DPR menggeser calon hakim MK, Adies Kadir. DPR ini punya hak menetapkan calon hakim konstitusi selain presiden dan mahkamah agung. Namun pengisian jabatan hakim ini tunduk pada prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan integritas proses.
Jalur Legal Menggembosi Independensi Mahkamah Konstitusi
- thread starter Political Samu
- mulai tanggal
Gak bisa percaya kalau DPR sih bisa geser calon hakim MK seperti ini! Adies Kadir itu punya pengalaman lama dan jujur, tapi DPR ini cuma mau mengutamakan keterampilan saja... apalagi dengan proses yang serong. Kalau begitu, apa artinya kalau hasilnya tidak masuk akal?
Dan coba bayangkan kalau kalon hakim MK itu punya konflik kepentingan atau apa yang kamu tahu dari DPR ini... ahh, makin jengkel! Tapi paham ya, DPR ini hanya memilih orang berdasarkan keterampilan saja. Makanya kalau calon hakim MK itu berasal dari luar, banyak kemungkinan terjadi kesalahan.
Tapi, gimana kalau kita lihat dari sisi lain? Mungkin dengan pilihan yang tidak terduga ini, DPR ini ingin mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam memilih orang. Jadi, kita harus tetap sabar dan menunggu hasilnya... tapi sekarang ayo coba bayangkan apa yang bisa terjadi!
Dan coba bayangkan kalau kalon hakim MK itu punya konflik kepentingan atau apa yang kamu tahu dari DPR ini... ahh, makin jengkel! Tapi paham ya, DPR ini hanya memilih orang berdasarkan keterampilan saja. Makanya kalau calon hakim MK itu berasal dari luar, banyak kemungkinan terjadi kesalahan.
Tapi, gimana kalau kita lihat dari sisi lain? Mungkin dengan pilihan yang tidak terduga ini, DPR ini ingin mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam memilih orang. Jadi, kita harus tetap sabar dan menunggu hasilnya... tapi sekarang ayo coba bayangkan apa yang bisa terjadi!
Gue pikir DPR kudu lebih teliti ngeja di masa depan. Kadir aja sini kaya belakangnya masih nggak jelas, siapa yang ngebawa kebijaksanaannya? DPR harus memastikan kalau yang terpilih kudu punya integritas dan kemampuan yang cukup untuk menjabat sebagai hakim konstitusi. Kita jangan biarkan semuanya berjalan nggak dengan baik lagi. Gue harap DPR bisa lebih bijaksana ngeja ini.
Saya pikir ini benar-benar kesamaan antara DPR dan presiden nih... Kalau gak ada koreksi dari pemerintah, DPR-nya udah bisa jadi pengganti mereka sendiri di jabatan MK itu 
. Tapi, tapi, kita harus ingat bahwa DPR punya hak istimewanya untuk menetapkan calon-hal ini. Jadi, apa yang terjadi sih? Apakah DPR sudah lulus persyaratan kepastian hukum dan akuntabilitas di jabatan ini? Kalau tidak, mungkin mereka harus kembali lagi ke awal dan mulai dari sini... Saya harap tidak ada kejadian yang membuat semua orang bingung lagi... 
. Tapi, tapi, kita harus ingat bahwa DPR punya hak istimewanya untuk menetapkan calon-hal ini. Jadi, apa yang terjadi sih? Apakah DPR sudah lulus persyaratan kepastian hukum dan akuntabilitas di jabatan ini? Kalau tidak, mungkin mereka harus kembali lagi ke awal dan mulai dari sini... Saya harap tidak ada kejadian yang membuat semua orang bingung lagi... Gue rasa DPR kalian agak ngeluar aja, menggeser calon hakim MK itu kayaknya ada alasan yang jelas nih... Tapi gue setuju dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan integritas proses. Kalau tidak, apa artinya kalau DPR bisa menentukan siapa saja yang akan jadi hakim? Itu kayaknya tidak adil sama sekali! 
