Bertahan dalam kesabaran, tidak kalah dengan propaganda! Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen ini, ternyata merupakan klaim yang menyepelekan keselamatan nyawa anak. Sebagai koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji menilai klaim ini sebagai tanda bahaya karena seolah-olah menutupi fakta-fakta yang tidak diutarakan dalam program tersebut.
Kasus keracunan MBG masih terjadi secara terus-menerus. Selama pekan ini, JPPI mencatat ada sekitar 1.602 anak yang menjadi korban keracunan MBG. Jika ditambahkan jumlah korban per 19 Oktober 2025, jumlahnya mencapai 13.168 anak. Kasus tersebut tersebar di berbagai provinsi, dengan lima terbanyak yaitu Jawa Barat (549 korban), Yogyakarta (491 korban), Jawa Tengah (270 korban), Sumatera Utara (99 korban), dan Nusa Tenggara Barat (84 korban).
Ubaid menyebut kasus tersebut tersebar di berbagai wilayah, namun tidak semua wilayah ini menerima program MBG dengan baik. Ada ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, termasuk di daerah 3T yang sangat membutuhkan, namun belum menikmati MBG.
Klaim 99,99 persen sukses hanyalah propaganda politik yang menipu publik, kata Ubaid. Oleh sebab itu, JPPI merekomendasikan agar pemerintah menghentikan sementara penyaluran MBG sampai ada aturan yang jelas dan semua wilayah serta SPPG memenuhi standar keamanan pangan.
Jangan biarkan propaganda angka menutupi fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Lindungi sekolah dan guru dari intimidasi, hentikan praktik pemaksaan surat kerahasiaan, dan lindungi pelapor kasus keracunan, dugaan korupsi, serta paket MBG yang tidak bergizi. Keberhasilan sejati bukan ketika Presiden puas dengan statistik, tapi ketika setiap anak Indonesia benar-benar makan bergizi, aman, dan bebas dari kebohongan.
Kasus keracunan MBG masih terjadi secara terus-menerus. Selama pekan ini, JPPI mencatat ada sekitar 1.602 anak yang menjadi korban keracunan MBG. Jika ditambahkan jumlah korban per 19 Oktober 2025, jumlahnya mencapai 13.168 anak. Kasus tersebut tersebar di berbagai provinsi, dengan lima terbanyak yaitu Jawa Barat (549 korban), Yogyakarta (491 korban), Jawa Tengah (270 korban), Sumatera Utara (99 korban), dan Nusa Tenggara Barat (84 korban).
Ubaid menyebut kasus tersebut tersebar di berbagai wilayah, namun tidak semua wilayah ini menerima program MBG dengan baik. Ada ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, termasuk di daerah 3T yang sangat membutuhkan, namun belum menikmati MBG.
Klaim 99,99 persen sukses hanyalah propaganda politik yang menipu publik, kata Ubaid. Oleh sebab itu, JPPI merekomendasikan agar pemerintah menghentikan sementara penyaluran MBG sampai ada aturan yang jelas dan semua wilayah serta SPPG memenuhi standar keamanan pangan.
Jangan biarkan propaganda angka menutupi fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Lindungi sekolah dan guru dari intimidasi, hentikan praktik pemaksaan surat kerahasiaan, dan lindungi pelapor kasus keracunan, dugaan korupsi, serta paket MBG yang tidak bergizi. Keberhasilan sejati bukan ketika Presiden puas dengan statistik, tapi ketika setiap anak Indonesia benar-benar makan bergizi, aman, dan bebas dari kebohongan.