Di Venezuela, rahasia pribadi menjadi milik negara. Setelah penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat, pemerintah mendirikan pos pemeriksaan di setiap sudut jalan untuk menggeledah ponsel warga sipil. Aparat keamanan melacak pesan-pesan WhatsApp yang bisa dianggap sebagai pengkhianatan dan memaksa warga menyerahkan alat komunikasi mereka.
Juru masak, juru tulis, bahkan orang tua tidak selamat dari razia ponsel. Polisi dan badan intelijen menghentikan kendaraan dan memaksa warga menyerahkan ponsel untuk diperiksa. Meski Pasal 48 Konstitusi Venezuela menjamin kerahasiaan komunikasi, praktik di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Warga terpaksa hidup dalam kode dan ketidakpastian. Mereka menghindari menyebut nama pemimpin politik, menghapus akun media sosial sebelum masuk ke bandara, dan menolak memberikan pendapat di grup WhatsApp keluarga. Jurnalis yang sempat terjaring razia menceritakan betapa mencekamnya situasi saat petugas mencari jejak pesan yang bisa dianggap sebagai pengkhianatan.
Organisasi non-pemerintah Espacio Público telah membagikan panduan bagi warga untuk menghadapi pemeriksaan ilegal ini. Namun, banyak warga yang terlalu takut untuk melawan karena risiko penahanan. Walikota Maracaibo menyatakan bahwa inspeksi ponsel "sepenuhnya dilarang", tapi intimidasi di jalanan terus berlanjut tanpa henti. Bagi banyak warga Venezuela, ponsel kini bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan barang bukti yang bisa menjebloskan mereka ke penjara kapan saja.
Di tengah ketidakpastian politik dan krisis ekonomi, warga memilih berbicara menggunakan bahasa kode. Mereka meminta surat perintah pengadilan dan mencatat nama petugas sebagai langkah untuk melindungi diri mereka dari tindakan pemeriksaan ilegal.
Rasa takut terhadap pemeriksaan ilegal ini telah menular di kalangan warga. Mereka tidak selamat untuk mengungkapkan pendapat atau aktivitas mereka, bahkan dengan orang lain. Dalam situasi seperti ini, warga Venezuela dikejutkan oleh realita bahwa negara mereka telah menjadi milik kekuasaan pribadi yang menindas hak-hak dasar mereka.
Juru masak, juru tulis, bahkan orang tua tidak selamat dari razia ponsel. Polisi dan badan intelijen menghentikan kendaraan dan memaksa warga menyerahkan ponsel untuk diperiksa. Meski Pasal 48 Konstitusi Venezuela menjamin kerahasiaan komunikasi, praktik di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Warga terpaksa hidup dalam kode dan ketidakpastian. Mereka menghindari menyebut nama pemimpin politik, menghapus akun media sosial sebelum masuk ke bandara, dan menolak memberikan pendapat di grup WhatsApp keluarga. Jurnalis yang sempat terjaring razia menceritakan betapa mencekamnya situasi saat petugas mencari jejak pesan yang bisa dianggap sebagai pengkhianatan.
Organisasi non-pemerintah Espacio Público telah membagikan panduan bagi warga untuk menghadapi pemeriksaan ilegal ini. Namun, banyak warga yang terlalu takut untuk melawan karena risiko penahanan. Walikota Maracaibo menyatakan bahwa inspeksi ponsel "sepenuhnya dilarang", tapi intimidasi di jalanan terus berlanjut tanpa henti. Bagi banyak warga Venezuela, ponsel kini bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan barang bukti yang bisa menjebloskan mereka ke penjara kapan saja.
Di tengah ketidakpastian politik dan krisis ekonomi, warga memilih berbicara menggunakan bahasa kode. Mereka meminta surat perintah pengadilan dan mencatat nama petugas sebagai langkah untuk melindungi diri mereka dari tindakan pemeriksaan ilegal.
Rasa takut terhadap pemeriksaan ilegal ini telah menular di kalangan warga. Mereka tidak selamat untuk mengungkapkan pendapat atau aktivitas mereka, bahkan dengan orang lain. Dalam situasi seperti ini, warga Venezuela dikejutkan oleh realita bahwa negara mereka telah menjadi milik kekuasaan pribadi yang menindas hak-hak dasar mereka.