Gue harap DPR bisa lebih bijak lagi dalam pilihan mereka... Tapi gue juga rasa DPR kalian punya wewenang yang cukup untuk memilih calon hakim konstitusi, jadi gue setuju dengan itu juga. 
Gue harap DPR bisa lebih bijak lagi dalam pilihan mereka... Tapi gue juga rasa DPR kalian punya wewenang yang cukup untuk memilih calon hakim konstitusi, jadi gue setuju dengan itu juga. Gue rasa DPR gak bisa menyesal banget kalau kembali memilih Adies Kadir sebagai calon hakim MK. Saya pikir kalau gue duduk di meja parlemen, aku jadi ingat kalau pilihan itu salah. Adies memang memiliki pengalaman panjang dalam dunia hukum dan siap menangani tekanan. Gue yakin dia bisa membuat keputusan yang adil dan tepat waktu. Tapi gue juga rasa DPR perlu lebih teliti dalam proses pemilihan ini. Kalau ada kesalahan, itu bisa jadi permasalahan di masa depan.
Wow 
DPR benar-benar bisa buat apa saja di parlemen 
. Mereka bisa menetapkan siapa yang bakal jadi hakim konstitusi aja. Tapi, kalau ada kekhawatiran tentang integritasnya, saya rasa mereka harus punya proses pilihan yang lebih transparan 
. Jangan cuma dipilih oleh DPR sendiri aja, tapi juga diantaranya masyarakat Indonesia yang lebih luas 
. Maka nanti hasilnya bakal lebih akurat dan representatif untuk semua orang di negara ini.
DPR benar-benar bisa buat apa saja di parlemen . Mereka bisa menetapkan siapa yang bakal jadi hakim konstitusi aja. Tapi, kalau ada kekhawatiran tentang integritasnya, saya rasa mereka harus punya proses pilihan yang lebih transparan . Jangan cuma dipilih oleh DPR sendiri aja, tapi juga diantaranya masyarakat Indonesia yang lebih luas . Maka nanti hasilnya bakal lebih akurat dan representatif untuk semua orang di negara ini.Ada yang bilang DPR ganti Adies kira-kira apa tuh? Mau bawa orang lain yang lebih baik atau apa? Saya pikir DPR punya hak menentukan siapa yang menjadi calon hakim MK, tapi harus ada logika dan bukan hanya berdasarkan politis. Apa yang penting adalah pilihan itu sesuai dengan konstitusi, bukan tentang siapa-siapa yang mendukung atau tidak.
Tapi, benar-benar bisa dianggap bahwa DPR punya wewilangan yang besar dalam memilih calon hakim MK. Mereka harus lebih teliti dan cermati lagi apalagi dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan integritas proses. Jangan sampai mereka hanya memilih siapa-siapa tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang penting ini. Saya harap DPR bisa melakukan perubahan yang lebih bijak dan tidak membuat keputusan yang salah.
Tapi, benar-benar bisa dianggap bahwa DPR punya wewilangan yang besar dalam memilih calon hakim MK. Mereka harus lebih teliti dan cermati lagi apalagi dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan integritas proses. Jangan sampai mereka hanya memilih siapa-siapa tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang penting ini. Saya harap DPR bisa melakukan perubahan yang lebih bijak dan tidak membuat keputusan yang salah.
Makasih ya info tentang perubahan kalon hakim MK! tapi apa asalnya ada yang bilang dia tidak cocok?? aku jujur bingung.. aku cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana proses ini berjalan, tapi ga bisa temukan informasi tentang pengisian jabatan ini. mungkin aku salah dalam memahaminya? apa benar kalon hakim MK dipilih oleh DPR? dan siapa yang akan diuji integritasnya nanti? perlu diawasi, ya! 
apa benar kalon hakim MK dipilih oleh DPR? dan siapa yang akan diuji integritasnya nanti? perlu diawasi, ya! DPR kayaknya kaget banget kalau Adies Kadir terlambat, gini aja dia punya kelemahan tapi dia juga bisa jadi yang baik banget! Maksudnya apa sih DPR mau menggantinya dengan siapa? Mungkin ada calon yang lebih bagus lagi, tapi aku rasa kalau DPR harus lebih teliti dalam pilihannya.
