Bisakah Rezim Iran Dijatuhkan? Tidak Mudah, Menurut Analisis
Rezim Iran sedang menghadapi situasi yang kian kacau setelah gelombang demonstrasi besar merebak di berbagai wilayah. Aksi massa ini dipicu oleh tekanan ekonomi yang terasa makin berat, mulai dari nilai tukar rial yang terus melemah, harga-harga yang melonjak hingga daya beli masyarakat yang tergerus.
Namun seiring waktu, kemarahan itu tidak berhenti pada urusan kebutuhan sehari-hari. Demonstrasi berkembang menjadi protes yang lebih politis, apalagi ketika pemerintah Iran merespon dengan pengetatan keamanan dan pembatasan ruang gerak masyarakatnya.
Di tengah eskalasi itulah muncul salah satu tuntutan yang paling ekstrem yakni menjatuhkan rezim. Di Iran, tuntutan ini umumnya tidak dimaknai sekadar mengganti presiden atau menteri. Maknanya lebih luas, yaitu mengubah sistem politik Iran menjadi kerangka politik yang lebih berbeda.
Sistem politik Iran kerap membuat orang luar bingung karena tampak punya dua wajah sekaligus. Di satu sisi, Iran memiliki pemilu untuk pemilihan presiden, parlemen, kabinet, dan rutinitas pemerintahan yang terlihat seperti negara pada umumnya.
Di sisi lain, ada lapisan kekuasaan yang berada di atas semuanya, yaitu struktur keagamaan-politik yang memastikan arah negara tetap berada dalam koridor tertentu. Presiden Iran berperan sebagai kepala pemerintahan yang mengurus urusan sehari-hari negara, termasuk kebijakan ekonomi, administrasi, hingga pengelolaan kabinet.
Namun presiden bukan pemegang kendali tertinggi. Dalam desain politik Iran, posisi ini bukan sekadar simbol karena Pemimpin Tertinggi menjadi penentu garis besar arah negara dan memiliki pengaruh sangat besar atas institusi-institusi kunci.
Kekuatannya tidak hanya bertumpu pada teks konstitusi, tetapi juga pada cara sistem berjalan sehari-hari. Ketika pusat kendali berada di posisi tertinggi, sementara banyak lembaga penting bergerak sejalan dengan garis kebijakan pusat, kekuasaan Pemimpin Tertinggi menjadi sangat dominan.
Di puncak struktur tersebut dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei. Dia berasal dari lingkungan ulama dan punya jejak panjang dalam politik Iran, baik sebelum maupun sesudah Revolusi 1979. Setelah Revolusi, Ali masuk ke lingkaran kekuasaan dan perlahan menapaki jalur politik yang makin strategis.
Karier politiknya menonjol ketika menjadi Presiden Iran pada tahun 1980-an. Artinya, dia pernah memegang jabatan eksekutif tertinggi yang dipilih melalui mekanisme politik negara.
Namun sejarah Iran berbelok pada 1989 saat pemimpin revolusi Ayatollah Ruhollah Khomeini meninggal dunia. Pada momen itu Iran harus menentukan sosok yang akan menduduki kursi tertinggi negara sebagai Supreme Leader.
Khamenei kemudian dipilih menjadi Pemimpin Tertinggi oleh Assembly of Experts atau Majelis Ahli, yaitu lembaga yang secara konstitusional diberi mandat untuk memilih. Sejak itu, posisi Khamenei berubah dari presiden yang kuat menjadi Pemimpin Tertinggi yang memegang kendali jauh lebih luas, bukan hanya urusan pemerintahan, tetapi juga arah politik negara, kebijakan strategis, dan simpul-simpul institusi yang menentukan stabilitas rezim.
Pada praktiknya, bagian paling sulit adalah membuat mekanisme itu benar-benar bergerak. Demonstrasi besar bisa mengguncang stabilitas, tetapi penggantian Pemimpin Tertinggi melalui jalur formal biasanya membutuhkan kondisi yang lebih ekstrem, seperti krisis yang berkepanjangan, hilangnya kontrol, atau perpecahan elite yang membuat lembaga-lembaga penting Iran tidak lagi satu suara.
Itulah sebabnya seruan menjatuhkan rezim pada akhirnya berhadapan dengan struktur kekuasaan Iran yang sangat kuat dan berlapis.
