Indonesia Gantikan Swiss Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Duta Besar Sidharto akan memimpin sidang di Jenewa
Dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia resmi terpilih sebagai presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Jabatan tersebut dipegang oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan satu-satunya kandidat dari Asia-Pasifik.
Presiden baru ini telah mengemban berbagai posisi strategis sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa. Sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan, Sidharto telah memperdalam pengetahuannya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kerja sama regional.
Gantikan Presiden Dewan HAM PBB tahun sebelumnya dari Swiss, Sidharto akan menggantikan jabatan tersebut mulai 1 Februari 2026. Ia akan memimpin tiga sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa dan juga bertugas mengawasi proses peninjauan rekam jejak hak asasi manusia negara-negara anggota dewan melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR).
Menurut Sidharto, Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut mulai beroperasi 20 tahun lalu. Dia menegaskan bahwa keputusan untuk melangkah ke depan berakar pada Konstitusi 1945 dan sejalan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
Dalam kapasitas sebagai presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Dia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi tersebut secara imparsial, objektif, dan transparan serta mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia resmi terpilih sebagai presiden Dewan HAM PBB untuk tahun 2026. Jabatan tersebut dipegang oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang merupakan satu-satunya kandidat dari Asia-Pasifik.
Presiden baru ini telah mengemban berbagai posisi strategis sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa. Sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan, Sidharto telah memperdalam pengetahuannya dalam isu-isu hak asasi manusia dan kerja sama regional.
Gantikan Presiden Dewan HAM PBB tahun sebelumnya dari Swiss, Sidharto akan menggantikan jabatan tersebut mulai 1 Februari 2026. Ia akan memimpin tiga sesi sidang Dewan HAM PBB di Jenewa dan juga bertugas mengawasi proses peninjauan rekam jejak hak asasi manusia negara-negara anggota dewan melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR).
Menurut Sidharto, Indonesia telah menjadi pendukung kuat Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut mulai beroperasi 20 tahun lalu. Dia menegaskan bahwa keputusan untuk melangkah ke depan berakar pada Konstitusi 1945 dan sejalan dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB yang mengamanatkan Indonesia untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
Dalam kapasitas sebagai presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang. Dia juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan presidensi tersebut secara imparsial, objektif, dan transparan serta mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.