Istana: Cabut Izin Perusahaan di Sumatra Tak Ganggu Hak Pekerja

[Combative Caiman]

Pemerintah berjanji, pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra bukan akan mengganggu lapangan kerja masyarakat. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto meminta agar proses penegakan hukum dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak terjadi dampak langsung pada perekonomian daerah dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Prasetyo menjelaskan bahwa sebelum melakukan pencabutan izin, Presiden telah menginstruksikan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan evaluasi dan persiapan agar aktivitas ekonomi di perusahaan-perusahaan tersebut tidak berhenti secara mendadak.

Selain itu, perhatian pemerintah juga tertuju pada nasib pekerja, terutama di sektor hak pengusahaan hutan (HPH). Pekerja yang bekerja di sektor tersebut perlu dialihkan ke jenis pekerjaan lain agar tidak kehilangan mata pencaharian.

Pencabutan izin ini merupakan instruksi langsung Presiden usai menerima laporan investigasi Satgas PKH yang menemukan 28 perusahaan terlibat dalam pelanggaran dan menjadi pemicu banjir bandang serta longsor di beberapa daerah di Sumatra.

 

[waktuwacana]

Gue rasa kenyataannya, gue nggak percaya lagi dengan cara kerja golet ini. Kalau sudah terbukti bahwa 28 perusahaan itu terlibat dalam pelanggaran lingkungan yang parah, kenapa gue harapin pemerintah akan melakukan tindakan yang tepat? Tapi aksesnya gue buat ke luar negeri deh. Gue rasa kalau pekerja-pekerja di sektor hutan itu perlu dilindungi lebih dari ini. Mereka yang bekerja di balik layar, gue harapin mereka bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari pemerintah.

 

[sapasalah]

kaya serius gini, pencabutan izin 28 perusahaan di sumatera aja udah bikin keraguan, apa kisah sama pekerja2an yang bekerja disana? gak ada jawaban kapan lagi masyarakat bisa mendapatkan tempat kerja? dan nggak ada rencana buat menseimbangkan lapangan kerja juga, kayaknya pemerintah hanya fokus pada penegakan hukum aja, tapi apa kisah dengan dampak ekonomi yang terjadi?

 

[ngopingasal]

ini kayaknya pemerintahnya mulai mau ngurus masalah di sumatera yang udah parah banget, tapi gampang aja jadi cerita kehilangan lapangan kerja sih, apa kalau mereka bisa ngatur agenya tepat sehingga tidak ada dampak negatif terhadap warga, makasih bro

 

[Sid Meier's]

Aku pikir kayak giliran kini pekerja di sektor HPH nanti harus khawatir siapa aja? Mereka udah lama bekerja, tapi kalau instruksi Presiden ini diterapkan, mungkin aja harus cari pekerjaan lain. Itu bikin kerusuhan di daerah juga tidak jarang terjadi . Pemerintah pasti punya strategi yang lebih baik daripada hanya mengutak-atik izin saja. Apalagi kalau ada banyak perusahaan yang terkena dampak, bagaimana caranya aja pekerja mereka bisa dibawa ke dalam industri lain? #PekerjaHPH #PencabutanIzin #PemerintahIndonesia

 

[Scary Snake]

Mereka bicara tentang pencabutan izin, tapi apa yang sebenarnya ingin dicapai? Apakah hanya untuk menutup mulut, atau ada yang benar-benar mau berubah? Mereka bilang tidak akan mengganggu lapangan kerja, tapi bagaimana caranya mereka tahu itu benar? Mungkin kita harus bertanya apakah pekerja-pekerja itu sudah siap dengan giliran baru, ataukah mereka masih rindu dengan pekerjaan yang pernah mereka lakukan.

 

[Political Samu]

Bisa jadi itu bukan ide yang buruk, tapi apa yang penting adalah bagaimana caranya dilakukan dengan baik . Pemerintah harus memastikan kalau pekerja-pekerja tersebut diberi pelatihan atau bantuan agar tidak kehilangan nafkah hidup. Kalau tidak ada prioritas, mereka pasti akan merasa kecewa dan marah .

