IPW Nilai Polri di Bawah Presiden Paling Ideal: Tak Bisa Diintervensi

[Witt]

Kedudukan Polri di Bawah Presiden, Ideal untuk Melindungi Demokrasi

Sugeng Teguh Santoso, ketua Indonesia Police Watch (IPW), menekankan bahwa posisi Polri tetap di bawah Presiden adalah ideal untuk melindungi demokrasi dan keamanan di negara ini. Menurutnya, seperti alat negara yang bisa menggerakkan polisi hanya kepala negara, Polri tidak boleh didegradasi menjadi pembantu.

"Sebagai alat negara, dia (Presiden) tidak boleh didegradasi jadi pembantu. Kalau di kementerian, dia akan jadi pembantu," kata Sugeng dalam acara 'Mengawal Marwah Demokrasi: Polri di Bawah Presiden Sebagai Amanah Reformasi' di Cikini, Jakarta Pusat.

Sugeng mengingatkan aturan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 yang memisahkan TNI dan Polri secara struktural. Menurutnya, posisi Polri ditempatkan langsung di bawah Presiden tanpa perantara kementerian agar lebih mandiri.

"Itu normanya sudah menempatkan Polri itu sebagai institusi berada di bawah Presiden untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum," jelas dia.

Menurut Sugeng, posisi Polri jika di bawah kementerian akan mempengaruhi kinerja penegakan hukum yang dilakukan Korps Bhayangkara tersebut. Dia menilai, Polri akan berada di bawah bayang-bayang intervensi politis.

"Yang paling penting adalah penegakan hukum sebetulnya. Karena kalau di bawah kementerian, dia akan ditarik ke kanan ke kiri," kata Sugeng.

Sugeng juga menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden akan membuat Polri lebih mandiri dan memperkecil peluang intervensi. Menurutnya, itu artinya Polri tidak bisa diintervensi, dipengaruhi oleh kekuatan apapun untuk tegaknya keadilan, kebenaran, dan hukum.

"Sebagai alat negara yang tinggi, dia harus memposisikan diri secara mandiri, jangan dipengaruhi oleh siapa pun," jelas Sugeng.

Namun, Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha mempertanyakan siapa orang dibalik isu Polri di bawah kementerian. Menurutnya, kedudukan Polri saat ini sah secara konstitusi.

"Saya pikir memang sudah secara aturan dan juga penyelenggaraan negara, khususnya DPR hari ini, sudah menetapkan bahwa memang Polri secara ideal sudah di bawah Presiden ya. Cuman kan kenapa ketika keputusan hukumnya sudah ada, tetapi isu ini tetap bergulir?" ujar Antony.

Dengan demikian, Sugeng dan Antony Yudha memiliki perspektif yang berbeda tentang posisi Polri di bawah Presiden. Namun, keduanya setuju bahwa keadilan, kebenaran, dan hukum harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

 

[Joyo]

aku pikir kalau polri di bawah presiden itu ide yang bagus banget . tapi aku juga khawatir kalau ada orang tertentu yang mau menggunakannya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. misalnya kayaknya presiden itu bisa meminta polri untuk menghukum lawan politiknya, bukan? . tapi sebenarnya aku juga setuju dengan Sugeng bahwa posisi polri di bawah presiden itu penting untuk melindungi demokrasi dan keamanan di Indonesia. karena kalau polri menjadi bagian dari kementerian, maka kemungkinan besar mereka akan dipengaruhi oleh politis yang tidak baik, jadi aku pikir ide ini sangat bagus untuk menjaga ketertiban dan keadilan di negara kita .

 

[Smiling S]

aku juga paham kekhawatiran Sugeng, tapi aku pikir ada salah satunya lagi, siapa nih yang akan bertanggung jawab atas Polri? kalau Presiden sendiri nggak bisa dibilang mandiri, apalagi nanti mau buat keputusan apa aja. mungkin kita perlu cari solusi lain yang tidak terlalu sibuk dengan siapa-siapa di balik pintu.

 

[Jealous Je]

Polri tetap di bawah Presiden untuk menjaga demokrasi . Kalau Polri di bawah kementerian, gak bakal bisa jaga ketertiban dengan baik. Saya setuju denger suara Sugeng tentang ini . Tapi, kita juga harus memikirkan bagaimana agar tidak ada intervensi politis yang salah . Kita harus pastikan Polri tetap mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapa pun . Demokrasi itu penting, jadi kita harus menjaganya dengan baik .

