Arus disrupsi global semakin kompleks, membuat Indonesia harus menghadapi tantangan geopolitik yang lebih serius. Wawasan Nusantara memang menjadi landasan untuk menemukan solusi. Menurut Tenaga Ahli Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Ipung Purwadi, wawasan Nusantara harus menjadi pijakan utama dalam menghadapi tantangan regional dan global.
Dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 yang digelar Lemhannas RI, Kamis 6 November 2925, Ia membuka sesi dengan perspektif geopolitik dan wawasan kebangsaan. Ia menyampaikan bahwa Indonesia berada di tengah persaingan kekuatan besar dan harus memperkuat posisinya sebagai negara kepulauan yang berdaulat.
Dalam konteks nasional, Ia menyoroti isu strategis seperti konflik di Laut Cina Selatan, perbatasan antarnegera, dan ancaman ideologi transnasional. "Globalisasi dan individualisme dapat mengikis semangat gotong royong dan solidaritas sosial," katanya.
Ia mendorong penguatan ketahanan maritim, siber, dan sosial budaya sebagai benteng terhadap disintegrasi bangsa. Ia mencontohkan implementasi Wawasan Nusantara melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tol laut, dan digitalisasi layanan publik.
Dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 yang digelar Lemhannas RI, Kamis 6 November 2925, Ia membuka sesi dengan perspektif geopolitik dan wawasan kebangsaan. Ia menyampaikan bahwa Indonesia berada di tengah persaingan kekuatan besar dan harus memperkuat posisinya sebagai negara kepulauan yang berdaulat.
Dalam konteks nasional, Ia menyoroti isu strategis seperti konflik di Laut Cina Selatan, perbatasan antarnegera, dan ancaman ideologi transnasional. "Globalisasi dan individualisme dapat mengikis semangat gotong royong dan solidaritas sosial," katanya.
Ia mendorong penguatan ketahanan maritim, siber, dan sosial budaya sebagai benteng terhadap disintegrasi bangsa. Ia mencontohkan implementasi Wawasan Nusantara melalui proyek strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tol laut, dan digitalisasi layanan publik.