Kepala Pemprov Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengutuk beban keuangan yang harus ditanggung Provinsi Jabar tiap tahun. Potongan dana Pemerintah Pusat untuk Jabar mencapai Rp2,45 triliun pada 2026, jadi menjadi sangat berat bagi pemerintahan provinsi ini.
Pos pengeluaran besar di antaranya biaya perawatan Bandara Kertajati dan Masjid Al Jabar. Meskipun demikian, Jawa Barat masih memiliki tunggakan BPJS kesehatan yang mencapai Rp300 miliar. Selain itu, Provinsi ini dibebani oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp600 juta serta biaya pembangunan yang baru bisa dibayarkan pada 2026.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa peningkatan anggaran pembangunan wilayah Jawa Barat mencapai Rp4,5 triliun di tahun ini. Meskipun demikian, dia meminta agar pejabat dan pihak lain tidak terkejut ketika beberapa gedung pemerintah dimatikan karena listrik.
Dedi juga mengatakan bahwa Pemprov Jabar telah memotong sejumlah pos belanja untuk menghemat anggaran. Misalnya, jamuan tamu dipangkas dari Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta. Selain itu, dia juga menghapus baju dinas dan kendaraan dinas gubernur.
Pos pengeluaran besar di antaranya biaya perawatan Bandara Kertajati dan Masjid Al Jabar. Meskipun demikian, Jawa Barat masih memiliki tunggakan BPJS kesehatan yang mencapai Rp300 miliar. Selain itu, Provinsi ini dibebani oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp600 juta serta biaya pembangunan yang baru bisa dibayarkan pada 2026.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa peningkatan anggaran pembangunan wilayah Jawa Barat mencapai Rp4,5 triliun di tahun ini. Meskipun demikian, dia meminta agar pejabat dan pihak lain tidak terkejut ketika beberapa gedung pemerintah dimatikan karena listrik.
Dedi juga mengatakan bahwa Pemprov Jabar telah memotong sejumlah pos belanja untuk menghemat anggaran. Misalnya, jamuan tamu dipangkas dari Rp3,5 miliar menjadi Rp500 juta. Selain itu, dia juga menghapus baju dinas dan kendaraan dinas gubernur.