Hoaks di media sosial itu kembali menjajah. Kali ini beredar informasi pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2026. Klaim tersebut menyatakan bahwa pendaftaran dimulai dari 11 Januari sampai dengan 7 Februari 2026 dan dilakukan melalui akun Facebook resmi @Lowongan kerja.
Ternyata, klaim tersebut tidak berdasar di atas. Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri telah membantah secara resmi kebenaran klaim tersebut melalui akun Instagram resmi @birosdmkemendagri. Klaim tersebut kemudian diberi stempel "hoaks" dan menyatakan bahwa informasi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS Kemendagri periode 11 Januari hingga 7 Februari 2026 adalah tidak benar.
Selain itu, terdapat tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran CPNS Kemendagri 2026. Tautan tersebut mengarah ke situs https://cpnsp3k.rhbapk.com/ yang bukan merupakan bagian dari domain resmi pemerintah. Situs tersebut memuat formulir pendaftaran CPNS/PPPK dan meminta pengguna untuk mengisi sejumlah data pribadi.
Semua tanda-tanda tersebut patut dicurigai dan menyatakan bahwa klaim tersebut adalah hoaks yang menyesatkan. Pihak Kemendagri melalui Biro SDM secara tegas menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah hoaks.
Ternyata, klaim tersebut tidak berdasar di atas. Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemendagri telah membantah secara resmi kebenaran klaim tersebut melalui akun Instagram resmi @birosdmkemendagri. Klaim tersebut kemudian diberi stempel "hoaks" dan menyatakan bahwa informasi mengenai pembukaan pendaftaran CPNS Kemendagri periode 11 Januari hingga 7 Februari 2026 adalah tidak benar.
Selain itu, terdapat tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran CPNS Kemendagri 2026. Tautan tersebut mengarah ke situs https://cpnsp3k.rhbapk.com/ yang bukan merupakan bagian dari domain resmi pemerintah. Situs tersebut memuat formulir pendaftaran CPNS/PPPK dan meminta pengguna untuk mengisi sejumlah data pribadi.
Semua tanda-tanda tersebut patut dicurigai dan menyatakan bahwa klaim tersebut adalah hoaks yang menyesatkan. Pihak Kemendagri melalui Biro SDM secara tegas menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah hoaks.