Kemudian, Kemenkes RI meminta adanya ahli kesehatan lingkungan di SPPG untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, menyatakan bahwa ada pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas hal ini.
Benjamin mengatakan bahwa keberadaan ahli kesehatan lingkungan di SPPG sangat penting untuk memperhatikan berbagai hal yang berisiko memicu masalah kesehatan. Dengan begitu, kualitas makanan yang dimasak di SPPG diharapkan lebih terjaga.
"Dengan adanya ahli kesehatan lingkungan, air bersihnya, sanitasinya dijaga, dan makanan yang mau dimasak pun dijaga. Tidak akan seperti kemarin ada ayam setengah busuk yang dimasak saja," ujar Benjamin.
Selain itu, Wamenkes juga menanggapi adanya snack kemasan di dalam MBG, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan hipertensi hingga diabetes pada siswa-siswi sekolah. "Kita dari Kemenkes mengajukan pernyataan harus diberikan makanan yang dimasak, karena kualitasnya lebih aman dibanding kita pakai yang kemasan," kata dia.
Program MBG yang dijalankan oleh BGN bukan hanya bagian dari intervensi pemerintah untuk peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal. Dengan target pembangunan 30.000 unit SPPG hingga akhir 2025, BGN memperkirakan akan terbuka sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Sementara itu, kehadiran ahli kesehatan lingkungan di SPPG juga sangat penting untuk menghindari masalah kesehatan yang berpotensi. "Jadi [adanya ahli kesehatan lingkungan], agar air bersihnya, sanitasinya dijaga, dan makanan yang mau dimasak pun dijaga," ujar Benjamin.
Dengan demikian, program MBG dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.
Benjamin mengatakan bahwa keberadaan ahli kesehatan lingkungan di SPPG sangat penting untuk memperhatikan berbagai hal yang berisiko memicu masalah kesehatan. Dengan begitu, kualitas makanan yang dimasak di SPPG diharapkan lebih terjaga.
"Dengan adanya ahli kesehatan lingkungan, air bersihnya, sanitasinya dijaga, dan makanan yang mau dimasak pun dijaga. Tidak akan seperti kemarin ada ayam setengah busuk yang dimasak saja," ujar Benjamin.
Selain itu, Wamenkes juga menanggapi adanya snack kemasan di dalam MBG, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan hipertensi hingga diabetes pada siswa-siswi sekolah. "Kita dari Kemenkes mengajukan pernyataan harus diberikan makanan yang dimasak, karena kualitasnya lebih aman dibanding kita pakai yang kemasan," kata dia.
Program MBG yang dijalankan oleh BGN bukan hanya bagian dari intervensi pemerintah untuk peningkatan status gizi masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penggerak ekonomi lokal. Dengan target pembangunan 30.000 unit SPPG hingga akhir 2025, BGN memperkirakan akan terbuka sekitar 1,5 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia.
Sementara itu, kehadiran ahli kesehatan lingkungan di SPPG juga sangat penting untuk menghindari masalah kesehatan yang berpotensi. "Jadi [adanya ahli kesehatan lingkungan], agar air bersihnya, sanitasinya dijaga, dan makanan yang mau dimasak pun dijaga," ujar Benjamin.
Dengan demikian, program MBG dapat menjadi lebih efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat dan memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi lokal.