Imparsial Kritik Kehadiran TNI di Ruang Sidang Nadiem

TNI Berseragam di Ruang Sidang, Imparsial Berpendapat Lebih Berlebihan

Kehadiran seragam TNI di ruang sidang pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat persidangan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Diktiristek Nadiem Makarim, Senin (5/1/2026), menurut Imparsial, tidak memiliki urgensi dan dapat menimbulkan nuansa intimidatif di ruang persidangan.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan bahwa kehadiran anggota TNI berseragam tidak memiliki urgensi dan cenderung melahirkan nuansa intimidatif di ruang persidangan.

Berdasarkan Pasal 10 Perma 5 Tahun 2020, pengamanan persidangan di pengadilan umum dilaksanakan oleh satuan pengamanan internal yang telah bersertifikat. Pelibatan TNI dalam pengamanan persidangan hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti adanya ancaman keamanan tinggi, misalnya pada perkara terorisme.

Imparsial juga menanggapi pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi yang menyebut kehadiran anggota TNI tersebut sebagai bagian dari ketentuan yang berlaku. Menurut Imparsial, sekalipun terdapat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa, pelibatan TNI dalam proses persidangan tetap harus tunduk pada aturan internal Mahkamah Agung.

Selain itu, Imparsial menekankan pelibatan TNI harus memenuhi prinsip imminent threat dan last resort. Artinya, TNI hanya dapat dilibatkan jika terdapat ancaman nyata dan mendesak yang tidak lagi dapat ditangani oleh satuan pengamanan internal maupun kepolisian.

Pernyataan ini menunjukkan kecenderungan otoritas sipil menjadikan TNI sebagai solusi instan atas persoalan tata kelola publik. Praktik tersebut dinilai berisiko bagi kepentingan publik dan berpotensi menggerus profesionalisme TNI karena terseret ke tugas-tugas di luar fungsi pertahanan.

Dengan demikian, pelibatan TNI tidak akan mudah dijadikan instrumen rutin pengamanan, sekaligus mencegah normalisasi peran militer dalam ranah penegakan hukum sipil.
 
Gini nih, kalau TNI berseragam di ruang sidang pengadilan kayak apa sih? Mereka harus fokus pada keamanan bukan terus memainkan tugasnya. Apa yang bisa dilakukan anggota mahkamah untuk mengatasi kasus korupsi ini gini aja, tidak ada alasan mereka harus meminta bantuan TNI.
 
hehehe, siapa yang bilang kalau pengamanan di ruang sidang harus berseragam TNI sih? apalagi kalau ada kasus korupsi yang bikin banyak orang marah? makanya kalau mau aman-aman saja, nanti nggak ada orang yang bisa berbicara bebas. tapi aku pikir kalau pengamanan di ruang sidang harus lebih santai, kayaknya nggak akan menimbulkan nuansa yang tidak enak.
 
ini kayaknya apa yang terjadi lagi... seragam TNI di ruang sidang, itu bikin nuansa intimidatif, kayaknya gak usaha sama-sama kan? tapi ternyata mereka punya aturan sendiri, pas kalau ada ancaman keamanan tinggi aja bisa ikut nih. tapi apa yang salah dengan cara ini? kan TNI sudah berfungsi sebagai satuan pengamanan internal, jadi gak perlu ikut campur di ruang persidangan aja... mungkin kalo mereka fokus pada tugasnya sendiri, sih kita udah puas.
 
Kalau sih, si TNI harusnya punya aturan yang jelas, tapi yang diartikulasikan di situ sih tidak jelas banget 🤔. Maka itu kalau TNI hadir di ruang sidang, mesti ada alasan utama bukan cuma kehabisan ide 🙄. Jadi, apakah benar-benar tidak ada ancaman kemanan atau apa?

Dan, siapa yang bilang bahwa pengamanan di ruang sidang harusnya dilakukan oleh satuan pengamanan internal saja? Kalau TNI bisa jadi punya expertis yang lebih baik 🤷‍♂️. Yang penting, harus ada aturan yang jelas dan tidak bisa berubah-ubah setiap situasi 📝.
 
Kalau nggak salah, kalau TNI punya sumpah untuk selalu siap kudu gantung di siang hari nih bro, kan? Kalau tidak ada ancaman nyata dan mendesak, apa lagi yang dibutuhkan? 🤔💡
 
Sangat menyayangkan lagi TNI punya kesempatan untuk "mengatur" ruang sidang mahkamah ⚠️, apa keperluannya? Sepertinya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh satuan pengamanan internal yang ber sertifikat 📜, jangan pernah menyerahkan tugas mereka ke TNI.
 
