Istana Tegaskan Usulan Pilkada Lewat DPRD Bukan dari Pemerintah, Tapi...

Wacana Pilkada Lewat DPRD Tidak Wajib, Kata Mensesneg

Kemaren, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan wacana pilkada lewat DPRD sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan tingginya biaya politik dan potensi korupsi di Indonesia. Namun, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, wacana tersebut bukanlah agenda resmi pemerintah.

"Ada dalam partai masing-masing," kata Prasetyo saat membicarakan usulan pilkada oleh DPRD di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. "Pemerintah tidak menentukan atau mendukung wacana tersebut."

Meski demikian, Mensesneg Prasetyo tetap berpendapat bahwa pemerintah harus membuka ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat serta partai-partai politik.

"Kita pada posisi mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan partai-partai," kata Prasetyo.

Tentang usulan e-voting dalam pemilu, Mensesneg juga menyatakan bahwa isu tersebut bukan hal baru dan selalu muncul dalam setiap pembahasan sistem kepemiluan.

"E-voting sebenarnya setiap tahapan pembahasan sistem kepemiluan kita itu selalu menjadi salah satu pokok bahasan," kata Prasetyo.

Pemerintah memandang kajian lanjutan terkait e-voting sebagai sebuah keharusan, namun harus dilakukan secara hati-hati.
 
๐Ÿ˜Š Aku pikir wacana pilkada lewat DPRD gampang banget diimplementasikan, tapi mungkin nanti ada masalah tentang biaya dan waktu yang lama. Kita harus fokus pada mengurangi biaya pengaduan suara dan pembahasan lainnya, jadi pilkada melalui DPRD bisa menjadi opsi yang lebih efisien ๐Ÿ“Š.
 
hepi dengerin kabar ini, aku rasa wacana pilkada lewat DPRD itu gampang dibuat dan dihentikan, tapi siapa tahu nanti menjadi solusi yang baik... ๐Ÿค” apa yang terjadi kalau semua partai politik jadi suka ngobrol tentang pilot projek pilkada? aku rasa penting buat pemerintah jangan lupa nemenin dialog dengan masyarakat dan party, tapi juga harus ada batas-batas, ya?
 
aku pikir kalau ini masih banyak orang Indonesia yang belum terbiasa dengan teknologi e-voting lho... kenapa gak kita cobalah e-voting dulu sebelum pilkada, eh jadi sih lebih aman dan efficient ya? aku rasa ini seperti perangkap untuk membuat korupsi semakin sulit diatasi, karena sih semuanya terjadi di online, gak ada yang bisa ngatakan apa-apa lagi. toh wajar banget kalau pemerintah ingin melihat kajian lebih lanjut... tapi aku masih ragu-ragu deh, e-voting itu seperti main game ya?
 
Gue rasa wacana pilkada lewat DPRD itu kayak solusi yang agak beresekan banget! Kalau jadi begitu, siapa aja yang akan bertanggung jawab? Kita bisa salah paham apa-apa dan gara-gara pilkada diadakan? ๐Ÿค”

Gue suka ide e-voting, tapi kita harus lupa juga bagaimana memastikan keamanatanya! Jangan sampai ada yang manipulasi hasil pemilu, ya! Kita perlu hati-hati dulu sebelum membuat keputusan seperti itu. ๐Ÿค
 
Aku pikir kalau pilkada lewat DPRD itu sengaja diluncurkan oleh pemerintah untuk mengalih perhatian masyarakat dari isu lain seperti biaya politik dan korupsi. Tapi aku tidak sepenuhnya setuju, karena ada kebaikan dalam usulan ini, yaitu bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Aku berharap pemerintah tidak hanya membiarkan wacana ini berlangsung, tapi juga membantu memastikannya lebih transparan dan akuntabel ๐Ÿค”
 
heyyyyy ๐Ÿ˜‚ apa sih e-voting itu? kayaknya bisa bikin proses pemilu lebih mudah dan cepat. tapi apakah benar-benar aman dari hacking atau tidak? saya ga paham apa artinya kalau ada partai yang mengusulkan pilkada lewat DPRD. kayaknya gak jelas sih. siapa yang ngejar keuangan politik, itu kayaknya penting banget ๐Ÿค‘
 
