Kemenkeu soal Penjarahan Minimarket Sibolga: Tak Bisa Disalahkan

Kerusuhan di Minimarket Sibolga Bisa Dijadikan Contoh Kebutuhan Pangan yang Tidak Terpenuhi.
Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, menolak untuk mengkritik para pelaku penjarahan di salah satu minimarket di wilayah Sibolga, Sumatra Utara. Menurutnya, adanya kerusuhan bisa terjadi karena kekurangan pangan yang dialami masyarakat.

Tri mengatakan bahwa jika kondisi kekurangan pangan semakin parah, maka pasti terjadi kerusuhan di mana-mana. Hal ini membuat Tri tidak bisa menyalahkan para pelaku penjarahan karena mereka melakukan tindakan tersebut akibat didorong oleh rasa lapar.

Sementara itu, untuk memastikan ketahanan pangan nasional, pemerintah meningkatkan anggaran pangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 26,6 persen menjadi Rp144,6 triliun. Pemerintah juga menganggarkan dana senilai Rp22,2 triliun untuk daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Desa, serta hibah ke daerah.

Tri mengakui bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran vital bagi stabilitas nasional. Ia menekankan bahwa pemerintah harus berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan tidak bisa menyalahkan para pelaku penjarahan karena mereka memang lapar ya, posisinya, ya.

Dengan demikian, Tri mengatakan bahwa konsen pemerintah terhadap pertahanan pangan ini selalu terjaga. Pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan produktivitas beras, gabah, dan jagung untuk mencapai ketahanan pangan nasional.
 
Gak bisa nggak curiga, ternyata kerusuhan di minimarket itu jadi contoh pangan yang tidak terpenuhi aja. Tri Budhianto bilang kekurangan pangan membuat pelaku penjarahan gak bisa dituntut, tapi apa yang salah dengannya ya? Kalau masyarakat lapar, mereka gak punya pilihan lain selain mencuri. Pemerintah nggak bisa menyalahkan mereka, tapi apa yang bisa dilakukan sih? Meningkatkan anggaran pangan itu kan sudah ada, tapi ternyata masih tidak cukup aja. Apa solusinya sih? Mending gak memberi dana lagi?
 
Kerusuhan di minimarket itu bikin kita pikir, apa yang salah dengan kita? Kita punya anggaran besar untuk pangan, tapi masih banyak orang yang lapar ya! Semua ini bikin saya khawatir, apakah kita benar-benar memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ataukah hanya membuatnya menjadi masalah baru lagi. Mungkin kita harus reevaluate strategi kita dalam meningkatkan produktivitas beras, gabah, dan jagung, agar tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tapi juga jangka panjang. Kita harus berani tanya apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi tantangan ini 😕
 
Aku pikir kalau kerusuhan di minimarket itu itu serasa bagian dari masalah kesenjaatanya. Aku lihat ya, ada yang lapar terus menerus dan tidak bisa makan. Maka dari itu, aku pikir pemerintah harus berupaya memastikan akses bahan makanan bagi semua orang, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Sibolga.
 
kamu tahu gak sih, kalau minimarket sibolga itu udah ada kerusuhan ya 🤯 sekarang ini kekurangan pangan di Indonesia udah makin parah, itu bikin masyarakat makin lapar ya dan mau melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. tapi gue pikir itu harus dipecahkan dari sumber utamanya yaitu kekurangan pangan yang ada di negara ini 🌾 https://news.bbc.co.uk/indonesia/en...ket-sibolga-kekurangan-pangan-nasional-bbc-id

itu juga udah gue baca bahwa pemerintah Indonesia meningkatkan anggaran pangan dalam APBN 2025 sebesar 26,6 persen menjadi Rp144,6 triliun 🤑 itu bikin kita harapan bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan tidak lagi terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di minimarket sibolga. tapi gue masih curiga kalau anggaran itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional ya 🤔 https://www.kompas.com/tripadviser/read/2025/01/14/dana-pangan-nasional-126-triliun
 
aku rasa pemerintah harus jujur banget, mereka bilang kerusuhan bisa terjadi karena kekurangan pangan, tapi siapa yang bilang bahwa penjarahan minimarket itu sengaja di lakukan? aku pikir ada yang tertipu kayak gini... 🤔 diagram:
```
+---------------+
| Kekurangan |
| Pangan |
+---------------+
|
| kerusuhan
v
+---------------+
| Penjarahan |
| Minimarket |
+---------------+
```
aku rasa harus ada yang jujur, bukan kayak bilang "lapar" tapi "penjarahan minimarket itu sengaja di lakukan". aku harap pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat dan jujur untuk masalah kekurangan pangan. 💸
 
Gampang banget caranya orang lupa ngecap air ya... kerusuhan di minimarket itu bukannya semata-mata karena lapar tapi juga kualitas layanan yang buruk atau biaya yang terlalu tinggi, kalau tidak ada solusi dari sana maka dia akan mencari sumber lain, jadi gak bisa cuma dipandang sebagai satu kesatuan ya...
 
aku rasa pemerintah harus lebih serius dengan masalah pangan ya, jangan cuma ngebawa uang saja tapi juga harus siap tanggap apabila kekurangan pangan semakin parah 😞. aku yakin kalau jika masyarakat merasa lapar terus dan tidak ada solusi yang tepat dari pemerintah, pasti akan terjadi kerusuhan di mana-mana seperti yang terjadi di minimarket Sibolga.

aku juga rasa pentingnya meningkatkan produktivitas beras, gabah, dan jagung agar bisa menangani kekurangan pangan dengan lebih baik 🌾. tapi aku pikir masih perlu ada langkah tambahan dari pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat yang menderita lapar mendapat bantuan yang segera dan efektif ya?
 
aku pikir kalau gini bikin masalah bisa diatasi dengan cara yang lebih efektif, bukan hanya meningkatkan anggaran saja. kayaknya juga perlu ada inovasi teknologi agar produksi dan distribusi pangan menjadi lebih efisien, seperti penggunaan drone untuk mengawasi kondisi petani atau sistem pengiriman makanan yang lebih cepat dan aman. kalau kita bisa membuat sistem seperti itu, maka kerusuhan di minimarket itu bisa terjadi dengan jumlah yang lebih sedikit.
 
Kalau gini happen di sibolga, artinya ada masalah pangan yang serius banget. Tapi saya rasa Tri Budhianto justru salah fokus. Ia coba-bagi tanggung jawab kekurangan pangan itu kepada masyarakat sendiri, padahal masalahnya jauh lebih kompleks daripada itu.

Saya pikir yang harus diwaspadai adalah efek longgaran dari ketergantungan impor. Jika pemerintah tidak berhati-hati, kita akan terjebak dalam siklus kekurangan pangan dan kemudian kerusuhan. Dan buat apa nanti jika kita hanya membagi tanggung jawab? Saya ingin melihat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas akses infrastruktur, dan meningkatkan kualitas tanaman untuk mengurangi ketergantungan impor.
 
kembali
Top