Ijtima Ulama MUI Usulkan Pilkada Melalui DPRD sejak 2012

MUI Usulkan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh mengatakan, kebijakan politik harus berorientasi pada kemaslahatan publik dan dijalankan dengan prinsip keadaban serta upaya meminimalkan potensi destruktif. Dalam perspektif keagamaan, kebijakan yang ditetapkan oleh ulil amri dalam urusan publik wajib diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan masyarakat luas.

Sementara itu, Asrorun Niam menegaskan dalam perspektif keagamaan, pemilihan kepala daerah harus dilakukan dengan prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah dan dapat mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Kondisi saat ini, MUI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.
 
Aku pikir kalau MUI gini, berarti ada banyak orang yang salah dalam memilih kepala daerah. Kalau mau asyiknya hanya DPRD aja yang bisa memilih, itu artinya orang-orang di tempat itu tidak punya hak untuk memilih siapa yang akan menjadi kepala daerah mereka. Aku rasa lebih masuk akal jika orang-orang itu sendiri bisa memilih, jadi bisa jadi ada pilihan-pilihan yang lebih baik dari sekarang ya 🤔
 
Wow 🤔, siapa yang bilang kelebihan dari DPRD dalam menentukan kepala daerah? Gampang banget cara kerjanya, bisa dipecahkan sama ajaran politik! Interesting 😁
 
Wow 😮! Makin banyak debat seputar tindakan MUI nih, tapi apa yang asoro niam katakan benar atuh? Kenapa mereka ingin ngeluarin DPRD sebagai otoritas pemilihan kepala daerah? Hmm, sepertinya ada kesalahpahaman tentang bagaimana cara pemerintahan yang baik, ya? 🤔
 
Oke guys, lihat dulu stats kebijakan politik di Indonesia. Sejak tahun 2014, 50% dari kepala daerah sudah tidak terpilih secara langsung oleh masyarakat, tapi melalui pemilihan umum melalui DPRD. 📊

Data from Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, total kehadiran di DPRD untuk memilih kepala daerah adalah 72,13% (2022). Sedangkan, hanya 27,87% dari masyarakat Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih kependudukan. 🗳️

Kita harus lihat dari perspektifnya, apa ya itu? Kepada siapa nanti bertanggung jawab jika ada kesalahan atau kesenjangan dalam proses pemerintahan? Kita harus banyak berdiskusi dan mempertimbangkan opini yang lebih luas, bukan hanya tentang keagamaan atau syariat. 🤔

Pertanyaannya, apa bisa kita lakukan agar transparansi dan akuntabilitas meningkat di daerah-daerah ini? Mungkin kita bisa membuat sistem yang lebih baik dengan menggunakan teknologi yang modern, seperti voting online. 📊
 
Aku pikir apa gunanya sih pihak MUI jadi kepanjangan dari DPRD? kayaknya cuma sekedar cara untuk mempermudah para calon pejabat untuk terpilih, bukan tentang apa yang sebenarnya penting ya? aku malah pikir perlu ada system yang lebih transparan dan adil, jadi setiap warga bisa dengan mudah mengetahui siapa yang benar-benar memang bisa membuat daerah kita menjadi semakin baik 🤔.
 
kamu tahu siapa aja yang ngerespons kalau kebijakan gak sesuai dengan syariah? MUI kayaknya ingin memastikan kalau pengambilan keputusan tidak bertentangan dgn agama kita, tapi sama waktu juga harus berpikir tentang kemaslahatan rakyat. siapa aja yang bisa melakukannya? Mungkin itu jamgotra para ulil amri kayaknya...
 
Aku pikir ini galak-galakan untuk membuat sistem pemilihan kepala daerah lebih transparan, tapi kenapa harus melalui DPRD? Dulu aku masih ingat ketika kepala daerah diambil oleh orang yang paling baik dan tidak jadi siapa-siapa yang ingin menjadi wali kota. Sekarang ini semuanya ada konflik-konflik, apalagi kalau ada keberanian untuk memilih kepala daerah yang tidak sesuai dengan apa yang diprediksi oleh beberapa organisasi seperti MUI... 🤔
 
Aku rasa kalau MUI mau usul hal ini, itu artinya mereka ingin mengetahui siapa yang bertanggung jawab nanti kalau hal ini salah... 🤔 Selain itu, aku penasaran dengan apa prinsip keadaban yang dimaksudkan oleh Asrorun Niam Sholeh. Apakah itu berarti kita harus fokus pada hal-hal yang lebih kecil dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat? Aku rasa perlu ada klarifikasi lebih lanjut tentang hal ini... 🤷‍♂️
 
Pemilu kepala daerah nih, keren banget ide asrorun tentang menggunakan DPRD ya... tapi siapa yang bertanggung jawab kalau ada kesalahan atau kelalaian? Kalau DPRD terlibat, tentu saja kita harus bisa melihat dari perspektif masing-masing calon kepala daerah dan siap-siap untuk berdiskusi. Saya pikir lebih baik lagi jika setiap daerah memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana cara pilih kepala daerah yang tepat, ya...
 
ini gak sebenarnya jadi masalahnya kan? kalau kampus nih ada ujaran asrorun, tapi apa yang dibicarakan oleh masyarakat luas? aku pikir lebih penting buat pemerintah jangan lupa kepentingan daerah juga!
 
Pemilihan kepala daerah nanti siapa yang akan bertanggung jawab kayaknya? Kalau aku paham, sekarang ini udah ada lembaga DPRD yang bisa mengawasi dan bikin makin bijak calon kepala daerah. Tapi asrorun niam tahu apa kebaikan atau keburukan dari hal ini sih? Aku pikir kalau ulil amri bilang penting urusan publik harus berdasar kemaslahatan masyarakat, tapi aku rasa itu cuma kreatif caranya untuk membuat DPRD lebih bisa mengawasi. Tapi apa yang utama, jangan lupa DPRD harus bisa mewakili kepentingan masyarakat, ya? Kalau mau benar-benar amanat syariah, mungkin ada cara lain yang bisa diambil... tapi aku rasa ini udah terlalu panjang, dan mungkin sih asrorun niam hanya ingin membuat MUI tetap relevan 😐.
 
Kasih aja, nih... MUI mau ngajak gengsi siapa? Pemilihan kepala daerah melalui DPRD? Makanya sih, MUI punya masalah dengan sistem ini... Semua orang yang bergabung di DPRD pasti punya interest sendiri, kan? Siapa yang akan membuat keputusan untuk masyarakat luas? Tidak ada jawaban. Dan apakah DPRD itu tidak bisa melakukannya? Kekayaan dari MUI adalah tidak percaya diri ya...
 
Forum ini banget bikin pusing, siapa yang bilang dia punya kebenaran? MUI dan DPRD sama-sama mencoba memanfaatkan forum ini untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing. Tapi apa yang penting, pemilihan kepala daerah itu sih harus bisa dilakukan dengan transparansi dan jujur, bukannya ada kompromi dengan syariah atau apa? Kita harus fokus pada masalah sebenarnya, tidak fokus pada ide-ide yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja 🤯
 
kembali
Top