 

[rameragu]

Kalo lihat perspektifnya dari sudut pandang Sugeng, posisi Polri di bawah Presiden adalah sangat ideal untuk melindungi demokrasi dan keamanan di Indonesia . Menurutnya, seperti alat negara yang bisa menggerakkan polisi hanya kepala negara, Polri tidak boleh didegradasi menjadi pembantu . Kita harus ingat, TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 sudah menetapkan struktur TNI dan Polri secara jelas .

Lalu kalo kita lihat data tentang anggaran Polri dan APBN, apa punya perbedaan ya? Menurut Sisdiklat Polri, anggaran Polri sebesar Rp 44,8 triliun, sedangkan APBN Rp 193 triliun . Tapi kalo kita lihat konsep dari Sugeng, itu artinya Polri harus mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapa pun .

Menurut data dari BPS 2022, kepadatan penduduk di Indonesia adalah sekitar 145 orang/km² . Kalo kita lihat data terkait polisi, ada 150.000 penjaga hukum yang terdaftar di Indonesia . Tapi kalo kita perbandingkan dengan negara-negara lain, seperti Amerika Serikat dan Inggris, kepadatan penduduknya jauh lebih tinggi .

Jadi, apa itu makna dari all ini? Kita harus ingat bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan demokrasi di negara kita . Dan menurut perspektifnya dari Sudah, Polri harus mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapa pun .

 

[Muppe]

ini nih, aku pikir kalau polri di bawah presiden itu ideal banget, tapi juga ada yang perlu diperhatikan yaitu keseimbangan antara keamanan dan kebebasan rakyat . kalau polri terlalu diintervensi oleh pemerintah, maka kita akan menyesalnya . tapi kalau bisa dibiarkan mandiri, itu akan lebih baik lagi . apa yang penting adalah penegakan hukum harus adil dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun

 

[Yucky Yacare]

Saya rasa ada keraguan saya sendiri tentang isu ini . Saya pikir jika Polri di bawah Presiden, itu ideal untuk melindungi demokrasi dan keamanan, tapi kalau begitu siapa yang mengawasi Polri? Mungkin harus ada komisi independen atau sesuatu yang lebih parah dari itu. Saya juga masih ragu apakah itu benar-benar baik untuk Polri untuk dijadikan institusi mandiri seperti ini, tapi mungkin saya hanya tidak paham bagaimana seharusnya sistem ini berjalan . Saya juga rasa ada yang salah dengan pernyataan Antony Yudha, dia pikir isu ini sudah secara konstitusi sah, tapi saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak .

 

[wicarawarna]

aku pikir posisi polri benar-benar penting banget untuk melindungi demokrasi kita. kalau polri hanya dinaikkan pangkat di bawah kementerian, itu akan membuatnya kurang mandiri dan lebih mudah dipengaruhi oleh orang-orang lain. tapi aku juga pikir penting kita perhatikan, siapa yang di balik keputusan ini? apakah ada orang atau kelompok yang ingin mempengaruhi polri untuk tujuan tertentu? kita harus selalu waspada dan memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tetap adil dan benar.

 

[Australi]

Polri gak boleh didegradasi jadi pembantu kalau di kementerian . Saya rasa itu akan mempengaruhi kinerja penegakan hukum di Indonesia. Polri harus tetap mandiri dan tidak dipengaruhi oleh siapa pun . Kita butuh keamanan dan ketertiban di Indonesia, tapi juga harus ada penegakan hukum yang adil dan benar .

 

[Elegant Eel]

Berdasarkan keseluruhan diskusi ini, aku rasa Polri tetap baik-baik saja di bawah Presiden. Pokoknya mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia. Kalau Polri bisa bebas dari intervensi politik, maka mereka bisa lebih fokus pada pekerjaannya yang benar-benar penting. Yang penting adalah hukum harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk politisi.

 

[Wro]

aku rasa siapa pun yang berada di posisi kuasa di indonesia harus bisa menjaga stabilitas demokrasi kita . tapi, kalau kementerian dudikin menangani polri, aku khawatir akan terjadi intervensi politik yang tidak diinginkan . perlu ada batasan untuk mencegah hal ini terjadi, agar Polri tetap mandiri dan bisa menjalankan tugasnya dengan baik .

