Presiden Prabowo Subianto memang terlibat dalam rencana pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Namun, kritik publik tentang aspek kemiskinan, stunting, serta buruknya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) mengiringi rencana tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa masukan dari masyarakat seperti yang disampaikan melalui media sosial patut didengar dan dihargai. Namun, Idrus juga ingin menekankan bahwa ada perbedaan antara kebijakan nasional dan teknis pelaksanaan kebijakan.
Menurut Idrus, Presiden sudah mengambil kebijakan yang berfokus pada prioritas pendidikan, kemiskinan, serta stunting. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Asta Cita, program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Namun, persoalan yang masih muncul di lapangan bukan lagi soal arah kebijakan, melainkan soal bagaimana kebijakan itu dijalankan. Idrus menyebut bahwa urusan teknis pelaksanaan berada pada pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Terdapat perbedaan antara kritik dari masyarakat yang menekankan aspek kemiskinan, stunting, serta infrastruktur pendidikan dengan kritik dari Partai Golkar yang lebih fokus pada kebijakan nasional.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi kritik tersebut dengan menyatakan bahwa masukan dari masyarakat seperti yang disampaikan melalui media sosial patut didengar dan dihargai. Namun, Idrus juga ingin menekankan bahwa ada perbedaan antara kebijakan nasional dan teknis pelaksanaan kebijakan.
Menurut Idrus, Presiden sudah mengambil kebijakan yang berfokus pada prioritas pendidikan, kemiskinan, serta stunting. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Asta Cita, program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Namun, persoalan yang masih muncul di lapangan bukan lagi soal arah kebijakan, melainkan soal bagaimana kebijakan itu dijalankan. Idrus menyebut bahwa urusan teknis pelaksanaan berada pada pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Terdapat perbedaan antara kritik dari masyarakat yang menekankan aspek kemiskinan, stunting, serta infrastruktur pendidikan dengan kritik dari Partai Golkar yang lebih fokus pada kebijakan nasional.