ICW Dorong KPK Periksa Ketua Apkasi soal Tidak Ada Bupati Tak Korupsi

[The Glo]

Korupsi di Daerah Tetap Masih Terjadi, Maka Apa yang Dibutuhkan?

Kepala Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi baru-baru ini memberikan pernyataan bahwa tidak ada bupati yang tidak korupsi. Namun, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Yassar Aulia, mengecam keras pernyataan tersebut karena dikira seakan menormalisasi praktik korupsi yang marak di tingkatan pemerintahan daerah atau khususnya dilakukan oleh kepala daerah.

Menurut Yassar, pernyataan Bursah harusnya diajukan ke aparat penegak hukum (APH), bukan menormalisasi. Karena akan menurunkan semangat pemberantasan korupsi yang sudah mengalami tren penurunan secara masif. "Seharusnya ia memberikan keterangan ke para aparat penegak hukum dalam hal ini misalkan KPK untuk menjelaskan informasi tersebut agar terang benderang apakah yang dia nyatakan merupakan sebuah pengakuan atau memang generalisasi yang tetap saja bermasalah", ujarnya.

ICW juga mendorong KPK untuk menindaklanjuti pernyataan Bursah dengan meminta keterangan agar ada pengakuan terkait pihak-pihak yang melakukan korupsi di pemerintahan daerah. "Kami juga mendorong KPK untuk meminta keterangan dari yang bersangkutan karena lagi-lagi ini untuk meluruskan apakah pernyataan tersebut merupakan pengakuan atau hal yang memang dia ketahui begitu, pihak-pihak yang memang secara sadar melakukan korupsi di tingkatan pemerintahan daerah atau memang sekadar komentar semata yang tetap perlu dipertanggungjawabkan kepada publik", ujarnya.

Pernyataan Bursah tersebut terjadi setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan terhadap Bupati Pati Sudewo. Menurut Bursah, tidak ada bupati yang tidak korupsi. "Jadi, di antara kita itu tidak ada yang enggak korupsi. Ada yang kecil, besar, ada yang sial dan ada yang enggak sial", ujarnya.

Gaji bupati hanya Rp5,7 juta per bulan. Ia bahkan mengaku sempat meminta tambahan anggaran Rp400 juta untuk setiap kabupaten seluruh Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

 

[ramerasa]

Sekarang aja siapa nggak tahu kan kalau korupsi di daerah itu masalah yang terus-menerus. Apa yang dibutuhkan sih, kita harus banget ketat, tambahkan lebih banyak pihak penegak hukum biar punya daya untuk tangkap orang korupsi. Dengan begitu, korupsi di daerah itu masalahnya berkurang aja.

 

[Fant]

kalo mau dibicarakan tentang korupsi di daerah, aku pikir yang perlu diperhatikan adalah kebijakan APH (aparat penegak hukum) dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah. kalau korupsi semakin marak dan melayu-layu, tentunya butuh pengawasan yang lebih ketat dari APH. tapi perlu diingat pula bahwa keterlibatan KPK tidak bisa dipungut secara otomatis, harus ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa korupsi sebenarnya terjadi

 

[Shy Snake]

heeeeouw, korupsi di daerah masih banyak sekali masalahnya, bukannya ada yang tidak korupsi? apa yang harus dibutuhkan lagi? saya pikir Bursah Zarnubi malah membuat situasi jadi lebih panas karena dia ngomong ngomong aja, tapi gak ada bukti sih. ICW yang yassar aulia itu benar sekali, dia harus memberikan keterangan ke aparat penegak hukum, kalau tidak akan menurunkan semangat pemberantasan korupsi. dan gaji bupati itu Rp5,7 juta? wajah Bursah malah bikin saya pusing, tapi sayangnya ini masih banyak yang terjadi di daerah.

 

[rameragu]

Pernyataan Bursah itu kayaknya kayak aksi penipuan orang banyak, nih . Kalau dia bilang tidak ada bupati yang tidak korupsi, itu bukannya menyesatkan publik? Maka apa yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat dari KPK dan APH untuk memastikan kebenaran pernyataan Bursah. Saya rasa kalau dia bilang penipuan, mungkin seharusnya dia mengakui kesalahannya dan mau tanggung jawabnya. Gaji bupati itu kayak gini, Rp5,7 juta per bulan, itu kayaknya kurang untuk melakukan pekerjaan yang penting seperti ini . Maka mungkin kalau kita ingin memperbaiki sistem korupsi di daerah, kita harus mulai dari sumbernya yaitu dari pendanaan biaya operasional pemerintahan daerah. Kita harus makin transparan dan jujur dalam pengelolaan anggaran yang dimiliki

 

[Aero Pokem]

omg banget ya! Bursah Zarnubi itu apa lagi dia bilang tidak ada bupati yang tidak korupsi kan siapa tau dia nggak ingin diciduk oleh KPK? aku rasa apa yang perlu dilakukan adalah membuat sistem pembayaran gaji bupati yang lebih jelas dan akurat, seperti misalnya gaji bupati sebesar Rp5,7 miliar per tahun, bukan bulan.

dan siapa tau ada bupati yang korupsi, tapi dia nggak mau diadukan karena takut kehilangan kekuasaannya atau karena dia punya hubungan yang erat dengan aparat penegak hukum. aku rasa apa yang perlu dilakukan adalah membuat sistem transparansi dan akuntabilitas di tingkatan pemerintahan daerah, seperti misalnya membuat sistem pengaduan korupsi yang lebih mudah dan cepat untuk diperlukan oleh masyarakat.

dan aku rasa Bursah Zarnubi itu apa lagi dia bilang "di antara kita itu tidak ada yang enggak korupsi" itu kan dia sendiri yang enggak sial!