Gue pikir nih, apa yang mau dipikirkan ini? Mensesneg bilang wacana pilkada lewat DPRD bukan agenda resmi pemerintah, tapi gue masih merasa ada sesuatu yang tidak beres... seperti kalau mereka mau kita pikir mereka kalah dalam pemilu, tapi kemudian mereka paksa melakukannya lagi dengan cara lain... E-voting ini kayaknya gak harus dipikirkan nih, karena gue sudah cium di mana... toh kalau e-voting itu benar-benar wajib, meneh kan?
 
Aku pikir kalau pilkada lewat DPRD itu benar-benar bisa mengurangi biaya politik dan korupsi di Indonesia ๐Ÿค”. Menurut data dari Kementerian Keuangan, biaya politik di Indonesia mencapai Rp 43 triliun pada tahun 2020 ๐Ÿ”ฅ. Jika bisa dilakukan pilkada lewat DPRD, itu akan sangat membantu mengurangi biaya dan korupsi. Menurut grafik di bawah, angka biaya politik di Indonesia masih naik dari tahun ke tahun ๐Ÿ“ˆ:

Biaya Politik di Indonesia (2020-2024)

* 2020: Rp 43 triliun
* 2021: Rp 45 triliun (+5,8%)
* 2022: Rp 48 triliun (+6,7%)
* 2023: Rp 50 triliun (+4,2%)
* 2024: Rp 52 triliun (+4%)

Sementara itu, menurut data dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, partai-partai politik di Indonesia memiliki lebih dari 250.000 anggota ๐Ÿคฏ. Jika bisa dilakukan pilkada lewat DPRD, itu akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokratis.

Grafik Anggota Partai di Indonesia

* 2020: 200.000
* 2021: 220.000 (+10%)
* 2022: 240.000 (+9,1%)
* 2023: 250.000 (+4,2%)
* 2024: 270.000 (+8%)

Aku rasa kalau bisa dilakukan pilkada lewat DPRD itu akan sangat membantu Indonesia ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ.
 
aku pikir kalau mau menerapkan e-voting di pilkada itu nanti bisa mengurangi biaya dan waktu dalam proses pemilu... tapi kita harus teliti dulu ya... e-voting gampang buat dicuri atau dipalsukan, jadi kita harus banter keamanan terlebih dahulu...
 
Gue pikir wacana pilkada lewat DPRD itu gampang banget, tapi siapa tahu kira-kira bagaimana masing-masing partai akan terlibat. Tapi apa yang penting adalah kita harus tetap berbicara dan mendengarkan aspirasi rakyat ya! Memesan kira-kira ada kelebihan e-voting, tapi kalau dilakukan dengan benar jelas aja gue pikir bisa meningkatkan proses pemilu di Indonesia.
 
Maaf banget dulu, aku pikir wacana pilkada lewat DPRD itu kayak salah satu opsi yang harus ada di Indonesia nih ๐Ÿค”. Mensesneg bilang pemerintah tidak mendukung, tapi gini aku rasa pemerintah harus lebih proaktif lagi nih ๐Ÿ’ช. Wacana ini bisa membawa perubahan positif dan membuat sistem politik Indonesia lebih transparan dan akuntabel. Bayangkan kalau walaupun tidak semua partai setuju, tetapi karena ada tekanan dari masyarakat, maka mereka harus mencoba cari kompromi nih ๐Ÿค. E-voting itu kayak baik-baik saja, tapi apa yang penting adalah sistem ini harus lebih aman dan terjamin keamanannya agar tidak terjadi kecurangan pemilu lagi ๐Ÿ”’.
 
