Jika tambang tidak dikeloroksi, setiap rakyat bisa nikmati hasilnya. Rektor Universitas Janabadra, Risdiyanto, mengatakan kalau tidak ada kecurangan di sektor pertambangan, masing-masing warga Indonesia bisa menerima Rp20 juta per bulan dari hasil tambang. Bahkan, itu bisa menjadi simbol bahwa pemerintah Indonesia sudah benar-benar mengatasi korupsi.
Menurut Risdiyanto, pendidikan adalah pintu utama dalam berjuang melawan korupsi. Dia bilang kalau Indonesia bisa berkembang dan sejahtera kalau korupsi dikejati mulai dari hal kecil. Bahkan dia mengatakan kalau praktik memberi bingkisan untuk guru dan dosen harus berubah.
Risdiyanto juga bilang kalau apabila kecurangan di sektor sumber daya dapat dikurangi, Indonesia akan memiliki potensi besar untuk menjadi sejahtera. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tindakan korup harus diatasi dan mulai dari dunia pendidikan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan kalau Forum Bisik Batas adalah ruang bersama untuk memahami tantangan implementasi PAK di perguruan tinggi. Bahkan dia bilang kalau pelaksanaan PAK masih belum seragam dan kapasitas dosen dalam mengajar PAK juga belum merata.
Selain itu, peran pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pendidikan antikorupsi belum optimal. Mekanisme monitoring dan evaluasi masih terpisah-pisah dan PAK masih banyak dijalankan sebagai sisipan yang belum kontekstual serta belum melibatkan ekosistem Catur Pusat Pendidikan secara utuh.
Kegiatan Bisik Batas menghasilkan sejumlah orientasi tindak lanjut, termasuk pendokumentasian praktik baik MKWK, diseminasi Panduan Sisipan PAK di Pendidikan Tinggi, dan penyusunan arah kolaborasi menuju standar nasional PAK.
Menurut Risdiyanto, pendidikan adalah pintu utama dalam berjuang melawan korupsi. Dia bilang kalau Indonesia bisa berkembang dan sejahtera kalau korupsi dikejati mulai dari hal kecil. Bahkan dia mengatakan kalau praktik memberi bingkisan untuk guru dan dosen harus berubah.
Risdiyanto juga bilang kalau apabila kecurangan di sektor sumber daya dapat dikurangi, Indonesia akan memiliki potensi besar untuk menjadi sejahtera. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tindakan korup harus diatasi dan mulai dari dunia pendidikan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengatakan kalau Forum Bisik Batas adalah ruang bersama untuk memahami tantangan implementasi PAK di perguruan tinggi. Bahkan dia bilang kalau pelaksanaan PAK masih belum seragam dan kapasitas dosen dalam mengajar PAK juga belum merata.
Selain itu, peran pemerintah daerah dalam mendukung tata kelola pendidikan antikorupsi belum optimal. Mekanisme monitoring dan evaluasi masih terpisah-pisah dan PAK masih banyak dijalankan sebagai sisipan yang belum kontekstual serta belum melibatkan ekosistem Catur Pusat Pendidikan secara utuh.
Kegiatan Bisik Batas menghasilkan sejumlah orientasi tindak lanjut, termasuk pendokumentasian praktik baik MKWK, diseminasi Panduan Sisipan PAK di Pendidikan Tinggi, dan penyusunan arah kolaborasi menuju standar nasional PAK.