Rezim Iran sedang menghadapi situasi yang kian kacau setelah gelombang demonstrasi besar merebak di berbagai wilayah. Aksi massa ini dipicu oleh tekanan ekonomi yang terasa makin berat, mulai dari nilai tukar rial yang terus melemah, harga-harga yang melonjak hingga daya beli masyarakat yang tergerus.
Namun seiring waktu, kemarahan itu tidak berhenti pada urusan kebutuhan sehari-hari. Demonstrasi berkembang menjadi protes yang lebih politis, apalagi ketika pemerintah Iran merespon dengan pengetatan keamanan dan pembatasan ruang gerak masyarakatnya.
Di tengah eskalasi itulah muncul salah satu tuntutan yang paling ekstrem yakni menjatuhkan rezim. Di Iran, tuntutan ini umumnya tidak dimaknai sekadar mengganti presiden atau menteri. Maknanya lebih luas, yaitu mengubah sistem politik Iran menjadi kerangka politik yang lebih berbeda.
Sistem politik Iran kerap membuat orang luar bingung karena tampak punya dua wajah sekaligus. Di satu sisi, Iran memiliki pemilu untuk pemilihan presiden, parlemen, kabinet, dan rutinitas pemerintahan yang terlihat seperti negara pada umumnya.
Di sisi lain, ada lapisan kekuasaan yang berada di atas semuanya, yaitu struktur keagamaan-politik yang memastikan arah negara tetap berada dalam koridor tertentu. Presiden Iran berperan sebagai kepala pemerintahan yang mengurus urusan sehari-hari negara, termasuk kebijakan ekonomi, administrasi, hingga pengelolaan kabinet.
Namun presiden bukan pemegang kendali tertinggi. Dalam desain politik Iran, posisi ini bukan sekadar simbol karena Pemimpin Tertinggi menjadi penentu garis besar arah negara dan memiliki pengaruh sangat besar atas institusi-institusi kunci.
Kekuatannya tidak hanya bertumpu pada teks konstitusi, tetapi juga pada cara sistem berjalan sehari-hari. Ketika pusat kendali berada di posisi tertinggi, sementara banyak lembaga penting bergerak sejalan dengan garis kebijakan pusat, kekuasaan Pemimpin Tertinggi menjadi sangat dominan.
Di puncak struktur tersebut dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei. Dia berasal dari lingkungan ulama dan punya jejak panjang dalam politik Iran, baik sebelum maupun sesudah Revolusi 1979. Setelah Revolusi, Ali masuk ke lingkaran kekuasaan dan perlahan menapaki jalur politik yang makin strategis.
Karier politiknya menonjol ketika menjadi Presiden Iran pada tahun 1980-an. Artinya, dia pernah memegang jabatan eksekutif tertinggi yang dipilih melalui mekanisme politik negara.
Namun sejarah Iran berbelok pada 1989 saat pemimpin revolusi Ayatollah Ruhollah Khomeini meninggal dunia. Pada momen itu Iran harus menentukan sosok yang akan menduduki kursi tertinggi negara sebagai Supreme Leader.
Khamenei kemudian dipilih menjadi Pemimpin Tertinggi oleh Assembly of Experts atau Majelis Ahli, yaitu lembaga yang secara konstitusional diberi mandat untuk memilih. Sejak itu, posisi Khamenei berubah dari presiden yang kuat menjadi Pemimpin Tertinggi yang memegang kendali jauh lebih luas, bukan hanya urusan pemerintahan, tetapi juga arah politik negara, kebijakan strategis, dan simpul-simpul institusi yang menentukan stabilitas rezim.
Pada praktiknya, bagian paling sulit adalah membuat mekanisme itu benar-benar bergerak. Demonstrasi besar bisa mengguncang stabilitas, tetapi penggantian Pemimpin Tertinggi melalui jalur formal biasanya membutuhkan kondisi yang lebih ekstrem, seperti krisis yang berkepanjangan, hilangnya kontrol, atau perpecahan elite yang membuat lembaga-lembaga penting Iran tidak lagi satu suara.
Itulah sebabnya seruan menjatuhkan rezim pada akhirnya berhadapan dengan struktur kekuasaan Iran yang sangat kuat dan berlapis.