Beredar unggahan di media sosial yang menyebut Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa peretas (hacker) dalam rangka membobol data anggaran di DPR. Dalam unggahan tersebut, Purbaya berniat menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara, termasuk menelusuri aliran anggaran rakyat yang disebut tersimpan di DPR dan lembaga terkait. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurut unggahan tersebut, Purbaya menyampaikan niat untuk menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara. "Kalau rakyat izinkan, saya pakai sedikit saja uang rakyat untuk bayar para ahli keamanan siber ini. Mereka akan bantu kita bongkar data anggaran yang selama ini tertutup," kata Purbaya.
Namun, setelah kami melakukan penelusuran, tidak ada satupun adanya pernyataan resmi dari Purbaya yang meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa hacker dalam rangka membobol data anggaran di DPR. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa klaim yang beredar merupakan hoaks.
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut salah dan menyesatkan. Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR.
Menurut unggahan tersebut, Purbaya menyampaikan niat untuk menggandeng tim hacker lokal guna menelusuri dan memperkuat sistem keuangan negara. "Kalau rakyat izinkan, saya pakai sedikit saja uang rakyat untuk bayar para ahli keamanan siber ini. Mereka akan bantu kita bongkar data anggaran yang selama ini tertutup," kata Purbaya.
Namun, setelah kami melakukan penelusuran, tidak ada satupun adanya pernyataan resmi dari Purbaya yang meminta izin kepada rakyat Indonesia untuk menggunakan uang negara untuk menyewa hacker dalam rangka membobol data anggaran di DPR. Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa klaim yang beredar merupakan hoaks.
Berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut salah dan menyesatkan. Menteri Keuangan Purbaya tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR.