Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mengungkapkan data deforestasi di Indonesia hingga triwulan ketiga 2025 mencapai 166.450 hektare. Ini menurun dibandingkan dengan deforestasi pada tahun 2024 yang mencapai 175.437 hektare.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), Rohmat mengatakan bahwa masih ada praktik penanaman lahan sawit di dalam kawasan hutan. Luas lahan sawit mencapai sekitar 3,32-4 juta hektare.
Namun, menurut wakil menteri kehutanan, masih banyak potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan mengurangi deforestasi. "Satgas PKH sudah menguasai seluas 1,5 juta hektar dan kawasan konservasi yang diserahkan kembali ke Kemenhutanan," katanya.
Selain itu, Rohmat juga menyatakan bahwa Kemenhutan telah mencabut 40 izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) untuk mengurangi deforestasi. Namun, ia enggan mengungkapkan nama perusahaan yang izinnya dicabut.
Kemenhutan juga tengah mengaudit puluhan PBPH di Sumatra yang menjadi penyebab bencana banjir bandang hingga banjir. "Serta saat ini sedang mengaudit 24 PBPH pada tiga provinsi terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," katanya.
Dengan demikian, wakil menteri kehutanan berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan mengurangi deforestasi di Indonesia.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026), Rohmat mengatakan bahwa masih ada praktik penanaman lahan sawit di dalam kawasan hutan. Luas lahan sawit mencapai sekitar 3,32-4 juta hektare.
Namun, menurut wakil menteri kehutanan, masih banyak potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan mengurangi deforestasi. "Satgas PKH sudah menguasai seluas 1,5 juta hektar dan kawasan konservasi yang diserahkan kembali ke Kemenhutanan," katanya.
Selain itu, Rohmat juga menyatakan bahwa Kemenhutan telah mencabut 40 izin perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) untuk mengurangi deforestasi. Namun, ia enggan mengungkapkan nama perusahaan yang izinnya dicabut.
Kemenhutan juga tengah mengaudit puluhan PBPH di Sumatra yang menjadi penyebab bencana banjir bandang hingga banjir. "Serta saat ini sedang mengaudit 24 PBPH pada tiga provinsi terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat," katanya.
Dengan demikian, wakil menteri kehutanan berharap dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan hutan dan mengurangi deforestasi di Indonesia.