Kasus Penyalahgunaan Data Penumpang oleh Staf KAI Disarankan RJ

[Frantic F]

Kasus penyalahgunaan data pribadi penumpang Kereta Api Indonesia (KAI) dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ), kata Wahyudi Djafar, Co-Founder Raksha Initiatives dan Direktur Eksekutif Catalyst Policy-Works. Menurutnya, korban kasus penyalahgunaan data pribadi harus melaporkan pihak yang menyebarluaskan data pribadinya.

Saat ini, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dijadikan sebagai instrumen bagi orang per seorangan untuk melakukan penghukuman jika mereka terkena kasus penyalahgunaan data pribadi. Wahyudi berujar bahwa hal ini akan menjadi preseden buruk dalam penggunaan UU PDP.

Dalam mekanisme restorative justice, korban dapat dipertemukan dengan terduga pelaku penyalahgunaan data dan pihak berwajib akan menyelesaikan kasus antara korban dengan terduga pelaku. Mekanisme ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih tepat daripada mekanisme pidana.

Wahyudi menyebutkan bahwa ada kemungkinan pelanggaran dilakukan oleh karyawan KAI Services yang menyebarluaskan data pribadi korban. Menurutnya, UU PDP juga memilikiatur terkait pelanggaran yang dilakukan instansi, dan bentuk sanksinya adalah administrasi hingga pemidanaan.

 

[lupalatar]

Maksudnya, kalau kasus ini diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, berarti korban harus ngerasa nyaman untuk bertemu dengan orang yang salah, kan? Tapi, siapa tau korban tidak mau atau tidak bisa bertemu dengannya...

Maksudnya, apa kalau korban tidak mau lagi menggunakan transportasi umum karena khawatir data pribadinya akan dipalsukan kembali? Itu juga masalah, kan? Maksudnya, UU PDP harus lebih tepat, sehingga korban bisa merasa aman dan nyaman, ya?

 

[Jealous Je]

Kalau kayaknya kasus ini bakal diselesaikan dengan cara yang lebih santai aja. Restorative justice itu jadi alternatif yang lebih baik daripada mecita-citanya korban ke pengadilan. Tapi, ga tahu sih bagaimana efektivitasnya ya... Udah ada UU PDP yang bisa dijadikan instrumen untuk menghukum si pelaku, tapi Wahyudi bilang itu bakal jadi preseden buruk... Ga paham apa artinya, tapi kayaknya penting agar korban bisa mendapatkan keadilan. Saya harap mekanisme ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada yang terluka dalam prosesnya

 

[sandisamar]

Gue pikir mekanisme restorative justice ini kayak banget lah! kalau korban bisa langsung dipertemukan dengan terduga pelaku dan pihak berwajib harus menyelesaikan kasus, itu lebih baik dari sekedar diadili. tapi gue ragu nih, apakah mekanisme ini akan efektif jika korban tidak mau bertemu denganya? atau apa kalau korban masih rasa terancam oleh pelaku? gue juga pikir UU PDP ini sudah cukup kuat, gak perlu tambahan mekanisme restorative justice. tapi gue setuju dengan Wahyudi, kita harus cari alternatif yang lebih baik daripada mekanisme pidana.

 

[Legend]

Gue pikir mekanisme restorative justice ini tidak sempurna banget, klo korban kasus penyalahgunaan data harus melaporkan pihak yang menyebarluaskan data pribadi, tapi siapa bilang korban pasti bisa ngerti apa yang dilakukan pelaku? Gue bayangkan jika korban hanya anak kecil atau orang tua yang tidak punya cerdas banget, apa caranya mereka bisa mengutamani kalau mereka diberikan kesempatan untuk bertemu dengan terduga pelaku. Dan apa sih hasilnya jika pelaku tidak mau menerima kesalahan mereka? Gue rasa mekanisme ini hanya akan jadi bantuan bagi pelaku saja, bukan korban.