Aku pikir ini gak bisa, seragam TNI di ruang sidang, kan harus ada aturan khusus tentang ini ya! Aku rasa Imparsial benar-benar punya alasan yang kuat untuk tidak ingin TNI jadi bagian dari pengamanan sidang. Jangan sabarnya aja, kan? TNI itu buat melindungi negara, tapi siapa bilang bahwa ada kasus korupsi yang terlalu penting untuk dilibatkan TNI? Aku rasa ini cuman cara agar TNI jadi bagian dari sistem tata kelola publik ya! Dan aku tidak suka kalau itu terjadi.
 
Gak paham sih mengapa TNI harus datang seragam ke ruang sidang pengadilan. Jika sudah ada satuan pengamanan internal yang cukup, apa lagi kebutuhan dari TNI? Mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa tidak semua kasus dipegang oleh polisi, tapi apakah ini benar-benar diperlukan? 🤔
 
Kalau siapa pun mau lihat keamanan sementara waktu, TNI pasti bisa jaga 😊. tapi kalo mau nggak terlalu serius di ruang sidang, mungkin hanya perlu adanya satuan pengamanan internal saja, kan? tapi gini, kalau TNI udah masuk ke ruang sidang, pasti akan membuat nuansa yang tidak enak, ya? dan bukan cuma itu, kayaknya ada aturan yang harus diikuti, yaitu Prinsip Imminent Threat dan Last Resort, jadi kalau TNI mau nggak masuk ke ruang sidang lagi, mungkin udah cukup 😊.
 
Aku pikir ini salah paham banget, bro... TNI berseragam di ruang sidang apa lagi? Aku bayangkan kalau ada kasus korupsi mantan Menteri Diktiristek Nadiem Makarim, siapa yang mau nggak rasa tidak nyaman ya? Kita harus khawatir apakah korupsi itu bukan hanya tentang uang atau kepentingan pribadi, tapi juga tentang kekuasaan dan kemampuan untuk menghentikan proses persidangan. Aku pikir ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan tidak jelas tentang siapa yang berwenang di ruang sidang, bro...
 
ini kayaknya sangat tidak enak banget ya, apalagi kalau kita lihat dari perspektif neutralitasnya, ya tugas tim ahli parlemen bukanlah kehadiran seragam TNI di ruang sidang yang ada tujuannya apa? itu jelas ada yang salah kalau para anggota legislasi ini malah terburu-buru mau memanggil pasukan tanpa mempertimbangkan aspek integritas dan proses keadilan yang seharusnya dilakukan di tempat kerja, gak usah nari-nari tentang ketertutupan tapi kita harus fokus pada bagaimana mengelola hukum dengan tangan-tangan yang jujur dan tidak terlibat dalam penyebaran informasi palsu atau manipulatif 🤔💡
 
🙄 Tapi nggak cuma ngomong aja, apa yang bikin TNI gini pilih waktu persidangan kasus korupsi yang serius? Jika memang ada ancaman keamanan tinggi, kenapa tidak gunakan satuan pengamanan internal atau kepolisian saja? 🤔
 
Mengerti kekhawatiran Imparsial tentang kehadiran seragam TNI di ruang sidang, tapi aku pikir apa yang salah dengan itu juga sih? Mereka punya tanggung jawab untuk memastikan keamanan, jadi mengapa gak bisa mereka ikuti persidangan?

Tapi yang perlu diingat adalah, ada aturan dan batas-batas yang harus dipatuhi. Jika mereka ikut secara rutin tanpa ada alasan yang masuk akal, itu kan akan membingungkan publik. Dan apa yang terjadi kalau ada penegakan hukum yang salah? TNI punya peran untuk memastikan keadilan, tapi juga harus bisa menghindari hal-hal yang tidak tepat.

Aku pikir Imparsial harus lebih fokus pada memastikan bahwa satuan pengamanan internal sudah cukup siap dan profesional, jadi mereka bisa menangani situasi yang bermunculan. Kalau sudah benar-benar ada ancaman keamanan tinggi, saja kan itu waktunya TNI ikut aja.
 
aku pikir seragam tni di ruang sidang itu ga tepat juga.. kalau mereka harus ada ya pasti harus dalam tingkat yang pas dan tidak mengganggu proses persidangan. tapi ga perlu terlalu berlebihan juga... siapa tahu mungkin ada kejadian aneh atau apa lagi...
 
kembali
Top