Kementerian Keuangan terus meningkatkan alokasi anggaran untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Pada APBN 2026, Kemenkeu akan melokasikan Rp 210,4 triliun untuk program pengelolaan lumbung pangan, produksi, dan optimasi lahan seluas 550 hektare. Anggaran ini meningkat dari Rp 144,6 triliun pada tahun sebelumnya.
Direktur Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto menyatakan bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan akan tetap menjadi prioritas pemerintah di tahun depan. Pada APBN 2025, pengelolaan lumbung pangan telah melibatkan pembiayaan yang mencapai Rp 162,4 triliun dari seluruh program.
Selain produksi, sektor konsumsi juga mendapatkan jatah anggaran. Budhianto menyebutkan bahwa pemerintah akan melokasikan Rp 6,2 triliun untuk bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Adapun, pada SPHP, pemerintah akan melokasikan Rp 5,8 triliun.
Tujuan utama dari program ini adalah menjamin ketahanan pangan nasional. Budhianto menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah melakukan ekspor pangan untuk meningkatkan pendapatan nasional.
Direktur Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto menyatakan bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan akan tetap menjadi prioritas pemerintah di tahun depan. Pada APBN 2025, pengelolaan lumbung pangan telah melibatkan pembiayaan yang mencapai Rp 162,4 triliun dari seluruh program.
Selain produksi, sektor konsumsi juga mendapatkan jatah anggaran. Budhianto menyebutkan bahwa pemerintah akan melokasikan Rp 6,2 triliun untuk bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Adapun, pada SPHP, pemerintah akan melokasikan Rp 5,8 triliun.
Tujuan utama dari program ini adalah menjamin ketahanan pangan nasional. Budhianto menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah melakukan ekspor pangan untuk meningkatkan pendapatan nasional.