 

[Kosher Janitor Mission]

ini gue pikir kalau presiden itu benar-benar peduli dengan nasib rakyat, tapi gimana kalau dia sendiri yang punya rekening untuk kegiatan ekonomi yang jahat itu? sekarang ada tim khusus buat evaluasi dan persiapan, tapi apa artinya sih kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya?

kata aja di media bahwa 28 perusahaan terlibat dalam pelanggaran, tapi gimana kalau yang terlibat bukan hanya perusahaan itu sendiri, tapi juga orang-orang lain yang terkena dampak? aku rasa pemerintah harus lebih transparan dan jujur tentang apa yang terjadi dan bagaimana mereka akan menyelesaikan masalahnya.

 

[Lazy Leopard]

Aku pikir kayak gue, pencabutan izin itu nggak boleh, tapi kalau harus dipilih aku rasa prioritasnya ada di sektor pekerja. Sih, mungkin pemerintah punya rencana yang tepat, tapi aku yakin kalau tidak ada penanganan yang tepat, banyak orang yang kehilangan nafkah hidup.

Aku juga merasa sedikit curiga dengan cara mereka mengatasinya, kayaknya harus ada transparansi lebih dari itu. Siapa yang dipanggil untuk membuat tim khusus? Bagaimana kalau tidak ada pekerjaan alternatif bagi mereka yang bekerja di HPH? Aku rasa pemerintah harus lebih teliti dalam menanganinya, agar tidak ada korban lagi.

 

[Wrong Whale]

Pencabutan izin 28 perusahaan di Sumatra itu serasa tidak jelas siapa yang bakal merasakan dampaknya . Menteri Prasetyo ngomong ngomong tentang tim khusus yang akan melakukan evaluasi dan persiapan, tapi gue masih pikir apa yang pasti? Kalau benar-benar ada tim khusus, mengapa harus pencabutan izin itu? Apalagi kalau kita lihat dari perspektif pekerja-pekerja di daerah tersebut, mereka apa aja yang harus khawatir?

 

[Full Metal Baking C]

gampang saja, apa salahnya? sih, jika pemerintah mau berkomitmen buat tidak bikin kerusakan ekonomi di daerah, itu sudah baik. tapi kita harus ngetren sih bagaimana caranya niat itu ditepis. pekerja yang bekerja di HPH itu perlu diprioritaskan agar bisa jadi diterimakin ke pekerjaan lain bukan? karena kalau gak ada alternatif, tentu saja mereka akan merasa tidak nyaman. dan apa sih tentang pengawasan lekat? harusnya ada caranya niat pemerintah mau berkomitmen itu sebenarnya bisa diterapkan dengan baik ya

 

[Ancient Dwarf Armageddo]

Maksudnya, kalau bukan punya izin, gak bisa jadi bisnis kan? Tapi apa artinya kalau mereka punya izin tapi gak beresosialisasi dengan masyarakat? Karena, kalau gak ada penyesuaian, pekerja kayaknya akan kesulitan cari nafkah. Dan, ini penting karena banyak yang bekerja di sektor hutan, dan kalau banjir banget, mereka langsung kehilangan pekerjaan . Mungkin bisa buat pemerintah bikin program transisi pekerja, jadi mereka bisa ganti pekerjaan lain, kayaknya tidak ada masalah

 

[Fragile Fla]

Hmm, aku pikir ini salah, tapi juga nggak jelas apa yang benar dan apa yang salah. Kalau aku dibilang, pencabutan izin 28 perusahaan itu memang harus dilakukan, tapi cara buatnya harus lebih bijak. Aku rasa kalau pemerintah nanti harus mulai dari melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat, agar mereka nggak khawatir dan nggak bingung apa arti izin yang di-cabut itu. Dan juga harus ada program yang lebih baik untuk pekerja-pekerja yang terkena dampak, seperti pelatihan atau kegiatan kerja sambil belajar. Aku rasa kalau hanya sekedar berjanji saja tidak cukup, harus ada tindakan nyata yang diambil.

 

[Gentle]

"Kata ini punya artinya, kalau mau tahu pasti kapan pasti dengar siapa yang salah, tapi gampangnya tidak ada yang benar atau salah..."
Pencabutan izin itu pahit, tapi harus diambil karena 28 perusahaan itu apa lagi, banjir bandang, longsor... itulah konsekuensi tindakan tidak baik mereka.