Hoaks Bansos PKH Rp3 Juta Bagi Pemilik KIS BPJS Kesehatan
Unggahan video palsu yang mengklaim pemerintah siapkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan telah beredar di media sosial. Pengunggah klaim bahwa bantuan sebesar Rp3 juta tersebut akan diberikan pemerintah hanya dengan syarat KTP, Kartu Keluarga, dan nomor telepon.
Penelusuran Fakta
Tirto menelusuri akun TikTok pengunggah klaim tersebut. Akun tersebut memiliki foto profil logo BPJS Kesehatan dan memiliki 1095 pengikut. Namun, tidak ada bukti bahwa akun tersebut adalah akun resmi pemerintah.
Pengunjeg juga disebutkan bahwa tautan pada bio profil akun tersebut adalah link untuk mengecek kartu KIS BPJS terdaftar. Tapi, analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak terafiliasi dengan pemerintah dan bukan situs resmi milik pemerintah.
Kemudian, pengunggah disebutkan bahwa pengunjeg dapat membuka tautan tersebut untuk mengecek daftar penerima bantuan. Namun, laman tersebut berbahaya atau "dangerous site" dan mengajarkan untuk tidak mengunjungi, karena mungkin akan memperdaya pengguna untuk menginstal perangkat lunak atau mengungkapkan data pribadi.
Sarankan Anda untuk selalu memeriksa keaslian informasi sebelum menyebarluaskannya. Jangan terjebak dengan hoaks yang dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain.
Unggahan video palsu yang mengklaim pemerintah siapkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan telah beredar di media sosial. Pengunggah klaim bahwa bantuan sebesar Rp3 juta tersebut akan diberikan pemerintah hanya dengan syarat KTP, Kartu Keluarga, dan nomor telepon.
Penelusuran Fakta
Tirto menelusuri akun TikTok pengunggah klaim tersebut. Akun tersebut memiliki foto profil logo BPJS Kesehatan dan memiliki 1095 pengikut. Namun, tidak ada bukti bahwa akun tersebut adalah akun resmi pemerintah.
Pengunjeg juga disebutkan bahwa tautan pada bio profil akun tersebut adalah link untuk mengecek kartu KIS BPJS terdaftar. Tapi, analisis situs UrlScan menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak terafiliasi dengan pemerintah dan bukan situs resmi milik pemerintah.
Kemudian, pengunggah disebutkan bahwa pengunjeg dapat membuka tautan tersebut untuk mengecek daftar penerima bantuan. Namun, laman tersebut berbahaya atau "dangerous site" dan mengajarkan untuk tidak mengunjungi, karena mungkin akan memperdaya pengguna untuk menginstal perangkat lunak atau mengungkapkan data pribadi.
Sarankan Anda untuk selalu memeriksa keaslian informasi sebelum menyebarluaskannya. Jangan terjebak dengan hoaks yang dapat membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain.