Idrus Marham Bela Prabowo: Pembangunan Gedung MUI Kebutuhan Strategis Bangsa

Presiden Prabowo Subianto memang terlibat dalam rencana pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, kritik publik tentang aspek kemiskinan, stunting, serta buruknya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) mengiringi rencana tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa masukan dari masyarakat seperti yang disampaikan melalui media sosial patut didengar dan dihargai. Namun, Idrus juga ingin menekankan bahwa ada perbedaan antara kebijakan nasional dan teknis pelaksanaan kebijakan.

Menurut Idrus, Presiden sudah mengambil kebijakan yang berfokus pada prioritas pendidikan, kemiskinan, serta stunting. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Asta Cita, program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Namun, persoalan yang masih muncul di lapangan bukan lagi soal arah kebijakan, melainkan soal bagaimana kebijakan itu dijalankan. Idrus menyebut bahwa urusan teknis pelaksanaan berada pada pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Terdapat perbedaan antara kritik dari masyarakat yang menekankan aspek kemiskinan, stunting, serta infrastruktur pendidikan dengan kritik dari Partai Golkar yang lebih fokus pada kebijakan nasional.
 
Aku penasaran bakatnya Idrus Marham, dia bisa jadi jawabannya kayaknya sih, tapi kalau aku nanggung aja... apa kebijakan yang sama-samanya itu udah ada sejak lama aja, gak perlu lagi dibicarakan dan diperdebatin. Tapi aku lihat konsep Asta Cita itu menarik kayaknya, mungkin bisa solusi untuk masalah-masalah di daerah NTT... tapi aku masih ragu, aku pikir pemerintah harus lebih fokus pada pelaksanaan aja, nggak perlu terlalu banyak bicara dan promosi...
 
gue rasa kalau golkar nggak jelas nih... aku liat ada masukan dari masyarakat tapi ternyata apa-nya kalau tidak dijalankan aja... aku pikir kalau presiden udah mulai prioritas pendidikan, kemiskinan, stunting... tapi apa kalau di lapangan nyari lagi masalah? aku rasanya perlu ada transparansi lebih ya...
 
aku pikir kalau Presiden Subianto memang harus dihargai karena dia sudah punya rencana untuk membangun gedung baru untuk MUI dan lembaga-lembaga umat Islam itu, tapi juga harus ada penyesuaian dengan aspek kemiskinan dan infrastruktur pendidikan. kalau tidak, golkar juga akan menanggapi dan bilang bahwa rencana tersebut nggak masuk akal. aku pikir Asta Cita itu sudah ada sejak lama, tapi masih banyak yang belum terpenuhi, misalnya masih banyak sekolah di NTT yang belum bisa dibuka atau infrastruktur pendidikan yang buruk. jadi, kalau golkar bilang bahwa rencana tersebut sudah ada, maka aku pikir harus ada penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat sebenarnya. 🤔💡
 
Kalau gini aja, apa salahnya kalau kita bicara tentang prioritas di Jakarta? NTT itu bagian dari Indonesia, kan? Tapi kabarinanya itu jadi semacam perbedaan antara Partai Golkar dan masyarakat, sih... Mereka bilang ada perbedaan antara kebijakan nasional dan teknis pelaksanaan, tapi aku pikir itu hanya cara untuk menghindari tanggung jawab. Kita harus lebih fokus pada bagaimana pemerintah di Jakarta memastikan semua daerah mendapatkan akses yang sama ke infrastruktur pendidikan... Gak salah kalau kita coba mengejar prioritas pendidikan dan kemiskinan, tapi kita juga harus ingat bahwa itu tidak bisa diprioritaskan di atas kebutuhan masyarakat di daerah lain...
 
Mereka bilang kalau Prabowo lagi bikin gedung baru untuk MUI, tapi ternyata kalau kita telusuri, ada banyak hal lain yang masih jadi masalah di NTT. Kalau kita nggak sengaja aja, lupa kan? Kita perlu fokus utama adalah meningkatkan pendidikan, mengatasi kemiskinan, dan stunting. Mereka bilang sudah ada Asta Cita, tapi apa lagi yang dibutuhkan kalau kita nggak bisa mengimplementasikannya dengan baik di daerah-daerah terpencil? Ada perbedaan antara yang mengatakan halnya dan yang benar-benar melakukan halnya. Kita perlu jujur dulu, kemudian kita bicara. 🤔
 
Gue bayangkan aja apa yang terjadi kalau kita jadikan teknis pelaksanaan pembangunan sebagai prioritas utama bukan? Kita masih banyak-banyak diskusi tentang aspek kemiskinan, stunting, dan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti NTT. Apa yang penting adalah apakah kebijakan sudah jelas dan bisa diimplementasikan dengan baik.

Kalau kita fokus pada teknis pelaksanaan aja, maka aspek-aspek lainnya pasti akan terabaikan. Misalnya, kalau pembangunan gedung MUI tidak dilakukan sesuai kebijakan, maka bagaimana caranya kebijakan itu bisa diimplementasikan dengan baik? Kita harus fokus pada bagaimana pelaksanaan kebijakan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Saya rasa ada kesalahpahaman antara kritik dari masyarakat dan Partai Golkar tentang prioritas utama pembangunan. Kita harus bisa saling mengerti dan saling mendukung agar prioritas kita sama-sama jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik 🤔💡
 
kalo asalnya bukan bermaksud ngomong negatif kan? tapi kayaknya ada kesan belaka itu... jadi aku pikir apa yang terjadi sebenarnya adalah keterlibatan pemerintah dalam pembangunan gedung baru untuk MUI dan lembaga-lembaga umat Islam di Bundaran HI, Jakarta Pusat benar-benar memerlukan perhatian. tapi apa yang bikin aku curiga gini sih... kalau ada kemiskinan, stunting, serta buruknya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti NTT... kayaknya ada kesan bahwa ada prioritas yang salah kan?
 
kembali
Top