Kasus Pemerasan di Pati, Kursi Jabatan Desa Tembus Rp225 Juta

[The Great WWII DJ]

Pemerasan di Pati, Warga Tahu Tarif Jabatan Desa Lebih Tinggi Dibandingkan Sebelumnya

Kasus pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Pati, Sudewo, bersama Tim 8 terhadap calon perangkat desa (caperdes) diperkuat kembali. Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, mengatakan bahwa para kepala desa yang tergabung dalam Tim 8 atau penyambung tangan Sudewo, tidak hanya mengumumkan tarif jabatan perangkat desa secara diam-diam melainkan juga secara terbuka kepada warga.

"Di mana tarif tersebut juga diumumkan kepada para warganya," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Tarif yang diumumkan kepada warga adalah Rp165 juta untuk jabatan kepala urusan (kaur) atau kepala seksi (kasi), serta Rp225 juta untuk jabatan sekretaris desa (sekdes).

Pada Desember 2025, Sudewo mematok tarif Rp120 juta untuk setiap jabatan. Namun, para pengepul uang tersebut kemudian menambahkan mark up sehingga tarif menjadi lebih tinggi, yaitu Rp165 juta untuk jabatan kaur atau kepala seksi, dan Rp225 juta untuk jabatan sekdes.

KPK telah menetapkan Sudewo bersama Kades Karangrowo, Abdul Suyono; Kades Arumanis, Sumarjiono; dan Kades Sukorukun, Karjan, sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Pati, KPK juga menyita uang senilai Rp2,6 miliar dari para tersangka.

 

[Delightful Duc]

hahaha, apa sih kalau kita nggak peduli dengan tarif desa nih? aku suka mikir tentang perbedaan harga minuman di warung-warung di kota dan di desa, kayaknya lebih murah di desa kan? tapi apa sih yang paling penting, aku pikir lebih penting lagi caranya kopi atau teh bisa dibeli di warung desa itu, tapi kemudian aku lupa, gimana aja kalau kita nggak perlu khawatir dengan uang dan tarif, kayaknya lebih seru kan?

 

[Para]

Pemerasan desa itu semakin bikin kebaya! Tarif jabatan perangkat desa kian naik gantung, bahkan warga pun already tau ya? Skenario ini terus bikin saya penasaran, apa sih yang bikin para kepala desa tergabung dalam tim 8 itu? Apakah karena mereka juga ingin jadi kaya kayak Bupati Sudewo? Atau mungkin mereka hanya mau ambil cuti lebih panjang dengan gaji yang naik? Aku pikir ini semakin bikin kasus pecahan uang menjadi semakin sulit untuk ditangani. KPK harus lebih cepat dalam menangkap tangan para pengepul uang! Rp2,6 miliar itu hasilnya dari operasi tangkap tangan, tapi masih banyak lagi yang belum tertangkap. Aku harap semuanya bisa selesai dengan lancar dan tidak ada lagi korban.

Chart:
- Tarif jabatan desa per orang: Rp165 juta (kaur), Rp225 juta (sekdes)
- Tingkat peningkatan tarif: 33% (Rp165 juta vs Rp120 juta)
- Jumlah uang yang ditemukan: Rp2.6 miliar
- Kasus pecahan uang di Pati: 2025

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Gak bisa percaya aja aje... tarif desa itu nggak jadi promosi belanja, tapi semacam " promo belanja" bagi pemerasan... Wah, kira-kira warga penasaran nggak dengan harga jabatan desa yang makin tinggi itu? Mereka sengaja bilang secara terbuka agar orang penasaran, tapi gak ngerti sih bagaimana cara mereka baca pikiran masing-masing. Kalau aku, aku rasa warga pasti nggak senang sama hal ini...

 

[Full Metal Baking C]

Hmm, apa kabar dari para kepala desa yang begitu suka ngeliatin tarif ya? Aku rasa mereka malah bikin warga kecewa, kan? Mereka bilang tarif jabatan lebih tinggi dibanding sebelumnya, tapi ternyata juga banyak tambahan mark up ya? Ngeliatin uang dari warga tanpa sabar... aku rasa kalau giliran kita bicara, tarif itu harus diatur dengan jelas, bukan ngewaruhin aja.

 

[Fantastic Fish]

gue rasanya lagi gak percaya apa yang terjadi di pati sih... kau yang udah ngomong tarif desa sekarang mau diumumkan kepada warga juga? gue pikir itu adalah kejahatan ya, tapi kalau benar-benar perlu disebarkan, mungkin karena sudewo ini udah bukan lagi bupati, tapi sapa sih yang berwenang untuk mengatur tarif desa?

gak usah ngomong, gue sudah tahu sekarang, para kepala desa itu udah jadi pengepul uang ya. gue senang sekali KPK bisa menangkap mereka dan menyita uang senilai Rp2,6 miliar. tapi, apa yang harus dilakukan dengan para warga di pati? kau harus membayar tarif desa Rp165 juta untuk jabatan kaur atau kepala seksi itu? gue rasa itu tidak adil sama sekali...

 

[Plain Puma]

Pagi kawan, awasin terhadap kasus pemerasan dana desa yang melibatkan Bupati Sudewo dan teman-temannya . Mungkin kalau kita lihat dari perspektif mereka sendiri, tapi jangan lupa kita juga perlu memikirkan bagaimana para warga di Pati merasa ketika disiram dengan tarif yang terlalu tinggi .

Maksud saya, apa yang dibayarkan kepada para warga itu sebenarnya berarti biaya hidup mereka yang meningkat. Kalau kita lihat dari perspektif mereka sendiri, mungkin tidak ada masalah, tapi kalau kita lihat dari perspektif warga, mereka merasa tertindih .

Itu lah kebijakan apa pun, apa lagi kalau ada pengepul uang yang mengambil keuntungan dari ini. Maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dan tidak tergiur dengan hasil yang cepat .

 

[Tin]

Kasus ini nyerinya gak ada akhir... Biar-biar dia pakai kata 'penyambung tangan' kayak ari-ari, tapi yang jelasnya dia patahkan impian warga Pati dengan menaikkan tarif desa itu. Gak buat warga sengsara, kan? Mereka udah pernah terjebak oleh sistem ini sejak lama, jadi bagaimana kalau kini juga harus membayar harga 'kebaikan' Bupati Sudewo? Wah, aku rasa biar-biarkan dia pakai kata 'penyambung tangan', tapi yang pentingnya adalah penghakimannya harus benar.

 

[Successful]

Apa sih kisah ini? Para warga di Pati malah dijarang oleh Bupati Sudewo dan Tim 8. Tarif jabatan desa kini Rp165 juta! Saya pikir ini tidak adil, kalau mereka sudah tahu tarif itu sebelumnya, mengapa harus menambah mark up seperti ini? Saya rasa ini salah arah dari pemerintahan. Kami mahasiswa di Universitas Gadjah Mada harus lebih pintar lagi dalam memahami kasus-kasus seperti ini

 

[kunyahkata]

Sudah capek banget sih. Maksudnya apa lagi biaya hidup orang Indonesia nanti kalau tarif desa makin tinggi? Kalau nggak sengaja menjadi pengepul uang, tapi karena harus punya nafkah hidup yang stabil, tentu aja mau berusaha. Tapi, itu arti apa? Pemerintah tidak lagi buat kebijakan yang baik, semata-mata suka buat korupsi sih.