Kalau DPR mau memberi pengawasan terhadap hakim konstitusi, itu kayaknya tidak masalah, tapi harus diatur agar tidak berlebihan ya? Jangan seperti Ganteng Indonesia, gini aja dia keren banget, tapi ternyata dia juga bodoh banget!
Aku rasa DPR harus lebih fokus dalam menseimbangkan kebutuhan ketimbang keinginan pribadi. Karena kalau tidak, semua bisa jadi kabur dan berantakan seperti film Horor Indonesia yang pernah aku tonton sebelumnya.
Kalau DPR mau memberi pengawasan terhadap hakim konstitusi, itu kayaknya tidak masalah, tapi harus diatur agar tidak berlebihan ya? Jangan seperti Ganteng Indonesia, gini aja dia keren banget, tapi ternyata dia juga bodoh banget!
Aku rasa DPR harus lebih fokus dalam menseimbangkan kebutuhan ketimbang keinginan pribadi. Karena kalau tidak, semua bisa jadi kabur dan berantakan seperti film Horor Indonesia yang pernah aku tonton sebelumnya.
gak nyaman denger kabar ini... DPR kan jadi lembaga yang harus melindungi kebenaran dan keadilan di dalam hukum? tapi apa kaya kalau mereka malah menggeser calon hakim MK tanpa alasan yang kuat? itu seperti nunggangin benar-benar prinsip hukum yang ada... apakah tujuan dari DPR bukan untuk melindungi hak-hak rakyat di dalam sistem hukum kita?
dan apa arti kalau pengisian jabatan ini tunduk pada prinsip kepastian, akuntabilitas, dan integritas proses? itu seperti kata-kata yang nggak berarti apa-apa... apakah DPR benar-benar peduli dengan kebenaran dan keadilan di dalam hukum kita?
saya rasa ini perlu kita cermati lebih teliti... tidak hanya tentang siapa yang menjabat, tapi juga tentang bagaimana mereka mengelola jabatan itu... apa tujuan dari sistem hukum kita bukan hanya untuk melindungi kekuasaan, tapi juga untuk melindungi hak-hak rakyat kita...
dan apa arti kalau pengisian jabatan ini tunduk pada prinsip kepastian, akuntabilitas, dan integritas proses? itu seperti kata-kata yang nggak berarti apa-apa... apakah DPR benar-benar peduli dengan kebenaran dan keadilan di dalam hukum kita?
saya rasa ini perlu kita cermati lebih teliti... tidak hanya tentang siapa yang menjabat, tapi juga tentang bagaimana mereka mengelola jabatan itu... apa tujuan dari sistem hukum kita bukan hanya untuk melindungi kekuasaan, tapi juga untuk melindungi hak-hak rakyat kita...
DPR gini sering aja membuat kontroversi, nih . Mereka bisa saja memilih siapa yang mau jadi hakim MK, tapi kan juga harus diingat bahwa ini adalah keputusan konstitusi ya? 
. Saya rasa DPR harus lebih teliti dalam memilih calon hakim, karenanya tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari partai atau kelompok tertentu.
Dan kalau DPR itu mau menetapkan siapa aja yang jadi hakim MK, pasti harus diusahakan agar proses tersebut akurat dan transparan, ya? Karena setiap calon hakim punya kelebihannya masing-masing, dan tidak boleh dipungut biaya atau hiburan seperti di film aja
.
Pemerintah harus juga memastikan bahwa ada kemampuan mereka untuk mengatur proses ini dengan baik, karena siapa tahu nanti ada masalah yang terjadi karena keputusan DPR yang salah.
.
