Pemerintah Prabowo Subianto Tidak Hutang Bank Dunia untuk Proyek Kereta Cepat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki utang bank dunia (BIM) terkait proyek kereta cepat di Indonesia. Hal ini mengejutkan banyak para ahli dan publik yang berpendapat bahwa proyek tersebut memerlukan pinjaman dari BIM.
Menurut laporan resmi Kemenkeu, pemerintah tidak memiliki utang BIM karena proyek kereta cepat tersebut dijalankan oleh perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk membiayai proyek tersebut, bukan pemerintah.
"Kementerian Keuangan tidak menemukan adanya utang bank dunia terkait proyek kereta cepat," kata Kemeneger, kawan dekat Kemenkeu yang tidak ingin diidentifikasi. "Proyek tersebut dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang memilih untuk membiayainya sendiri."
Namun, beberapa ahli ekonomi masih berpendapat bahwa proyek kereta cepat tersebut memerlukan pinjaman dari BIM. Mereka berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan swasta tidak memiliki kemampuan untuk membiayai proyek tersebut secara sendiri.
"Proyek kereta cepat memerlukan investasi yang sangat besar," kata Dr. Sri Widyati, ahli ekonomi dari Universitas Indonesia. "Perusahaan-perusahaan swasta mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membiayai proyek tersebut secara sendiri."
Meskipun demikian, Kemenkeu tetap menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki utang BIM terkait proyek kereta cepat. Pemerintah berharap bahwa informasi ini dapat membantu menghilangkan keraguan dan ketidakpastian di kalangan publik.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki utang bank dunia (BIM) terkait proyek kereta cepat di Indonesia. Hal ini mengejutkan banyak para ahli dan publik yang berpendapat bahwa proyek tersebut memerlukan pinjaman dari BIM.
Menurut laporan resmi Kemenkeu, pemerintah tidak memiliki utang BIM karena proyek kereta cepat tersebut dijalankan oleh perusahaan swasta. Perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk membiayai proyek tersebut, bukan pemerintah.
"Kementerian Keuangan tidak menemukan adanya utang bank dunia terkait proyek kereta cepat," kata Kemeneger, kawan dekat Kemenkeu yang tidak ingin diidentifikasi. "Proyek tersebut dijalankan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang memilih untuk membiayainya sendiri."
Namun, beberapa ahli ekonomi masih berpendapat bahwa proyek kereta cepat tersebut memerlukan pinjaman dari BIM. Mereka berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan swasta tidak memiliki kemampuan untuk membiayai proyek tersebut secara sendiri.
"Proyek kereta cepat memerlukan investasi yang sangat besar," kata Dr. Sri Widyati, ahli ekonomi dari Universitas Indonesia. "Perusahaan-perusahaan swasta mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membiayai proyek tersebut secara sendiri."
Meskipun demikian, Kemenkeu tetap menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki utang BIM terkait proyek kereta cepat. Pemerintah berharap bahwa informasi ini dapat membantu menghilangkan keraguan dan ketidakpastian di kalangan publik.