Korlantas Polri Siapkan Roadmap Baru untuk Mengatasi Kemacetan
Perwira muda Korlantas Polri, Ipda M Haidar Yaafi, S.Tr.K., M.Sc., kembali ke Tanah Air setelah menuntaskan studi magister di University of Edinburgh, Skotlandia, dengan predikat Distinction. Kapaian tersebut mengiringi lahirnya sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai siap diterapkan dalam penanganan kemacetan di berbagai kota besar Indonesia.
Menurut Ipda Haidar Yaafi, kemacetan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota metropolitan lainnya tidak bisa diatasi hanya dengan pelebaran jalan atau rekayasa fisik semata. Riset yang dilakukan oleh beliau berfokus pada pendekatan terpadu yang memadukan sains, kebijakan, dan perubahan perilaku.
Tiga pilar utama yang dinilainya dapat menjadi arah baru mitigasi kemacetan di Indonesia adalah:
1. Intervensi Kebijakan dan Regulasi: Ipda Haidar Yaafi mendorong perumusan kebijakan lalu lintas yang tegas dan berbasis data, seperti penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau pembatasan kendaraan sesuai volume lalu lintas.
2. Pemodelan Transportasi Berbasis Sains: Beliau siap mendukung Korlantas mengembangkan model prediktif untuk mensimulasikan dampak kebijakan sebelum diterapkan.
3. Perubahan Budaya dan Integrasi Fasilitas: Ipda Haidar Yaafi menegaskan bahwa keberhasilan strategi modern membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Integrasi fasilitas publik, termasuk pengembangan kawasan Transit-Oriented Development (TOD), harus diperkuat agar transportasi umum menjadi pilihan utama warga urban.
Pendekatan baru ini mengajarkan Korlantas Polri melihat kemacetan sebagai persoalan kebijakan, rekayasa, dan budaya sekaligus. Ipda Haidar Yaafi berkomitmen untuk menyumbang analisis berbasis sains mutakhir untuk membantu pemerintah dan instansi terkait merumuskan langkah yang efektif dan berkelanjutan.
Kembalinya Ipda Haidar dengan prestasi dan keahlian yang relevan menjadi bukti komitmen Polri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang responsif terhadap tantangan layanan publik. Integrasi ilmu transportasi modern ke dalam kebijakan nasional dinilai menjadi langkah penting menuju sistem lalu lintas yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.
Perwira muda Korlantas Polri, Ipda M Haidar Yaafi, S.Tr.K., M.Sc., kembali ke Tanah Air setelah menuntaskan studi magister di University of Edinburgh, Skotlandia, dengan predikat Distinction. Kapaian tersebut mengiringi lahirnya sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai siap diterapkan dalam penanganan kemacetan di berbagai kota besar Indonesia.
Menurut Ipda Haidar Yaafi, kemacetan di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota metropolitan lainnya tidak bisa diatasi hanya dengan pelebaran jalan atau rekayasa fisik semata. Riset yang dilakukan oleh beliau berfokus pada pendekatan terpadu yang memadukan sains, kebijakan, dan perubahan perilaku.
Tiga pilar utama yang dinilainya dapat menjadi arah baru mitigasi kemacetan di Indonesia adalah:
1. Intervensi Kebijakan dan Regulasi: Ipda Haidar Yaafi mendorong perumusan kebijakan lalu lintas yang tegas dan berbasis data, seperti penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau pembatasan kendaraan sesuai volume lalu lintas.
2. Pemodelan Transportasi Berbasis Sains: Beliau siap mendukung Korlantas mengembangkan model prediktif untuk mensimulasikan dampak kebijakan sebelum diterapkan.
3. Perubahan Budaya dan Integrasi Fasilitas: Ipda Haidar Yaafi menegaskan bahwa keberhasilan strategi modern membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Integrasi fasilitas publik, termasuk pengembangan kawasan Transit-Oriented Development (TOD), harus diperkuat agar transportasi umum menjadi pilihan utama warga urban.
Pendekatan baru ini mengajarkan Korlantas Polri melihat kemacetan sebagai persoalan kebijakan, rekayasa, dan budaya sekaligus. Ipda Haidar Yaafi berkomitmen untuk menyumbang analisis berbasis sains mutakhir untuk membantu pemerintah dan instansi terkait merumuskan langkah yang efektif dan berkelanjutan.
Kembalinya Ipda Haidar dengan prestasi dan keahlian yang relevan menjadi bukti komitmen Polri dalam menyiapkan sumber daya manusia yang responsif terhadap tantangan layanan publik. Integrasi ilmu transportasi modern ke dalam kebijakan nasional dinilai menjadi langkah penting menuju sistem lalu lintas yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.