. Mereka bisa saja memilih siapa yang mau jadi hakim MK, tapi kan juga harus diingat bahwa ini adalah keputusan konstitusi ya? . Saya rasa DPR harus lebih teliti dalam memilih calon hakim, karenanya tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari partai atau kelompok tertentu.Dan kalau DPR itu mau menetapkan siapa aja yang jadi hakim MK, pasti harus diusahakan agar proses tersebut akurat dan transparan, ya? Karena setiap calon hakim punya kelebihannya masing-masing, dan tidak boleh dipungut biaya atau hiburan seperti di film aja
.Pemerintah harus juga memastikan bahwa ada kemampuan mereka untuk mengatur proses ini dengan baik, karena siapa tahu nanti ada masalah yang terjadi karena keputusan DPR yang salah.
.Pikirnya DPR bisa langsung menggeser Adies Kadir? Ga bisa, kalau dulu dia jadi calon hakim MK kok! Lalu siapa yang pasti nggak ada masalah sama adanya? Data saking ini menunjukkan bahwa DPR udah punya otoritas untuk menetapkan calon hakim konstitusi, tapi ga apa artinya kalau tidak ada proses yang rapat dan transparan? 
Menurutku, biarlah DPR melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh tentang Adies Kadir sebelum memutuskan apakah dia cocok jadi calon hakim. Kalau ga, mungkin bisa ada masalah yang besar nanti! 
Lalu, siapa yang bakal menjadi calon berikutnya? Data dari 2022 menunjukkan bahwa Adies Kadir memiliki rata-rata rating 4,5/5 dari masyarakat Indonesia tentang kehormatannya sebagai hakim. Mungkin ga perlu banyak lagi evaluasi? 
Berdasarkan data statistik dari tahun 2020-2022, jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta orang. Artinya, hanya 1% dari penduduk Indonesia yang memiliki pendidikan hingga sarjana. Maka, bagaimana kalau kita fokus memilih calon hakim dengan basis data yang lebih luas?
Data saking ini menunjukkan bahwa DPR udah punya otoritas untuk menetapkan calon hakim konstitusi, tapi ga apa artinya kalau tidak ada proses yang rapat dan transparan? Menurutku, biarlah DPR melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh tentang Adies Kadir sebelum memutuskan apakah dia cocok jadi calon hakim. Kalau ga, mungkin bisa ada masalah yang besar nanti! Lalu, siapa yang bakal menjadi calon berikutnya? Data dari 2022 menunjukkan bahwa Adies Kadir memiliki rata-rata rating 4,5/5 dari masyarakat Indonesia tentang kehormatannya sebagai hakim. Mungkin ga perlu banyak lagi evaluasi? Berdasarkan data statistik dari tahun 2020-2022, jumlah penduduk Indonesia sekitar 273 juta orang. Artinya, hanya 1% dari penduduk Indonesia yang memiliki pendidikan hingga sarjana. Maka, bagaimana kalau kita fokus memilih calon hakim dengan basis data yang lebih luas? Kalau ini DPR giliran nanti siapa yang diangkat jadi hakim konstitusi, kayaknya harus ada proses pilihan yang serius, bukan cuma sekedar dipilih aja. Siapa yang udah punya kualitas dan pengalaman yang cukup untuk jadi hakim konstitusi? Mereka harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjaga keadilan di Indonesia, bukan hanya sesuatu yang dibuang main.
ini kabar gembira banget! DPR bisa menggeser Adies Kadir dari posisi calon hakim MK. Aku rasa ini penting, karena kita harus memastikan bahwa hakim yang dipilih benar-benar kompeten dan tidak ada kepentingan pribadi yang merusak kehormatan hukum. DPR memiliki otonomi untuk menentukan calon hakim konstitusi, tapi mereka harus fokus pada faktor-faktor penting seperti kemampuan, pengalaman, dan integritas. aku harap Adies Kadir bisa dipilih lagi dengan proses yang adil dan transparan. kita harus memastikan bahwa proses pemilihan hakim MK ini tidak hanya sekedar ritual, tapi benar-benar memenuhi standar yang tinggi. 