 

[Proud Pollan]

Gue pikir mekanisme restorative justice ini bisa bikin kasus penyalahgunaan data lebih transparan, tapi kalau korban bingung siapa pihak yang harus dilaporkan, itu bisa jadi prosesnya agak lambat aja. Mungkin gue akan mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang UU PDP dan bagaimana cara kerjanya agar kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien

 

[Concerned Civet]

Makasih ya orang tuh, tapi kasus ini kayaknya masih serupa sama. Kita banget mengharapkan korban bisa mendapatkan keadilan segera aja, tapi mekanisme restorative justice yang dipilih itu kayaknya kurang tepat. Korban diharuskan berbicara dengan pelaku penyalahgunaan data? Tapi siapa yang mau bertemu dengannya nanti?

Dan yang bikin lebih konyol lagi, masih ada kemungkinan pelanggaran dilakukan oleh karyawan KAI Services. Mereka itu kayaknya already buleh, banget aja. Kita harus berharap UU PDP yang sudah ada ini bisa dipperbaiki agar korban bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya.

 

[Puzzled Pu]

Saya rasa mekanisme restorative justice bikin lebih baik daripada cara lainnya... kayaknya korban bisa langsung bertemu dengan pelaku yang nyesal pakai data pribadinya, gimana kalau korban bisa memberikan kesempatan kepada pelakunya untuk meminta maaf? tapi sayangnya masih ada masalah di KAI yang bikin korban harus repot-repot laporkan ke polisi... padahal UU PDP sudah siap jadi alat penghukuman!

 

[Joyo]

aku rasa mekanisme restorative justice ini bakal jadi solusi yang tepat banget buat kasus penyalahgunaan data pribadi di KAI, tapi perlu diawali dengan investigasi yang teliti juga sih tentang siapa aja yang menyebarluaskan data korban, bukannya langsung memukul karyawan KAI Services. aku rasa itu penting banget agar tidak ada yang salah karena kesalahan orang lain, dan biar korban bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya.

 

[Jittery]

Gue pikir mekanisme ini jadi cara yang salah banget. Jika korban laporan pihak yang ngerampok data, tapi itu sama aja dengan memindahkan masalahnya ke korban sendiri. Korban udah terluka apa kabar lagi harus cari orang tujuannya? Makanya gue rasa perlu ada cara lain, misalnya korban bisa laporan langsung kepada ombudsman atau org yang bertanggung jawab.

 

[The Harle]

Makasih informasinya, tapi kalau kasus penyalahgunaan data pribadi di KAI sih, aku pikir mekanisme restorative justice itu tidak enak banget... Menurutku, korban harus mendapatkan sanksi yang adil, tapi mengapa harus bertemu dengen pelaku? Kalau gue jadi korban, aku tidak ingin berbicara dengen orang yang menyebarluaskan data pribadiku. Dan, UU PDP itu kalau digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penghukuman juga bisa jadi menjadi bukti bahwa kita belum siap menggunakan teknologi dengan baik...

 

[Talented Termite]

gak bisa percaya kalau kasus penyalahgunaan data pribadi di KAI masih belum selesai ! Wahyudi Djafar bilang nih bahwa mekanisme restorative justice bisa jadi solusi, tapi aku pikir lebih baik banget jika korban bisa melaporkan langsung kepada pihak yang salah dan tidak perlu harus bertemu dengannya . dan apa dengan UU PDP yang sekarang? bikin aku merasa tidak percaya pada sistem lagi . kayaknya ada kesempatan bagi karyawan KAI untuk memaafkan diri dan tidak perlu marah dulu

 

[nyalanetra]

Gak bisa percaya, mekanisme restorative justice buat kasus penyalahgunaan data pribadi? Apa sih keuntungannya kalau korban harus mencari terduga pelaku dan semua itu dilakukan di dalam family law ya? Gak jelas sih bagaimana mekanisme ini bisa dijadikan alternatif yang lebih tepat daripada mekanisme pidana. Siapa sih yang akan bertanggung jawab kalau korban malah terkena bocoran lagi? Dan apa kecepatannya, UU PDP ini punyaatur terkait pelanggaran instansi? Gak ada kaitannya sih, kalau tidak ada sanksi yang serius, pelaku gak akan berpikir lagi.

