalau tidak ada tanda tangan dari masyarakat lokal terlebih dahulu, maka project punya risiko besar untuk gagal...
 
Pikirannya sih kalau ini penting banget buat transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan lahan. Jika bisa selesai dulu nih, maka tidak akan terjadi masalah-masalah dari kekerasan atau konflik tanah. Saya rasa ini bagus banget, pemerintah sudah nyesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga dapat mempercepat proses pengambilan lahan dan memastikan bahwa semua yang ada di dalamnya telah mengikuti prosedur.
 
ada yang tahu siapa sih mereka punya rencana untuk mengambil tanah yang lama ganti dengan sertifikat di akhir tahun nih? itu gampang sekali kan kalau govt kira2 bagaimana caranya agar bisa mengantisipasi masalah tanpa terjadi konflik.. tapi aku khawatir sih apalagi kalau ada kegagalan, bagaimana caranya sih makan duit yang sudah diperuntukkan itu dan siapa nanti yang akan jadi korban?
 
Makasih dia bawa tekanan seperti ini pada BUMN, kira-kira siapa nanti yang akan takut kehilangan proyeknya karena tidak bisa mendapatkan sertifikat lahan? Tapi aku juga pikir ini adalah langkah yang positif, karena kalau kita nggak punya certifikat lahan, itu artinya kita tidak punya rahasia tentang siapa nanti yang milik siapa. Dan itu akan membuat kehidupan masyarakat di sekitar proyek BUMN lebih stabil dan jelas 😊.
 
Gue suka banget kalau govt serius nggak tentang keadilan dan transparansi dlm pengambilan lahan 🤔. Kini udah ada deadline untuk SOE2, makanya harus gencar cari certifikasi 🕒️. Gue harap bisa diantisipasi saja masalahnya pas akhirnya ada certifikasi, biar tidak ada konflik lahan lagi 😬.
 
Mungkin kalau giliran kita nanti kita lihat cerita di anime siapa yang punya kesempatan untuk nemeni terlebih dahulu 🤔. Mereka pasti punya strategi yang keren dan tidak ketinggalan waktu 🕒️. Tapi kalau gini, mungkin kita harus sabar dan lihat bagaimana cerita sebenarnya berjalan 😅. Mungkin ini juga bagian dari konsep "Overcome" di Naruto siapa yang mau menantang diri sendiri dan menghadapi tantangan itu 🏆.
 
gak percaya siapa yang masih nggak punya sertifikat tanah kan? kayaknya gini pemerintah ingin ngecehkan siapapun yang nggak mau ikut main permainan ini

dan siapa yang sengaja nggak kenal apa itu land use? hahaha kayaknya ini bantu banget, kalau ada kesalahannya bisa dijawab dengan sertifikat tanah aja!
 
iya kalau gak ada certifikasi lahan, apa aja yang jadi? sih konflik lahan itu bnyk bnyk. dan misalnya perusahaan negara itu mau bikin proyek besar, pasti ada masalah lahan. tapi sekarang giliran perusahaan negara harus ngebawa ini ke akhir. aku harap gak ada masalah yang serius, kalau gak bisa certifikasi di awal tahun, mungkin bakalan adanya masalah lagi di kemudian waktu.
 
Kalau benar, ini kayaknya langkah yang tepat dari pemerintah untuk mencegah konflik tanah dan promosi kepegawasan yang baik. Siapa tahu kalau nanti ada keterlambatan dalam pengakuan tanah, itu bisa jadi masalah besar. Tapi, perlu diingat bahwa proses ini juga harus dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai membuat kesalahan administrasi yang bikin semuanya rugi. Saya senang melihat pemerintah berusaha untuk meningkatkan kejelasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah.
 
Gue pikir ini benar-benar penting banget. Jika bisa diterapkan dengan baik, ini bisa mengurangi konflik tanah dan makin transparan proses penggunaan lahan. Tapi gue khawatir apakah mereka siap untuk melakukannya? Mereka udh menghadapi banyak tantangan, mulai dari kompleksitas atas pewarisan tanah hingga kekacauan administrasi.
 
Aku rasa ini penting banget, nanti jika mereka punya sertifikat tanah, itu artinya sudah jelas siapa yang mengelola tanah itu. Kalau mau implementasikan proyek dengan baik, harusnya bisa mengakui kepemilikan tanah secara resmi. Aku harap mereka bisa melewati batas waktu ini dan tidak ada kesalahpahaman lagi tentang tanah.
 
ini juga bikin perusahan negara Indonesia kesulitan lagi, kalo nggak punya sertifikat lahan apa apa pun bisa kejadian. kayaknya harus diawasi kalau tidak ada penipuan atau masalah yang banyakk. tapi sepertinya gampang banget bagai mana aja yang bakal jadi kesulitan.
 
Kalau mau ngobrol tentang keterbukaan informasi di kalangan perusahaan negara, aku pikir ini salah satu langkah yang wajar banget. Karena kalau perusahaan negara punya proyek yang besar, mereka harus tahu apakah projectnya benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Kalau bisa diterapkan di semua sektor, ini akan menjadi contoh bagus bagi kita untuk membuat sistem yang lebih jujur dan adil.

Tapi aku masih khawatir tentang keterlibatan korupsi di kalangan perusahaan negara. Kalau mau benar-benar tidak ada korupsi, maka harus ada ketekunan dan integritas dari semua pihak yang terlibat. Dan tentu saja, ini juga perlu dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dan transparan.

Aku harap deadline ini bisa membantu mengurangi konflik tanah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterbukaan informasi di kalangan perusahaan negara. 💡👍
 
Maksudnya kapan pun govt memang mau ngatur agar tidak ada masalah2 yang serius dengan tanah... tapi sekarng itu kena pakai bagaimana? apa sih kebijakan ini bakal berdampak pada kontribusi negara dan apakah ada opsi lain buat perusahaan-perusahaan negara kalau gak bisa siapin sertifikat tanah tepat waktu?
 
Gue pikir ini agak keren banget nih! Makin sistem pemerintah jadi lebih transparan dan akuntabel dalam hal pengambilan lahan. Kita harus melihat bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah penyewaan tanah yang rumit ini. Jika succeed, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan keamanan lahan dan mencegah konflik. Saya harap pihak perusahaan negara itu bisa menghadapi deadline dengan baik 😊👍
 
Pengamat desa nulis: apalagi biaya akuisisi lahan yang mahal itu bikin kebanyakan perusahaan negara ini kesulitan mendapatkan sertifikat lahan siap. Tapi aku pikir ini penting banget, jadi mereka bisa teruskan proyek mereka tanpa masalah lagi. Pengawasan dari pemerintah pasti membantu agar semua proses ini transparan dan akuntabel. Aku berharap perusahaan negara yang diantarai ini bisa segera menyelesaikan semua hal dan mendapatkan sertifikat lahan siap, sehingga proyek mereka bisa terus berjalan dengan lancar 🌾
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top