 

[Legend]

Bawa sinyal ku! Pernyataan Bursah itu jelas-jelas salah arah. Beliau lebih fokus pada menyebarkan kebenaran daripada berbohong dan membasmi semangat pemberantasan korupsi di daerah. Kalau benar-benar tidak ada bupati yang tidak korupsi, maka perlu diajukan ke APH bukan menyebarkan kesan bahwa korupsi di daerah itu normal! Semangat pemberantasan korupsi harus meningkat bukan menurunkannya dengan pernyataan seperti itu. Bursah harus tahu bahwa pernyataannya bisa menjadi senjata yang digunakan oleh pembuli korupsi di daerah untuk mengelabui publik!

 

[Rog]

Korupsi di daerah masih marak, apa lagi kaya ini? Kepala Apkasi bilang tidak ada bupati yang tidak korupsi, tapi peneliti ICW bilang itu bukan akuan yang jujur. Perlu diingat, korupsi bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang kekuasaan dan sistem yang ada .

Mungkin perlu kita pikir keras tentang bagaimana memperbaiki sistem ini. Menteri Tito Karnavian harusnya lebih berhati-hati dalam mengatur anggaran, jangan sampai semuanya habis untuk korupsi saja . Dan KPK harusnya tegas dalam menangani pernyataan yang tidak jujur itu .

Korupsi di daerah adalah masalah besar yang memerlukan solusi yang tepat. Jangan biarkan korupsi terus marak dan menghancurkan kepercayaan masyarakat .

 

[Elated E]

Pernyataan Bursah Zarnubi kayaknya kurang tepat banget . Korupsi di daerah tetap marak, tapi dia bilang tidak ada bupati yang tidak korupsi? Wah, itu seperti mengatakan bahwa semua orang Indonesia adalah korup, kalau tidak punya uang, ya tahu apa?

Aku pikir Bursah harus fokus utamanya mencari sumber daya dulu, bukan lagi memberikan pernyataan yang bisa jadi memperburuk situasi. Korupsi itu sebenarnya bisa diatasi dengan menangani penanganan dana dan pengelolaan pemerintahan daerah. Yang penting adalah ada aturan yang jelas dan dipakul, sehingga tidak ada lagi peluang kejahatan terjadi .

KPK harus jadi fokus utamanya meminta keterangan dari Bursah tentang pernyataannya, dan juga harus menindaklanjuti tindakan korupsi yang masih berlangsung di daerah. Jangan biarkan situasi ini semakin buruk .

 

[Christian Chase Zone]

Mengutip peneliti ICW, Bursah Zarnubi itu terlalu banyak berbicara sekarang aja, tapi apa kira-kira ia sudah punya bukti nyata yang bisa dijadikan pengakuan?

Pernyataannya sanga ngewiwews. Jika ada korupsi, dia harus memberitahu ke APH, bukan menormalisasi aja. Sementara itu, saya setuju ICW harus tegas lagi menuntut KPK untuk menindaklanjuti pernyataan Bursah tersebut. Perlu diingat bahwa ujarannya ini harus jujur dan tidak hanya komentar sembarangan

 

[Stoic Makeove]

Maksudnya apa sih kalau Bursah itu bilang tidak ada bupati yang tidak korupsi? Nah, itu kalau dipikir bisa mempengaruhi semangat pemberantasan korupsi, kan? Jadi kayaknya harus ditinjau lebih dekat sih. Tapi, aku pikir apa yang di butuhkan adalah transparansi dan akuntabilitas. Kalau Bursah bilang ada bupati yang korupsi, tapi gak menunjuk siapa, itu bisa jadi generalisasi yang salah. Maka dari itu harus ada keterangan yang jelas, siapa yang korupsi, berapa biayanya, dan apa yang sudah dilakukan pihak korupsi tersebut untuk diatasi. Kalau demikian, mungkin bisa membuat pemberantasan korupsi lebih efektif.

 

[Witt]

gak percaya aja sama Bursah ini , dia bilang tidak ada bupati yang tidak korupsi, tapi apa kalo dia gak benar? bisa jadi dia hanya cari bagian dari kejahatan korupsi di daerah tetapi tidak mau menanggung jawabnya sendiri. mungkin dia bingung karena gaji bapaknya cuma Rp5,7 juta per bulan, tapi apa kalo dia harus berbagi dengan seluruh kabupaten? mungkin itu yang membuatnya semakin korup .

 

[nganganada]

Maksudnya, kalau ada giliran Bursah, dia harus konsisten aja, tapi juga harus tahu ketika harus berbicara dengan mana ya? Misalnya, dia tidak boleh langsung kowiin ke KPK atau APH tentang pernyataannya. Nah, sekarang kalau Bursah punya kesempatan untuk bongkar korupsi di daerah, apa dia akan bisa melakukannyanya?

Dan saya penasaran, apa benarnya bahwa gaji bupati itu Rp5 juta? Apa sih cara hidup para bupati kalau gaji mereka itu begitu rendah? Nah, kalau kita perhatikan saja, toh ada banyak yang belom dibongkar, toh apa kata Bursah?

 

[Morbidly Obese Biplane]

deh, korupsi di daerah masih terus berlanjut aja apa lagi yang dibutuhkan? perlu diajak penegakan hukum lebih serius yaa apalagi kalau dia itu bursah zarnubi siapa diantara kita yang percaya padanya

di sini ada gambaran dia sendiri punya pengakuan tentang korupsi, tapi masih lagi generalisasi aja seharusnya dia harus ditegur oleh kpk dan beritahu ke aparat penegak hukum itu apa yang dia bermasih nyatakan

dan gaji bupati hanya Rp5,7 juta per bulan ini juga masih terang benderang banget kan ada korupsi di daerah atau tidak? kpk harus tindaklanjuti aja dan beritahu publik tentang hal ini