ini bikin aku penasaran sih, kalau wacana pilkada lewat DPRD bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi biaya politik dan korupsi di Indonesia ๐Ÿค”. tapi, sepertinya ada yang tidak jelas lagi... kalau bukan itu agenda resmi pemerintah? apakah itu berarti pemerintah tidak mendukung atau apa sih? ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ

dan, kalau e-voting sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya? tapi, apa yang membuat ini menjadi hal baru lagi? ๐Ÿค”. aku pikir ada kesempatan untuk mengembangkan teknologi ini agar lebih aman dan terjangkau bagi masyarakat ๐Ÿ“Š.

tetapi, apa yang paling aku ketakutan sih adalah kalau semua partai politik hanya akan mencari cara untuk mendapatkan kekuasaan tanpa peduli dengan dampaknya pada masyarakat ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ. itu bikin aku sangat kesusahan untuk menentukan siapa yang benar-benar ingin memimpin Indonesia โœ‹๏ธ
 
๐Ÿ˜Š aku rasa wacana pilkad lewat DPRD itu bikin orang penasaran, tapi kita juga harus berhati-hati apa yang dikatakan. mungkin ini bisa membuka ruang dialog antara pemerintah dan partai-partai politik. tapi apa yang perlu diwaspadai adalah tidak ada bukti bahwa ini bukan ide kotor. ๐Ÿค” apa artinya pemerintah mau mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi juga harus jujur tentang niatnya siapa? ๐Ÿ˜…
 
Haha omong omongan Mensesneg Prasetyo sih bikin saya penasaran kok. Kalau jadi pilkada lewat DPRD, apa yang akan terjadi dgn biaya politick dan korupsi? ๐Ÿค” Saya pikir itu gampang banget sih kalau biar semua partai bisa ikut campur campur aja, toga bikin korupsi banyak sekali! ๐Ÿ˜‚ Dan e-voting? Kalau kita punya e-voting, apa yang akan terjadi dgn keamanan data? Saya suka pakai smartphone pribadi, tapi kalau data saya jadi umum, gimana caranya sih? ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ
 
E- Voting nggak ada beda sama sekali dengan kartu suara biasa aja, siapa yang ngerasa perbedaannya? Pada masa Suharto, pengadilan umumnya lebih cepat dan efisien dibandingkan sekarang. Ngomongin e-voting, aku rasa lebih sibuk di tempat kerja daripada ngurus itu aja
 
Gue rasa kalau ide pilkada lewat DPRD itu agak masuk akal ya... ๐Ÿค” Menteri Prasetyo benar-benar memiliki posisi yang kaku, tapi gue setuju dia ingin membuka ruang dialog dengan partai-partai politik dan masyarakat. #DemokrasiJadiSama

Kalau kita punya sistem e-voting yang benar-benar aman dan cekat, itu pasti akan mengurangi potensi korupsi dan biaya politik. Tapi, gue rasa kita harus jujur, ini masih sumber keromantisan... ๐Ÿ˜… Menteri Prasetyo juga benar dalam mengatakan bahwa e-voting bukan hal baru, tapi kita harus terus berdiskusi untuk meningkatkannya.

Gue rasa kita harus lebih proaktif dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem e-voting, agar bisa memberikan keamanan dan ketepatan yang memuaskan. Kita harus bebas berdiskusi dan memberikan kritik-kritik constructif... ๐Ÿ’ฌ #E VotingForChange
 
heeee ๐Ÿ˜Š apa sih yang terjadi di Indonesia kalau gak ada pilkada? ๐Ÿค” aku rasa pemerintah harus lebih jujur banget tentang wacana e-voting itu. mensesneg juga sapa-siapa yang mau mendengarkan aspirasi rakyat, tapi gak ada hasilnya apa ke? ๐Ÿ™„ aku harap pilkada di masa depan bisa membuat Indonesia semakin lebih baik, sih... ๐ŸŒˆ
 
kembali
Top