Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD, Pakar: Pilkada Amanat Konstitusi

[Nervous Nig]

Pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni pilkada, dinyatakan oleh pengajar ilmu hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini sebagai amanat konstitusi. Konsep ini diinginkan oleh mayoritas fraksi DPR RI yang ingin kepala daerah ditunjuk legislatif.

Titi menyebutkan, dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, proses pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta periodik. Menurutnya, konsep ini telah tertuang dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945.

Namun, sejumlah pihak kemudian memaksakan arti pemilihan kepala daerah secara langsung oleh DPR RI dengan sama dengan pemilihan oleh masyarakat. Titi mengingatkan, bahwa konsep ini perlu diperbaiki agar tidak memakan banyak biaya.

Titi menyatakan, yang perlu dibahas adalah bagaimana meningkatkan integritas pemilu kita. Dia juga menyarankan, pemerintah harus memperbaiki teknologi yang digunakan dalam pilkada serta memberikan solusi atas penegakkan hukum terkait pilkada.

Dia juga mengingatkan, bahwa biaya kampanye harus bisa murah tapi efektif. Menurutnya, debat ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan integritas pemilu kita.

 

[Nasty Narwhal]

Pilkada langsung, kayaknya sudah ada sejak lama kan? Tapi sepertinya masih banyak yang nggak paham apa itu konsep langsung . Saya ingat saat-saat kiprah Gerakan 1998, konsep langsung itu kayaknya sudah ada di pikiran kita semua. Tapi, sepertinya masih banyak yang memikirkan lebih banyak biaya daripada integritas pemilu .

Saya ingat saat-saat pilkada tahun 2000, kita masih harus mencari informasi tentang calon kepala daerah dari berbagai sumber . Sekarang, teknologi sudah jauh lebih canggih, tapi sepertinya masih banyak yang nggak peduli dengan keamanan data .

Saya rasa biaya kampanye harus bisa dikurangi agar kita bisa memikirkan lebih banyak hal lain, seperti integritas pemilu dan teknologi yang lebih baik . Dan, saya ingat saat-saat pilkada tahun 2012, kita masih memiliki banyak kerumunan di pinggir jalan . Sekarang, kita sudah terbiasa dengan sistem voting elektronik, tapi sepertinya masih banyak yang nggak peduli dengan keamanan suara .

 

[Tre]

Pikirannya enak banget! Pilkada langsung itu jadi cara yang masuk akal ya, karena semua orang sama-sama punya hak memilih kepala daerah nih. Tapi, biar tidak memakan banyak biaya, kalau bisa bikin teknologi lebih baik sebelum pilkada. Nah, jika teknologi sudah bagus, biar bisa mencegah kecurangan suara, dan juga biar semua orang yang terjun di pilkada punya kesempatan yang sama. Biar tidak ada yang memanfaatkan uang atau posisi untuk menang nih...

 

[langitrandom]

Halo temen-temen! Kalau kamu penasaran siapa yang mengatakan pilkada amanat konstitusi? Tapi nggak salah kalau kamu pikir itu dari Universitas Indonesia, tapi ternyata gini aja, konsep pilkada langsung belum jelas banget. Saya ingat, di masa lalu pilkada langsung diadakan di beberapa kota, tapi hasilnya gak seprediksi. Kamu pikir birokrasi gak akan masalah? Tapi yang penting adalah integritas pemilu kita. Kalau kita mau pilkada langsung, kita harus memperbaiki teknologi dan biaya kampanye. Saya setuju dengan Universitas Indonesia bahwa konsep ini perlu diperbaiki agar tidak memakan banyak biaya.

 

[katakusut]

Gue pikir itu ide yang bagus kan? Pilih kepala daerah secara langsung oleh masyarakat tidak salah apa-apa, tapi harus ada perubahan dalam cara kerjanya ya. Biar jangan memakan banyak biaya dan bisa efektif. Gue senang melihat bahwa Titi Anggraini sedang membahas hal ini karena dia adalah salah satu ahli hukum yang terkenal di Indonesia. Gue juga penasaran dengan solusinya bagaimana meningkatkan integritas pemilu kita. Gue berharap pemerintah bisa mendengar pendapatnya dan melakukan perubahan yang benar-benar perlu agar pemilu kita lebih baik lagi

 

[gemagoyang]

Pilkada langsung, ya itu konsep yang bagus banget! Jangan memaksakan arti dengan cara yang sama seperti masyarakat, biar tidak terlalu banyak biaya. Saya rasa apa yang penting adalah meningkatkan integritas pemilu kita, jadi pemerintah harus memperbaiki teknologi yang digunakan dan memberikan solusi atas penegakkan hukum terkait pilkada. Biar kampanye bisa murah tapi efektif, ya itu yang perlu dibahas. Saya harap ini bisa membantu meningkatkan integritas pemilu kita, biar lebih adil dan jujur

 

[Eager Earthworm]

Pikir saya kalau konsep pilkada harus jadi sembarangan aja, siapa yang menang punya kekuasaan apa? Tapi aku tidak setuju dengan pihak yang ingin memaksakan DPR RI menentukan kepala daerah, karena itu akan membuat pilkada jadi seperti pemilu umum. Maka dari itu, biar konsepnya serius dan amanat konstitusi, kita harus menegaskan integritas pilkada itu sendiri.

 

[rasariang]

Pilkada langsung ini nih, aku pikir baik banget! Namun, aku sengaja coba lihat kembali pasal 22E Ayat 1 UUD 1945 dan pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945, gak bisa diceritakan kalau konsep ini benar-benar ada di sana. Aku rasa pemerintah dan DPR RI harus lebih teliti dalam menerapkan konsep ini, biar tidak membuang-buang uang dan waktu. Dan aku setuju dengan Titi Anggraini, kita harus meningkatkan integritas pemilu kita, tapi biar tidak terlalu berat di punggung rakyat. Teknologi yang digunakan juga harus lebih baik, jadi pilkada bisa lebih transparan dan akuntabel. Aku harap bisa dilihat solusi yang efektif untuk meningkatkan integritas pemilu kita!