Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, menugaskan PT PLN untuk menghemat Rp 4,35 triliun anggaran tambahan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat realisasi anggaran kementerian ESDM.
Menurut Bahlil, anggaran yang ditugaskan ke PLN yakni untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis. "Sekitar Rp 4,35 triliun menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis," kata Bahlil.
Bahlil melaporkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ESDM per 10 November 2025 mencapai sebesar 31,12 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 14,1 triliun. Namun, hal ini tidak meliputi penambahan anggaran yang diterima di bulan Agustus lalu.
"Bahkan anggaran awal yakni sebesar Rp 8,3 triliun sebelum dipangkas karena efisiensi, hingga menjadi Rp 7,8 triliun," tambah Bahlil. "Jika persentase realisasi dihitung dari pagu awal maka realisasi anggaran Kementerian ESDM sudah mencapai 62,86 persen per 10 November 2025."
Saat ini, PLN memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyerap anggaran tersebut. "Di prognosa, kami rencanakan untuk di bulan Desember ini bisa mencapai 92 persen," ujarnya.
Namun, perlu diketahui bahwa Bahlil juga mengingatkan bahwa penambahan anggaran tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh sembarangan. "Karena anggarannya baru muncul di bulan Agustus, maka September-Oktober baru kami melakukan tender," ujarnya.
Sementara itu, BGN melaporkan bahwa mereka meminta tambahan anggaran Rp 28,6 triliun untuk Kemenkeu. Namun, hal ini membuat DPR berantem. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengatakan bahwa Dadan Hindayana seharusnya meminta persetujuan anggaran ke DPR dulu, baru Kemenkeu, bukan malah sebaliknya.
Menurut Bahlil, anggaran yang ditugaskan ke PLN yakni untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis. "Sekitar Rp 4,35 triliun menjadi penugasan ke PLN untuk listrik desa dan penyambungan listrik gratis," kata Bahlil.
Bahlil melaporkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ESDM per 10 November 2025 mencapai sebesar 31,12 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 14,1 triliun. Namun, hal ini tidak meliputi penambahan anggaran yang diterima di bulan Agustus lalu.
"Bahkan anggaran awal yakni sebesar Rp 8,3 triliun sebelum dipangkas karena efisiensi, hingga menjadi Rp 7,8 triliun," tambah Bahlil. "Jika persentase realisasi dihitung dari pagu awal maka realisasi anggaran Kementerian ESDM sudah mencapai 62,86 persen per 10 November 2025."
Saat ini, PLN memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyerap anggaran tersebut. "Di prognosa, kami rencanakan untuk di bulan Desember ini bisa mencapai 92 persen," ujarnya.
Namun, perlu diketahui bahwa Bahlil juga mengingatkan bahwa penambahan anggaran tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak boleh sembarangan. "Karena anggarannya baru muncul di bulan Agustus, maka September-Oktober baru kami melakukan tender," ujarnya.
Sementara itu, BGN melaporkan bahwa mereka meminta tambahan anggaran Rp 28,6 triliun untuk Kemenkeu. Namun, hal ini membuat DPR berantem. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengatakan bahwa Dadan Hindayana seharusnya meminta persetujuan anggaran ke DPR dulu, baru Kemenkeu, bukan malah sebaliknya.