Presiden Prabowo Subianto mengangkat hati memerintahkan pengelolaan sekitar 1,2 juta hektar tanah di beberapa provinsi, termasuk Papua dan Irian Jaya Barat, kepada PT Peta Karya.
Dalam beberapa tahun terakhir, PT Peta Karya telah menerima perintah dari Presiden untuk mengelola dan mengembangkan beberapa wilayah yang dikelola oleh Bapen (Badan Pengelola Daerah Penyewaan Tanah). Salah satu wilayah tersebut adalah area sekitar 1,2 juta hektar di Papua dan Irian Jaya Barat yang telah didasarkan pada perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan ekonomi di daerah-daerah tersebut.
Saat ini, PT Peta Karya telah melaksanakan beberapa program untuk mengembangkan wilayah tersebut dengan menggunakan teknologi terkini dan pendekatan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui program-program sosial yang diberikan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Namun, beberapa pelopor masyarakat lokal dan aktivis lingkungan menganggap bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk memberi anugerah kepada PT Peta Karya adalah tidak sesuai dengan prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam. Mereka berpendapat bahwa pengembangan wilayah tersebut harus dilakukan dengan lebih baik dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup yang ada di daerah tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, PT Peta Karya telah menerima perintah dari Presiden untuk mengelola dan mengembangkan beberapa wilayah yang dikelola oleh Bapen (Badan Pengelola Daerah Penyewaan Tanah). Salah satu wilayah tersebut adalah area sekitar 1,2 juta hektar di Papua dan Irian Jaya Barat yang telah didasarkan pada perintah Presiden Prabowo untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan ekonomi di daerah-daerah tersebut.
Saat ini, PT Peta Karya telah melaksanakan beberapa program untuk mengembangkan wilayah tersebut dengan menggunakan teknologi terkini dan pendekatan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perusahaan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui program-program sosial yang diberikan kepada masyarakat di wilayah tersebut.
Namun, beberapa pelopor masyarakat lokal dan aktivis lingkungan menganggap bahwa keputusan Presiden Prabowo untuk memberi anugerah kepada PT Peta Karya adalah tidak sesuai dengan prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintahan dalam mengelola sumber daya alam. Mereka berpendapat bahwa pengembangan wilayah tersebut harus dilakukan dengan lebih baik dan bertanggung jawab, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal dan lingkungan hidup yang ada di daerah tersebut.