Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kembali mengekspresikan kekecewaannya atas kesamaan data dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai uang kas daerah yang tersimpan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bank Jawa Barat. Dia menyatakan bahwa uang tersebut hanya sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun seperti yang dimiliki.
Dedi berharap ada kesalahan dalam penghitungan, sehingga dia bisa menarik dana lebih lanjut untuk kemajuan infrastruktur di Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa jika benar uang tersebut mengendap, maka dia akan kembali melakukan pembangunan di daerahnya.
Gubernur Jawa Barat ini juga memastikan bahwa kesamaan data tersebut telah disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Rp 2,6 triliun. Ia juga menjelaskan bahwa uang tersebut tidak mengendap, melainkan disimpan dalam bank Jawa Barat.
Dedi juga menegaskan bahwa dia tidak memiliki niat untuk berbohong atau jelek-jelekin dengan data yang ada. Ia hanya ingin memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat digunakan dengan efektif untuk kemajuan daerahnya.
Kasus ini menimbulkan ketidaksukaan di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Mereka berharap agar Gubernur Dedi dapat memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat digunakan dengan efektif untuk kemajuan infrastruktur di daerahnya.
Dedi berharap ada kesalahan dalam penghitungan, sehingga dia bisa menarik dana lebih lanjut untuk kemajuan infrastruktur di Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa jika benar uang tersebut mengendap, maka dia akan kembali melakukan pembangunan di daerahnya.
Gubernur Jawa Barat ini juga memastikan bahwa kesamaan data tersebut telah disesuaikan dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yaitu Rp 2,6 triliun. Ia juga menjelaskan bahwa uang tersebut tidak mengendap, melainkan disimpan dalam bank Jawa Barat.
Dedi juga menegaskan bahwa dia tidak memiliki niat untuk berbohong atau jelek-jelekin dengan data yang ada. Ia hanya ingin memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat digunakan dengan efektif untuk kemajuan daerahnya.
Kasus ini menimbulkan ketidaksukaan di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Mereka berharap agar Gubernur Dedi dapat memastikan bahwa dana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat digunakan dengan efektif untuk kemajuan infrastruktur di daerahnya.