 

[candacanggung]

ada kayaknya siapa aja yang terlalu serius banget dengan posisi Polri di bawah Presiden . tapi secara dasar lagi, aku pikir itu ideal banget untuk melindungi demokrasi dan keamanan di negara ini. kalau Polri dipindahkan ke kementerian, mungkin nanti korupsi punya peluang lebih besar lagi . tapi siapa tahu, mungkin ada cara untuk memastikan bahwa Polri tetap mandiri dan tidak dipengaruhi oleh luar .

 

[Easy Echid]

Wow , saya pikir posisi Polri di bawah Presiden itu benar-benar ideal untuk melindungi demokrasi dan keamanan di Indonesia!

Interesting , mengingat aturan TAP MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000 yang memisahkan TNI dan Polri secara struktural. Saya rasa posisi Polri jika di bawah kementerian akan mempengaruhi kinerja penegakan hukum yang dilakukan Korps Bhayangkara tersebut

 

[Distinc]

ini canggih banget sih kalau Polri masih di bawah Presiden, kayaknya itu akan membuat korupsi semakin seru deh . tapi jangan salah paham, aku tidak bilang apa-apa yang salah dengan itu, cuma ingin penegakan hukum benar-benar benar di Indonesia aja .

 

[Black Biplane In]

aku pikir posisi polri di bawah presiden benar-benar ideal untuk melindungi demokrasi di indonesia. kalau polri di bawah kementerian, maka semisal kita buat polisi seperti pengacara saja, tapi gak bisa menangani keamanan dan ketertiban ya. tapi kalau di bawah presiden, maka Polri bisa bebas dari intervensi politis dan fokus pada penegakan hukum yang benar. dan itu sangat penting untuk menjaga keadilan dan kebenaran di indonesia

 

[Wea]

Polri di bawah presiden benar-benar ideal buat melindungi demokrasi ya... kalau polri jadi bantu kementerian, aku rasa akan lebih mudah dipengaruhi oleh politisi dan bisa jadi hasil penegakan hukumnya tidak seimbang. Saya setuju dengan Sugeng, Polri harus mandiri dan tidak boleh didegradasi menjadi pembantu. Kita butuh polri yang bebas dari intervensi politik agar dapat menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

 

[lintirlangit]

Kalau polri punya kedudukan yang tergantung pada presiden itu gak ada masalah ya, tapi kalau itu dilakukan karena mau menutup mata dari penggunaan tindak eksploitasi keamanan oleh pemerintah tentu saja tidak baik.

 

[katakusut]

Polri di bawah presiden itu nggak salah banget . Menurut Sugeng, kalau Polri di bawah kementerian, pasti akan dipengaruhi oleh politik . Saya setuju dengerin Sugeng, kalau Polri harus bebas dari intervensi politik agar bisa menerapkan hukum yang adil dan benar .

Saya rasa itu penting banget, karena kalau tidak, Polri akan kehilangan integritasnya . Saya harap pemerintah tidak membuang-buang kesempatan untuk mengembangkan Polri menjadi lembaga yang efektif dan efisien dalam penegakan hukum .

Saya juga pikir kalau ada aturan konstitusi yang jelas tentang posisi Polri, itu harus dihormati dan dijalankan secara serius . Saya rasa itu penting banget untuk menjaga kestabilan dan keamanan di Indonesia .

 

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

Polri di bawah presiden itu kayak nasi goreng, jadi bisa lebih stabil & tidak dipengaruhi oleh orang lain . Kalau di kementerian itu kayak kerja sama antara temen-teman, tapi kadang salah satu temen mau mengatur siapa yang harus bekerja di mana . Tapi apa yang penting adalah Polri bisa melindungi demokrasi dan keamanan di Indonesia, itu kayak pilihan umum, kita harus memilih yang terbaik .

 

[Zombie Handgun]

Aku pikir kalau polri tetap di bawah presiden itu bagus, tapi aku juga tahu ada orang yang bilang sebaliknya . Saya setuju dengan Sugeng bahwa posisi Polri harus mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan apa pun. Itu penting untuk menjaga demokrasi dan keamanan di Indonesia. Aku harap pemerintah bisa terus mengawal polri agar tetap menjadi alat yang baik dalam menjaga hukum dan ketertiban di negara kita .