Presiden Prabowo Subianto memperkuat kebijakan investasi yang berfokus pada pengembangan infrastruktur, dengan menetapkan angka besar Rp 345 triliun untuk proyek Masela Inpex. Proyek ini telah menjadi sorotan publik karena konflik ganti rugi lahan yang terjadi antara penduduk setempat dan perusahaan asing.
Menurut sumber-sumber dekat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), proyek Masela Inpex akan membangun infrastruktur pengolahan minyak yang terletak di pulau Masela, Provinsi Maluku Tengah. Proyek ini diperkirakan dapat menambahkan produksi minyak dan gas alam Indonesia sebesar 700.000 barrel per hari.
Namun, penduduk lokal Masela telah menolak proyek ini karena khawatir akan hilangnya lahan mereka. Mereka mengklaim bahwa pemerintah belum melakukan upaya yang cukup untuk memastikan ganti rugi bagi mereka. "Kita tidak percaya bahwa ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan asing ini memadai," kata salah satu pemuka adat Masela, yang ingin dirinya dilindungi.
Dalam perjalanannya, proyek Masela Inpex juga menghadapi tantangan lain seperti persaingan dengan proyek minyak lainnya di Indonesia. Menteri ESDM, Ignasius Jonan, berjanji bahwa pemerintah akan meninjau kembali kontrak yang diberikan kepada perusahaan asing untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak-hak masyarakat lokal.
Meskipun demikian, para aktivis lingkungan dan masyarakat lokal masih sangat khawatir tentang dampak proyek ini terhadap lingkungan. Mereka mengklaim bahwa proyek ini akan menyebabkan kerusakan pariuh dan polusi udara yang tidak dapat diatasi. "Kita tidak ingin melihat Masela menjadi tempat pengolahan minyak yang berbahaya," kata salah satu aktivis lingkungan.
Dengan demikian, proyek Masela Inpex menjadi sorotan publik karena konflik ganti rugi lahan dan dampak lingkungan yang terjadi. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan tidak membahayakan masyarakat lokal dan lingkungan.
Menurut sumber-sumber dekat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), proyek Masela Inpex akan membangun infrastruktur pengolahan minyak yang terletak di pulau Masela, Provinsi Maluku Tengah. Proyek ini diperkirakan dapat menambahkan produksi minyak dan gas alam Indonesia sebesar 700.000 barrel per hari.
Namun, penduduk lokal Masela telah menolak proyek ini karena khawatir akan hilangnya lahan mereka. Mereka mengklaim bahwa pemerintah belum melakukan upaya yang cukup untuk memastikan ganti rugi bagi mereka. "Kita tidak percaya bahwa ganti rugi yang ditawarkan oleh perusahaan asing ini memadai," kata salah satu pemuka adat Masela, yang ingin dirinya dilindungi.
Dalam perjalanannya, proyek Masela Inpex juga menghadapi tantangan lain seperti persaingan dengan proyek minyak lainnya di Indonesia. Menteri ESDM, Ignasius Jonan, berjanji bahwa pemerintah akan meninjau kembali kontrak yang diberikan kepada perusahaan asing untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hak-hak masyarakat lokal.
Meskipun demikian, para aktivis lingkungan dan masyarakat lokal masih sangat khawatir tentang dampak proyek ini terhadap lingkungan. Mereka mengklaim bahwa proyek ini akan menyebabkan kerusakan pariuh dan polusi udara yang tidak dapat diatasi. "Kita tidak ingin melihat Masela menjadi tempat pengolahan minyak yang berbahaya," kata salah satu aktivis lingkungan.
Dengan demikian, proyek Masela Inpex menjadi sorotan publik karena konflik ganti rugi lahan dan dampak lingkungan yang terjadi. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini agar proyek dapat berjalan dengan lancar dan tidak membahayakan masyarakat lokal dan lingkungan.