Pemakzulan Sudewo diharapkan dapat diselesaikan dengan damai. Pansus Hak Angket DPRD Pati akan menggelar sidang paripurna untuk membahas isu pemakzulan Bupati Sudewo. Sidang tersebut berlangsung bersamaan dengan unjuk rasa masyarakat Pati di lokasi yang sama. Polres Pati akan menempatkan 3.379 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengawasi jalannya sidang paripurna.
Pemakzulan Sudewo menjadi isu utama di Pati usai kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mulai berlaku selama pemerintahan Bupati Sudewo. Kenaikan pajak tersebut sempat dicanangkan sebesar 250 persen, namun dibatalkan usai ramai diprotes oleh masyarakat.
DPRD Kabupaten Pati membentuk Pansus Hak Angket untuk menimbang dan mengkaji kemungkinan pemakzulan Sudewo. Namun, Bupati Sudewo menolak untuk mengabulkan tuntutan masyarakat Pati tersebut. Sudewo menyebut bahwa dirinya sudah terpilih secara konstitusional dan karenanya akan tetap memerintah selaku bupati hingga masa jabatannya usai.
Sidang paripurna Pansus Hak Angket DPRD Pati sendiri merupakan lanjutan dari polemik kenaikan pajak PBB-P2 yang mulai berlaku di Pati pada pemerintahan Bupati Sudewo. Hasil pembahasan Pansus Hak Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Sudewo akan dipublikasikan kepada publik.
Jika sidang paripurna tidak dapat diselesaikan dengan damai, kemungkinan besar unjuk rasa masyarakat Pati akan semakin berat dan membahayakan keamanan wilayah.
Pemakzulan Sudewo menjadi isu utama di Pati usai kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mulai berlaku selama pemerintahan Bupati Sudewo. Kenaikan pajak tersebut sempat dicanangkan sebesar 250 persen, namun dibatalkan usai ramai diprotes oleh masyarakat.
DPRD Kabupaten Pati membentuk Pansus Hak Angket untuk menimbang dan mengkaji kemungkinan pemakzulan Sudewo. Namun, Bupati Sudewo menolak untuk mengabulkan tuntutan masyarakat Pati tersebut. Sudewo menyebut bahwa dirinya sudah terpilih secara konstitusional dan karenanya akan tetap memerintah selaku bupati hingga masa jabatannya usai.
Sidang paripurna Pansus Hak Angket DPRD Pati sendiri merupakan lanjutan dari polemik kenaikan pajak PBB-P2 yang mulai berlaku di Pati pada pemerintahan Bupati Sudewo. Hasil pembahasan Pansus Hak Angket DPRD Pati terkait pemakzulan Sudewo akan dipublikasikan kepada publik.
Jika sidang paripurna tidak dapat diselesaikan dengan damai, kemungkinan besar unjuk rasa masyarakat Pati akan semakin berat dan membahayakan keamanan wilayah.