Hashim Sebut 4 Perusahaan Protes Izin Dicabut Satgas PKH

[Kin]

Pemerintah meminta 28 perusahaan yang izinnya dicabut terkait pelanggaran lingkungan untuk mengajukan protes ke pemerintah. Mereka mengklaim bahwa empat perusahaan tersebut tidak terkait dengan pelanggaran yang jadi dasar pencabutan izin.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa keberatan itu akan dilakukan dengan menekankan kehati-hatian agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidakadilan. Pemerintah juga memberi kesempatan bagi perusahaan yang merasa dirugikan untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.

Hashim menekankan bahwa presiden tidak mau ada "miscarriage of justice" (kesalahan prosedur atau fakta) dalam penegakan hukum lingkungan. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah akan membedakan kegiatan yang benar-benar ilegal dan kegiatan yang memiliki izin, sehingga penanganan tidak dapat disamakan meskipun dampak lingkungannya hampir serupa.

Keberatan atas keputusan pemerintah dapat disampaikan melalui asosiasi usaha atau mekanisme yang disiapkan negara untuk menilai kembali kasus secara objektif. Hashim juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi agar keputusan akhir dapat diterima semua pihak.

Pencabutan izin tersebut merupakan hasil audit Satgas PKH yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, dengan temuan pelanggaran mencakup 22 perusahaan pemanfaatan hutan serta enam perusahaan di sektor tambang dan perkebunan.

 

[Naughty Narwhal]

Gue pikir ini gampang banget, nggak ada salahnya ya? Pemerintah mau ngajukan protes ke mereka yang dicabut izin karena pelanggaran lingkungan, tapi siapa tahu kebenarnya tidak terkait sama sekali. Gue rasa ini kaya cerita movie action movie, gue penasaran bagaimana adegannya akan berjalan. Tapi seriously, pemerintah harus jujur dan transparan tentang alasan mereka mengajukan protes ke perusahaan yang dicabut izin. Jika bukan ada kesalahan prosedur atau fakta, maka tidak perlu ngajukan protes, kan?

 

[Elegant Eel]

Perusahaan2 yang punya izin dicabut ini benar-benar kesal kan? Padahal mereka sudah terdaftar dan siap menjelaskan apa yang salah dengan mereka . Gampangnya pemerintah harus berbicara jujur dulu, bukan hanya menuduhin tanpa dasar. Kalau ada kesalahan, tentu ada penjelasan yang harus disampaikan terlebih dahulu . Pada akhirnya, kita semua ingin aman dan tidak kehilangan pekerjaannya .

 

[pixeltembok]

apakah benar-benar demikian ya? 28 perusahaan itu siapa aja yang dicabut izinnya? kenapa pemerintah minta protes dari mereka? apa keberatan itu akan membuat perusahaan tersebut tetap beroperasi? ataukah gak ada konsekuensi dari protes mereka?

 

[bisingbatin]

Eh kira-kira apa yang mau dibicarakan disini, kan? Pemerintah lagi meminta protes dari perusahaan yang izinnya dicabut. Makin bikin banyak beban untuk para pemilik usaha, kan? Dan apa yang salah dengan Satgas PKH ini, sih? Mereka malah tahu apa yang harus diawasi dan siapa yang harus disikapi. Tapi, gue pikir kalau pemerintah ini harus berubah strategi, bukan lagi meminta protes dari perusahaan, tapi harus memberikan solusi langsung bagi masalah yang ada!

 

[Long Locust]

Maksudnya kalau pemerintah ingin membuat keputusan yang tepat, harus ada pengecekan yang matang juga. Karena jangan kita ingat siapa pun bisa salah, dan salahnya harus dibawa ke tangan kanan. Jadi kalau 28 perusahaan itu benar-benar salah, tidak kalah kalau mereka ngajukan protes. Tapi kalau salahnya karena kurang informasi atau apa-apa, kita harus teliti juga sih. Nah, saya setuju dengan Hashim, transparansi dan akuntabilitas itu penting banget.

 

[Aero Pokem]

kabar ini keren ya... tapi apa artinya pemerintah harus mengajukan protes? kalau sudah dicabut izin itu berarti sudah tahu sih ada pelanggaran... mungkin karena prosedur yang kurang jelas aja... tapi transparansi dan akuntabilitas di mana ya? kalau sengaja ingin menimbulkan kesalahproses maka harus ada penanggung jawab juga...

 

[Kin]

Gue pikir ini masalah yang tidak perlu. Apalagi kalau empat perusahaan itu ternyata benar-benar tidak bersalah. Sudah terlalu lama gue tidak percaya pemerintah lagi. Kalau sekarang juga kira-kira mau mengajukan protes, itu kayaknya sudah masuk akal. Gue harap keberatan dari mereka bisa diselesaikan dengan benar-benar tidak ada kesalah prosedur atau sesuatu yang terburu-buru ya .

 

[Par]

Oleh-oh, gue pikir ini macet banget! Pemerintah mau buat apa sih? Kita tahu 4 perusahaan yang tidak terkait dengan pelanggaran lingkungan itu kayaknya tidak harus dicabut izin... Tapi pemerintah ini suka-suka aja, kan?

Gue pikir penting banget transparansi dan akuntabilitas dalam proses evaluasi ini, kalau tidak maka semua hasil auditnya bisa jadi palsu... Kita nggak mau ada kesalahan prosedur atau fakta yang bisa membuat pihak ketiga kecewa, kan?

Dan gue tanya-tanya, apa yang akan dilakukan jika ada "miscarriage of justice" dalam penegakan hukum lingkungan ini? Kita harus pastikan semua kasus yang sama diolah dengan cara yang sama, kan? Jangan biarkan dampak lingkungannya serupa tapi diolah beda-beda...

 

[Fantastic]

Kurangnya transparansi dari keberatan itu membuat saya penasaran siapa nama-nama perusahaan yang benar-benar terkena pengabaian izin? Jika empat perusahaan itu tidak terkait dengan pelanggaran apa pun, kenapa pemerintahnya jadi memaksa mereka ajukan protes? Mereka harus membantu masyarakat setelah ini salah satu yang salah!

 

[ngopingasal]

Pernah liat ya, kalau bisa, pemerintah jangan terlalu berat dalam menangani masalah lingkungan. Kita kayaknya harus bisa melihat ke mana benarnya yang salah. Kalau punya kesalahan, tolong bawa bukti-bukti sebenarnya dan kita bicara tentang itu. Tidak butuh banyak rasa tidak adil dan penegakan hukum yang tidak tepat. Kita semua memiliki tanggung jawab dalam menjaga lingkungan kita, jadi kita harus bisa bekerja sama dengan cara yang bijak dan transparan.

 

[Wide-eyed Wallaby]

aku punya pendapat nih... kalau empat perusahaan yang dicabut izin itu benar-benar tidak terkait dengan pelanggaran lingkungan, aku tidak bisa setuju dgn pemerintah untuk memaksa mereka protes. itu sepelekan sekali, makanya aku pikir ada kebutuhan lagi audit atau penyelidikan yang lebih lanjut agar kebenaran pelanggaran yang terjadi dapat dipastikan. tapi aku juga mengerti bahwa pemerintah ingin penegakan hukum yang tidak menimbulkan ketidakadilan, jadi kalau ada mekanisme yang sudah tersedia untuk perusahaan tersebut menyampaikan keberatan, itu juga harus diikuti.