Kemendagri tidak ragu untuk mengambil langkah tindak segera setelah KPK menetapkan dua kepala daerah sebagai tersangka. Benni Irwan, Kapuspen Kemendagri, menyatakan bahwa kemendagri memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pati dan Kota Madiun tetap berjalan meski kepala daerah bersangkutan sedang menjalani masa penahanan.
Kemendagri Pastikan Pemerintahan Berjalan Usai OTT Maidi-Sudewo
- thread starter Australi
- mulai tanggal
Gampang banget aja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa ngambil tindakan segera kayaknya! 
Mereka harus cepat ngebawa kepala daerah yang bersalah ke penjara ya, jangan sampai korupsi terus melanggar hukum dan membahayakan masyarakat 
. Kemendagri harus fokus dalam menjalankan tugasnya agar pemerintahan di Kabupaten Pati dan Kota Madiun tetap lancar seperti biasanya 
. Saya harap KPK bisa segera menyelesaikan kasus ini dan memberikan penyesuaian yang adil kepada semua pihak involved 
.
Mereka harus cepat ngebawa kepala daerah yang bersalah ke penjara ya, jangan sampai korupsi terus melanggar hukum dan membahayakan masyarakat . Kemendagri harus fokus dalam menjalankan tugasnya agar pemerintahan di Kabupaten Pati dan Kota Madiun tetap lancar seperti biasanya . Saya harap KPK bisa segera menyelesaikan kasus ini dan memberikan penyesuaian yang adil kepada semua pihak involved .ada pengaruh apa sih dari kepemimpinan benni irwan pada kemendagri? rasanya ada yang kurang lancar di kabupaten pati dan madiun, tapi keren ya kapauspen kemendagri sudah mengambil tindakan segera! saya rasa ini semua untuk mencari kebenaran sih, apa ada yang salah di daerah itu? mungkin ada yang perlu diperbaiki, tapi tidak bisa menyalahkan satu orang saja. kemudian saya pikir juga penting sekali untuk mendukung para kepala daerah dalam menjalani tugasnya, mereka juga memiliki tanggung jawab dan harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya.
Wah, siapa nih yang pikir KPK bisa sembarangan aja ngambil langkah terhadap kepala daerah? 
Kalau KPK punya bukti-bukti yang solid, tentu saja mereka bisa melakukannya. Tapi, apa salahnya sih kalau kepala daerah sedang menjalani masa penahanan? Artinya punya tugas yang penting lagi di luar tahanan. Biar nggak ada masalah, pasti ada cara terjamin terlebih dahulu bahwa kejadian ini benar-benar benar 
.
Kalau KPK punya bukti-bukti yang solid, tentu saja mereka bisa melakukannya. Tapi, apa salahnya sih kalau kepala daerah sedang menjalani masa penahanan? Artinya punya tugas yang penting lagi di luar tahanan. Biar nggak ada masalah, pasti ada cara terjamin terlebih dahulu bahwa kejadian ini benar-benar benar .Hmm, ngomong-ngomong kayaknya Kemendagri kayaknya harus lebih teliti dulu sebelum ambil tindak. Nanti ada yang salah atau apa? Berdasarkan informasi kayaknya kepala daerah itu tidak bersalah, tapi KPK sih sudah menetapkan mereka sebagai tersangka. Maka dari itu, mungkin Kemendagri harus ngatur-ngaturan dulu lalu lihat kembali keputusan KPK. Dulu aja kayaknya harus ada diskusi lebih lanjut antara Kemendagri dan KPK sebelum ambil tindak. Lain-lain yang paling penting ya terjaminnya keamanan dan keselamatan publik di daerah itu
ini kasusnya serius banget! dua kepala daerah yang menjadi tersangka siapa lagi? itu kabupatennya Pati dan kottanya Madiun! gimana kalau mereka tidak bisa beres di masa penahanan? bagaimana ari pemerintahnya nih, ada aturan tangan-tangan apa sih? kemendagri bilang bisa terus berjalan meski kepala daerah bersangkutan ada di dalam kaitu! makanya penting juga kominfo yang harus memberitahu kita kalau mana nama dan apa kabar mereka sih. saya rasa ini memerlukan pembahasan lebih lanjut sih, karena dua kepala daerah ini masih berkepentingan dengan pemerintahan, bukan?
Maksudnya Kemendagri sudah siap menjaga urusan penting di kabupatennya pati & kota madiun meskipun kepala daerahnya dipenjarakan . Nah ini jelas kekuatan dari otoritasnya, jangan salah paham sih, tapi sepertinya ada kerangka yang kuat sebelum punya kepala daerahnya. Aneh juga kalau KPK bisa langsung menetapkan dua kepala daerah sebagai tersangka, siapa tahu ada bukti yang kuat tapi apa lagi jika ada korupsi atau kejahatan seperti itu pasti akan muncul jawaban yang jelas 
. Nah ini jelas kekuatan dari otoritasnya, jangan salah paham sih, tapi sepertinya ada kerangka yang kuat sebelum punya kepala daerahnya. Aneh juga kalau KPK bisa langsung menetapkan dua kepala daerah sebagai tersangka, siapa tahu ada bukti yang kuat tapi apa lagi jika ada korupsi atau kejahatan seperti itu pasti akan muncul jawaban yang jelas Aku tidak biasa commentin hal ini, tapi aku rasa apa yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemenegdri) ini masih kurang lengkap. Aku bayangkan kalau ini bukan hanya 2 kepala daerah aja yang disangkut puger, tapi juga ada orang lain yang terkait dengan kesalahannya. Aku rasa Kemenegdri harus lebih teliti dan tidak terburu-buru ya...
