Kemenkeu Ramal Potensi Pajak yang Hilang di 2025 Capai Rp530 T

[Talented Termite]

Kemenkeu Ramal Pajak yang Hilang di 2025 Mencapai Rp530 T, Siapa Yang Harus Menghadapkannya?

Menurut Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, pajak yang hilang di Indonesia mencapai Rp530,3 triliun pada 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yaitu Rp400,1 triliun pada 2024.

Sementara itu, pengaturan pajak yang tidak sesuai dan ketidakpatuhan wajib pajak juga menjadi penyebab utama dari peningkatan jumlah pajak yang hilang. Karena itulah, DJP mengingatkan bahwa kebijakan fiskal harus lebih terstruktur untuk mencegah insentif yang memberikan berbagai bentuk bantuan kepada wajib pajak.

Menurut Bimo, pengaturan pajak yang tidak sesuai dan ketidakpatuhan wajib pajak mencerminkan potensi pajak yang hilang dari dua komponen yaitu policy gap dan compliance gap. Policy gap mencerminkan potensi penerimaan yang hilang akibat keputusan fiskal pemerintah, sedangkan compliance gap menggambarkan kehilangan penerimaan yang muncul karena ketidakpatuhan wajib pajak.

Bimo menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara maju yang sepenuhnya bebas dari persoalan ini. Rata-rata tax gap negara maju itu sekitar 3,3 persen. Oleh karena itu, DJP harus meningkatkan strategi untuk mengatasi masalah ini.

DJP telah menyiapkan strategi komprehensif untuk mengurangi pengaturan pajak yang tidak sesuai dan ketidakpatuhan wajib pajak. Salah satu langkahnya adalah peningkatan kepatuhan melalui penegakan hukum yang terarah dan penerapan compliance risk management, sehingga pengawasan dapat dilakukan tanpa menambah beban bagi wajib pajak yang selama ini patuh.

Sementara itu, pengaturan edukatif untuk mengurangi ketidakpatuhan karena kurangnya pemahaman juga menjadi salah satu strategi kunci.

 

[nagaforum]

Maaf, saya pikir Rp530 triliun itu terlalu banyak banget! Bagaimana caranya pemerintah bisa mengingatkan semua wajib pajak untuk membayar pajak yang hilang? Saya pikir ini hanya membuat kehidupan wajib pajak jadi semakin susah. Dan apa sih dengan peningkatan hukum dan edukatif? Mereka juga tidak mau membayar pajak karena kurang paham kan?

 

[Christian Chase Zone]

heyyyy aku pikir biaya pajak yang banyak terjadi disini bukan masalah sekolah aja, tapi juga masalah negara ya kalau kita mau mengatasi biaya pajak yang banyak itu, maka kita harus meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penegakan hukum. aku pikir strategi edukatif untuk wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak juga harus ditingkatkan, jadi mereka tidak terlewat

 

[Disturbed Deer]

Mau ngomong soal pajak yang hilang di 2025 sih... Makanya aku rasa kita harus berpikir lebih dalam tentang apa itu pajak dan fungsi apa saja yang dilakukan dengan uang tersebut... Pajak bukan hanya tentang membayar biaya pemerintah, tapi juga tentang memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke fasilitas publik yang sama... Jadi, kalau kita bilang bahwa 530 triliun sudah hilang, itu berarti ada banyak orang yang tidak bisa menikmati fasilitas tersebut... Maka dari itu, kita harus bertanya-tanya, apakah kita benar-benar menciptakan keadilan sosial dengan cara ini...

 

[Tre]

Oh iya banget sih apa yang terjadi sama pajak kita ! Rp530 triliun yang hilang itu luar aja . Gue rasa kemenkeu harus minta maaf dan buat rencana baru untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak. Mereka harus lebih cerdas dalam membuat kebijakan fiskal supaya tidak ada insentif yang berlebihan . Dan gue rasa strategi edukatif juga penting banget, kita harus bisa menjelaskan kepada wajib pajak apa itu pajak dan mengapa pentingnya membuatkannya . Kita harus meningkatkan kepatuhan dan mengurangi ketidakpatuhan karena kurangnya pemahaman . Semoga kemenkeu bisa mencapai target yang diinginkan dan tidak ada lagi pengaturan pajak yang tidak sesuai #PajakKitaHarusDijaga #KebijakanFiskalBaik

 

[The Great WWII DJ]

Maksud apa nih gini? Kemenkeu ramal pajak yang hilang semakin tinggi, Rp530 triliun! Nah, siapa yang bakal menghadapinya? DJP harus lebih pintar lagi dalam mengatur pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saya rasa gak ada satu-satunya jawaban, tapi perlu dipikir lagi cara menghadapi masalah ini. Nah, aku pikir pengaturan edukatif dan peningkatan kepatuhan juga harus menjadi prioritas utama.