Perang Dunia ke-3? Tiga tahun ini, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan rahasia di balik wajahnya. Dalam pernyataannya melalui akun X resminya, SBY meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bergerak mengajak pemimpin dunia untuk melakukan pencegahan terhadap prahara besar yang bisa menimpa dunia.
"Terlebih dinamika global bulan-bulan terakhir ini. Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir. Cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga," kata SBY.
Pernahkah Anda mendengar pernyataan seperti itu? SBY menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III. Dia menyebut pola yang terjadi belakangan sama seperti yang pernah terjadi pada Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).
"Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi," lanjut dia.
SBY berharap analisisnya salah sehingga Perang Dunia III tidak terjadi. Namun, ia menekankan berdoa dan berharap saja tidak cukup menghentikan kemungkinan tersebut.
"Korban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 milyar manusia. Tidak ada peradaban yang tersisa dan musnahnya harapan manusia. Tapi tidak cukup dengan doa satu, dua orang. Andaikata 8,3 milyar manusia penghuni bumi juga berdoa secara khusyuk, Tuhan tak begitu saja mengabulkan kalau manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak bekerja dan berupaya untuk menyelamatkan dunianya," ujar dia.
SBY meminta agar PBB bergerak mengajak pemimpin dunia untuk melakukan pencegahan. Ia menyinggung peran PBB dalam mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru.
"Kebijakan luar negeri akan kuat kalau ketahanan nasional, stabilitas sosial, ekonomi, ketahanan energi-pangan, kesiapsiagaan perlindungan WNI, dan koordinasi lintas lembaga benar-benar siap. Dari situ, Indonesia bisa lebih efektif mendorong perdamaian secara bebas-aktif, kredibel, dan berorientasi hasil," sambungnya.
Kekhawatiran SBY terhadap isu perang dunia ke-3 itu menjadi alarm bagi banyak orang. Namun, Amelia Anggraini, Kapoksi NasDem Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, mengatakan bahwa pernyataan SBY harus diartikan sebagai alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan.
"Saya menghormati peringatan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6 dan juga negarawan yang puluhan tahun menekuni isu perdamaian dan keamanan internasional. Kekhawatiran beliau soal risiko eskalasi menuju konflik yang lebih luas patut dibaca sebagai alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan," kata Amelia kepada wartawan.
Amelia mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri RI harus proaktif menyuarakan penghormatan dunia terhadap hukum internasional. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap WNI terjamin di luar negeri.
"Memastikan perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan serta menegakkan penghormatan pada hukum internasional. Tujuannya jelas memperlebar ruang dialog sebelum 'ruang dan waktu' pencegahan makin sempit seperti yang diingatkan Pak SBY," sambungnya.
Amelia juga mengatakan bahwa perdamaian secara bebas aktif harus dibarengi dengan penguatan fondasi di dalam negeri.
"Terlebih dinamika global bulan-bulan terakhir ini. Sebagai seseorang yang puluhan tahun memperhatikan dan mendalami geopolitik, perdamaian dan keamanan internasional, serta sejarah peperangan dari abad ke abad, terus terang saya khawatir. Cemas dan khawatir kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Cemas kalau dunia mengalami prahara besar. Apalagi kalau prahara besar itu adalah Perang Dunia Ketiga," kata SBY.
Pernahkah Anda mendengar pernyataan seperti itu? SBY menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III. Dia menyebut pola yang terjadi belakangan sama seperti yang pernah terjadi pada Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).
"Sejarah juga mencatat, bahwa meskipun sudah ada tanda-tanda nyata bakal terjadinya perang besar, tetapi sepertinya kesadaran, kepedulian, dan langkah nyata untuk mencegah peperangan itu tidak terjadi," lanjut dia.
SBY berharap analisisnya salah sehingga Perang Dunia III tidak terjadi. Namun, ia menekankan berdoa dan berharap saja tidak cukup menghentikan kemungkinan tersebut.
"Korban jiwa bisa mencapai lebih dari 5 milyar manusia. Tidak ada peradaban yang tersisa dan musnahnya harapan manusia. Tapi tidak cukup dengan doa satu, dua orang. Andaikata 8,3 milyar manusia penghuni bumi juga berdoa secara khusyuk, Tuhan tak begitu saja mengabulkan kalau manusia dan bangsa-bangsa sedunia tidak bekerja dan berupaya untuk menyelamatkan dunianya," ujar dia.
SBY meminta agar PBB bergerak mengajak pemimpin dunia untuk melakukan pencegahan. Ia menyinggung peran PBB dalam mencegah terjadinya krisis dunia dalam skala besar, termasuk kemungkinan terjadinya perang dunia yang baru.
"Kebijakan luar negeri akan kuat kalau ketahanan nasional, stabilitas sosial, ekonomi, ketahanan energi-pangan, kesiapsiagaan perlindungan WNI, dan koordinasi lintas lembaga benar-benar siap. Dari situ, Indonesia bisa lebih efektif mendorong perdamaian secara bebas-aktif, kredibel, dan berorientasi hasil," sambungnya.
Kekhawatiran SBY terhadap isu perang dunia ke-3 itu menjadi alarm bagi banyak orang. Namun, Amelia Anggraini, Kapoksi NasDem Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, mengatakan bahwa pernyataan SBY harus diartikan sebagai alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan.
"Saya menghormati peringatan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6 dan juga negarawan yang puluhan tahun menekuni isu perdamaian dan keamanan internasional. Kekhawatiran beliau soal risiko eskalasi menuju konflik yang lebih luas patut dibaca sebagai alarm pencegahan, bukan untuk menambah kepanikan," kata Amelia kepada wartawan.
Amelia mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri RI harus proaktif menyuarakan penghormatan dunia terhadap hukum internasional. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan terhadap WNI terjamin di luar negeri.
"Memastikan perlindungan warga sipil dan akses kemanusiaan serta menegakkan penghormatan pada hukum internasional. Tujuannya jelas memperlebar ruang dialog sebelum 'ruang dan waktu' pencegahan makin sempit seperti yang diingatkan Pak SBY," sambungnya.
Amelia juga mengatakan bahwa perdamaian secara bebas aktif harus dibarengi dengan penguatan fondasi di dalam negeri.