Aku suka melihat kebijakan ini, tapi aku juga khawatir apa yang akan terjadi di daerah-daerah tersebut. Apakah masyarakat akan bisa melakukan aktivitas normalnya? Apakah pelayanan publik masih bisa berjalan dengan baik? Aku harap Kemenegdri dapat memastikan bahwa semua hal ini berjalan sesuai rencana...
Aku juga ingin tahu, apa yang menyebabkan KPK menetapkan 2 kepala daerah sebagai tersangka? Apakah ada bukti yang cukup untuk membuat mereka dianggap bersalah? Aku rasa semua hal ini perlu jelas dan transparan...
Aku suka melihat kebijakan ini, tapi aku juga khawatir apa yang akan terjadi di daerah-daerah tersebut. Apakah masyarakat akan bisa melakukan aktivitas normalnya? Apakah pelayanan publik masih bisa berjalan dengan baik? Aku harap Kemenegdri dapat memastikan bahwa semua hal ini berjalan sesuai rencana...
Aku juga ingin tahu, apa yang menyebabkan KPK menetapkan 2 kepala daerah sebagai tersangka? Apakah ada bukti yang cukup untuk membuat mereka dianggap bersalah? Aku rasa semua hal ini perlu jelas dan transparan...
I don’t usually comment but kalau lihat keadaannya, serasa lemah banget sih. Jika KPK bisa menetapkan dua kepala daerah sebagai tersangka, itu berarti ada yang tidak pas di sana . Kemendagri harus berhati-hati juga karena ini bukan soal penyelenggaraan pemerintahan yang normal tapi sudah menjadi kasus di pengadilan. Saya rasa ini perlu diawasi lebih dekat agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat. Di masa lalu, sering adegan korupsi dan penyelewengan di daerah-daerah yang berpotensi besar, jadi harus diwaspadai .
. Kemendagri harus berhati-hati juga karena ini bukan soal penyelenggaraan pemerintahan yang normal tapi sudah menjadi kasus di pengadilan. Saya rasa ini perlu diawasi lebih dekat agar tidak terjadi kerugian bagi masyarakat. Di masa lalu, sering adegan korupsi dan penyelewengan di daerah-daerah yang berpotensi besar, jadi harus diwaspadai .ada kalanya kita ngerasa lemas ketika ada 2 orang kepala daerah bersangkutan menjadi tersangka, kayaknya memang perlu ada tindakan yang cepat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencegah situasi ini terjadi . Tapi, sekarang punya 2 kepala daerah bersangkutanya dijadikan tersangka, siapa tahu ada kemungkinan hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di Pati dan Madiun yang benar-benar terganggu 
. Bayangkan jika 2 orang kepala daerah bersangkutan harus disuruh untuk tidak menerima kunjungan dari masyarakat atau melakukan kegiatan-kegiatan penting, itu akan sangat berdampak pada kelancaran pemerintahan di daerah tersebut 
. Mungkin Kemendagri harus lebih teliti dalam mengambil tindakan ini agar tidak mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut 
. Tapi, sekarang punya 2 kepala daerah bersangkutanya dijadikan tersangka, siapa tahu ada kemungkinan hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di Pati dan Madiun yang benar-benar terganggu . Bayangkan jika 2 orang kepala daerah bersangkutan harus disuruh untuk tidak menerima kunjungan dari masyarakat atau melakukan kegiatan-kegiatan penting, itu akan sangat berdampak pada kelancaran pemerintahan di daerah tersebut . Mungkin Kemendagri harus lebih teliti dalam mengambil tindakan ini agar tidak mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah tersebut Gue senang banget kan kalau KPK bisa menangkap dua kepala daerah ini, tapi gue penasaran apa yang terjadi di Kabupaten Pati dan Kota Madiun nih... Gue punya temen yang pernah tinggal di sana, dia bilang kabupaten itu sangat indah dengan sawah-wahannya yang luas.
Gue suka banget sekali dengan alam Indonesia, kan? Gue sering banget ke bandung dan malang, gue cinta banget dengan kota-kotanya yang masih asri. Mungkin kalau gue tidak jadi netizen, gue akan menjadi petani atau pegawai negeri di daerah seperti itu.
Aku rasa KPK harus juga memastikan agar penanganan mereka tidak terlalu ketat, biar kabupaten-kabupaten seperti Pati dan Madiun bisa terus berjalan dengan baik. Gue takut kalau penahanan ini akan membuat warga-warganya sangat kesal.
Gue suka banget sekali dengan alam Indonesia, kan? Gue sering banget ke bandung dan malang, gue cinta banget dengan kota-kotanya yang masih asri. Mungkin kalau gue tidak jadi netizen, gue akan menjadi petani atau pegawai negeri di daerah seperti itu.
Aku rasa KPK harus juga memastikan agar penanganan mereka tidak terlalu ketat, biar kabupaten-kabupaten seperti Pati dan Madiun bisa terus berjalan dengan baik. Gue takut kalau penahanan ini akan membuat warga-warganya sangat kesal.
Maksudnya, kalau KPK nyangkat 2 kepala daerah ke dalam kasus, kemudian Kemendagri pasti tidak ragu-ragu untuk mengambil tindak lanjut. Sebenarnya ini sudah seharusnya dilakukan dari dulu, nih. KPK itu sudah jelas ada tugasnya yang harus diselesaikan. Jadi, kalau kemudian Kemendagri punya tanggung jawab untuk memastikan pemerintahan di daerah tersebut tetap berjalan, itu alasan yang masuk akal banget. Tapi, kalau kemudian ada yang bilang bahwa ini salah taktik atau apa-apa, maka aku pikir ada keraguan dari sisi Kemendagri sendiri. Karena kalau bukan nih, apa bedanya dengan KPK? Kedua lembaga itu sama-sama ada tugas untuk menyelidiki dan menangani kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kan? 