pixeltembok
New member
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, telah mencapai titik balik yang signifikan dalam menata data penerima bantuan sosial (bansos) selama satu tahun terakhir di Kabinet Merah Putih. Dalam wawancara dengan detikcom, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dia untuk membenahi data penerima bansos ketika pertama kali ditunjuk sebagai Mensos.
"Presiden berinstruksi agar saya melakukan konsolidasi data," kata Gus Ipul. "Data ini sangat penting karena kita tahu beberapa tahun terakhir banyak kasus penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, termasuk melalui Kementerian Sosial."
Instruksi dari Prabowo juga diperkuat dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Aturan ini meminta Indonesia memiliki sebuah data tunggal yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bansos.
Gus Ipul mengatakan bahwa tugas ini langsung dikerjakan oleh dia dan jajarannya di Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoreksi hingga membuat data baru terkait penerima bansos. Menurut Gus Ipul, perbaikan data ini sangat penting karena banyaknya kasus penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
"Langkah besar pertama adalah menyelaraskan data karena ini sangat penting," kata Gus Ipul. "Jika datanya tidak sama maka akan ada implikasi yang berbeda-beda, seperti tidak bisa mengintegrasikan program antara kementerian dan badan/lembaga milik pemerintah."
Saat timnya mulai melakukan pemutakhiran data, Gus Ipul mengatakan bahwa mereka menemukan data temuan penyaluran bansos di Kemensos yang tidak tepat sasaran sebesar 40 persen. Data ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum dia menjabat sebagai Mensos.
"Adanya seperti itu, apakah pemutakhiran dulu penuh dengan permainan saya tidak tahu," kata Gus Ipul. "Tapi saya perlu tegaskan bahwa bukan semua data itu salah."
Gus Ipul mengatakan bahwa Kemensos melibatkan banyak lembaga dalam melakukan perbaikan data penerima bansos, termasuk survei langsung ke lapangan dan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Selama satu tahun ini terus mencoba kita konsolidasi data," kata Gus Ipul. "Kita ingin profil penerima bansos selama ini kita lihat rekeningnya seperti apa. Maka setelah kita ground-check ke PPATK juga ke beberapa lembaga lain untuk memastikan mereka ini adalah orang-orang yang layak mendapatkan bansos."
Gus Ipul juga mengatakan bahwa data penerima bansos saat ini terus dimutakhirkan dan masyarakat dapat ikut terlibat melakukan koreksi melalui aplikasi bernama Cek Bansos. Perbaikan sistem data yang akan mengarah ke digitalisasi diharapkan bisa membuat penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat tepat sasaran.
"Setiap orang bisa mengusulkan untuk menerima atau mendapatkan bansos tapi sistem yang akan memilih dan menolak," kata Gus Ipul. "Ke depan ini adalah sistem dan sistem digital ini terhubung dengan semua data yang dimiliki pemerintah."
"Presiden berinstruksi agar saya melakukan konsolidasi data," kata Gus Ipul. "Data ini sangat penting karena kita tahu beberapa tahun terakhir banyak kasus penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, termasuk melalui Kementerian Sosial."
Instruksi dari Prabowo juga diperkuat dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Aturan ini meminta Indonesia memiliki sebuah data tunggal yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bansos.
Gus Ipul mengatakan bahwa tugas ini langsung dikerjakan oleh dia dan jajarannya di Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengoreksi hingga membuat data baru terkait penerima bansos. Menurut Gus Ipul, perbaikan data ini sangat penting karena banyaknya kasus penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
"Langkah besar pertama adalah menyelaraskan data karena ini sangat penting," kata Gus Ipul. "Jika datanya tidak sama maka akan ada implikasi yang berbeda-beda, seperti tidak bisa mengintegrasikan program antara kementerian dan badan/lembaga milik pemerintah."
Saat timnya mulai melakukan pemutakhiran data, Gus Ipul mengatakan bahwa mereka menemukan data temuan penyaluran bansos di Kemensos yang tidak tepat sasaran sebesar 40 persen. Data ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum dia menjabat sebagai Mensos.
"Adanya seperti itu, apakah pemutakhiran dulu penuh dengan permainan saya tidak tahu," kata Gus Ipul. "Tapi saya perlu tegaskan bahwa bukan semua data itu salah."
Gus Ipul mengatakan bahwa Kemensos melibatkan banyak lembaga dalam melakukan perbaikan data penerima bansos, termasuk survei langsung ke lapangan dan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).
"Selama satu tahun ini terus mencoba kita konsolidasi data," kata Gus Ipul. "Kita ingin profil penerima bansos selama ini kita lihat rekeningnya seperti apa. Maka setelah kita ground-check ke PPATK juga ke beberapa lembaga lain untuk memastikan mereka ini adalah orang-orang yang layak mendapatkan bansos."
Gus Ipul juga mengatakan bahwa data penerima bansos saat ini terus dimutakhirkan dan masyarakat dapat ikut terlibat melakukan koreksi melalui aplikasi bernama Cek Bansos. Perbaikan sistem data yang akan mengarah ke digitalisasi diharapkan bisa membuat penyaluran bansos pemerintah ke masyarakat tepat sasaran.
"Setiap orang bisa mengusulkan untuk menerima atau mendapatkan bansos tapi sistem yang akan memilih dan menolak," kata Gus Ipul. "Ke depan ini adalah sistem dan sistem digital ini terhubung dengan semua data yang dimiliki pemerintah."