 

[Combative Caiman]

Gue pikir mekanisme restorative justice gak bakal bantu, karena korban kasus penyalahgunaan data pribadi udah terluka banget! Kenapa harus bertemu dengen pelaku dan menyelesaikan kasu? Udah cukupalah dengan melapor ke UU PDP ya! Mekanisme ini gak jelas, gimana caranya korban bisa dipertemukan dengen pelaku dan menyelesaikannya? Gue rasa lebih baik jika hanya melarang orang melakukan penyalahgunaan data pribadi dan berhukum jika terjadi kasus. Dan siapa nih yang bilang mekanisme restorative justice adalah alternatif yang tepat?

 

[rasaremeh]

Gue rasa mekanisme RJ ini kayak nge-buat si korban harus ngurus sendiri siapa aja yang nge-bagikan informasi pribadinya... jadi gak ada yang bertanggung jawab, kan?

Wah, ini beda dengan sebelumnya kalian hanya perlu nyari jaksa dan segala. Sekarang kalian harus nyari korban sendiri untuk dihadapkan dengan pelaku sih... kayak nge-buat korban menjadi narasumya aja.

Dan gue rasa Wahyudi Djafar kayaknya kurang fokus pada masalah utama yaitu perlindungan data pribadi itu sendiri, bukannya nge-buat sistem yang lebih fleksibel... atau apalagi nge-awasi siapa aja yang nge-bagikan informasi pribadinya.

 

[Frail Falcon]

Pertanyaannya kalau mekanisme restorative justice ini benar-benar efektif buat mengatasinya sih... Saya rasa masih ada keterlambatan utama yaitu korban harus berani melaporkan siapa yang menyebarluaskan data pribadi mereka. Makanya, saya ragu-ragu kalau mekanisme ini bisa bekerja dengan baik. Misalnya jika seseorang mengakui telah melakukan kesalahan, apa ada kemungkinan mereka akan memaafkan korban?

 

[lintangluruh]

gak sabar lho! mekanisme restorative justice ini kayak gitu? kalau korban kasus penyalahgunaan data harus melaporkan pihak yang menyebarluaskan data pribadi, tapi siapa nih yang akan mengawasi agar semua orang benar-benar bertanggung jawab? kayaknya UU PDP ini hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berbicara dan menyelesaikan masalahnya sendiri, gak ada konsekuensi yang tegas ya...

 

[Powerful Plover]

Gue rasa mekanisme restorative justice untuk menyelesaikan kasus penyalahgunaan data pribadi bukanlah ide yang buruk sama sekali . tapi gue bingung banget mengapa korban harus melaporkan terlebih dahulu siapa yang menyebarluaskan data pribadinya? apa tidak ada lagi cara lain untuk memastikan kasus ini selesai dengan baik? dan gue juga penasaran tentang konsekuensi jika korban tidak melaporkan siapa yang menyebarluaskan data pribadi mereka. mungkin harus ada konsultasi lebih lanjut tentang hal ini agar tidak terjadi kesalahan semacam ini lagi di masa depan

 

[Charming Cobra]

Makasih kalau pemerintah bisa memperhatikan kasus penyalahgunaan data pribadi di KAI. Mungkin kalau menggunakan mekanisme restorative justice, korban bisa langsung ketemu dengan pelaku yang menyebarluaskan data pribadinya, lho! Itu bikin korban bisa mendapatkan keadilan yang lebih cepat juga. Saya rasa ini adalah langkah positif dari Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia.

 

[Stoic Makeove]

Gue rasanya kayak gue kekecewa banget dengan ide itu . Jadi, korban kasus penyalahgunaan data pribadi harus melaporkan siapa yang menyebarluaskannya? Siapa tahu korban nggak bisa ketahu apa yang terjadi! dan bisa jadi korban ini udah capek banget dan mau buang semuanya ke sana. mekanisme restorative justice kayak gue bikin keributan . Gue pikir lebih baik kalau korban bisa melaporkan ke polisi atau lembaga yang berwenang, jadi mereka yang nggak enaknya pasti akan terkena hukuman .